Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2026
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KETENTUAN PENUTUP
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KETENTUAN PENUTUP
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PEDOMAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2026 TENTANG PERATURANBUPATI KONAWE NOMOR j_ TAHUN 2026 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA
6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 2 12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
14.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara lmplementasi Elekkonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582); 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 21.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2026. MEMUTUSKAN:
256); 23.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 Nomor 289); 4 Menetapkan
5
6
7
9
10
BAB I
( 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman yangjelas dan terstruktur mengenai bagaimana pelaksanaan anggaran daerah dilakukan, agar penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11 BERITA DAERAH KABUPATENKONAWE TAHUN 2026 NOMOR 72-:J-.... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE, Diundangkan Di Unaaha ,.,L Pada tanggal 1. ~1cJUPll;/"1-0"O Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.
Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP
A. Kepala Daerah segera menetapkan pejabat pelaksana APBD TA 2026 pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta Bab I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tanpa mencantumkan tahun anggaran, antara Iain:
10.Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA;
Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ a tau rentang kendali. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah. Pembagian tugas dan wewenang masing masing Kuasa BUD dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Kuasa BUD selaku pejabat yang menerbitkan SP2D tidak diperkenankan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat yang menerbitkan SPM untuk memenuhi prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. PEDOMANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN2026 LAMPIRAN PERATURANBUPATI KONAWE NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2026. B. Kepala SKPD selaku PA dalam melaksanakan sub kegiatan pada SKPD menetapkan pejabat yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sesuai dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Bab I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, meliputi:
Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kepala unit SKPD selaku KPA sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pertimbangan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
PA tidak dapat melimpahkan pelaksanaan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur sipil Negara (ASN)kepada KPA, termasuk gaji dan tunjangan Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD. D. Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa. Dalam rangka pengadaan barang jasa, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang melakukan proses pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:
C. Dalam hal pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada angka A dan angka B berhalangan tetap, berhalangan sementara sehingga terjadi kekosongan pejabat dan telah ditunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pejabat pelaksana tugas dan pelaksana harian maka:
Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada angka 4 memperhatikan ketentuan, antara Iain:
PPK SKPD dan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu /Bendahara Khusus/Bendahara UOBK, PPTK, Pejabat Pembuat KomiTimen, dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa.
b.dioprasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindah bukukan ke RKUD sekurangkur angnya sekali sehari pada akhir hari kerja. Dalam rangka pengelolaan uang daerah, Kepala Daerah menetapkan bank penempatan RKUD dan membuka RKUD, rekening operasional BUD dan rekening Operasional SKPD sebagaimana ketentuan Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut: A. RKUD
D. Rekening BLUD
C. Rekening Operasional SKPD
Dalam rangka memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang diwujudkan dalam APBD TA 2026, Pemerintah Daerah harus melakukan pengelolaan pendapatan daerah secara baik. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah dikelola dengan memperhatikan hal antara Iain: A. Pendapatan Asli Daerah Adapun bagian terpenting dalam upaya peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah pelaksanaan dan penatausahaan pemungutan antara Iain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi Oleh Kepala Daerah, dan pengaturan Iain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dan Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Oleh wajib pajak, wajib mendaftarkan diri dan/ a tau objek pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
2) dalam pendaftaran tersebut, kepada Wajib Pajak diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)yang diterbitkan Oleh Pejabat yang ditunjuk. 3) delain NPWPD pada angka 2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD), atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 4) dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/ atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah. 2) Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB),dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), pendataan meliputi: a) seluruh kendaraan bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB; b) seluruh alat berat yang dimiliki dan/ atau dikuasai dalam wilayah Provinsi, untuk PAB; dan c) seluruh bumi dan/atau bangunan dalam wilayah Kabupaten/kota, untuk PBB P2. 3) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secarajabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. 4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. 6) Penonaktifan a tau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ataujenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: a) tidak memiliki tunggakan Pajak; dan b) tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
b.Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk terdiri atas PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), PAB, dan Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selanjutnya, jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terdiri atas PBBP2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Opsen PKB, dan Opsen BBNKBsebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
1) Penetapan Besaran Pajak Terutang a) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. b) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKP D atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh a tau dimiliki oleh Daerah. c) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKP D atau dokumen lain yang dipersamakan. d) Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan, ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak. e) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf c) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB. f) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKP D dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturutturut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. g) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturutturut terhitung sejak kepemilikan dan/ atau penguasaan Alat Berat secara sah. h) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan, PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud. i) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAByang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/ atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui. j) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBBP2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). k) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKP D PBBP2 dalam hal:
2) Penetapan Besaran Retribusi Terutang a) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa dimaksud merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. b) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Ketentuan terkait tarif sebagai berikut: ( 1) dalam hal tarif Retribusi dimaksud dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
c) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKR D atau dokumen Iain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. Dokumen Iain yang dipersamakan dimaksud dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. d) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), bentuk pemanfaatan BMD dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi. Bentuk pemanfaatan BMD dan tata cara penghitungan besaran tarif dimaksud dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk pemanfaatan BMD berupa:
e) Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilaksanakan dengan ketentuan:
f) Pelaksanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf e), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
1) Petugas pemungut menyampaikan dokumen SKPD D/SKR D / dokumen lain atas penetapan pendapatan daerah dan surat tagih kepada pihak ketiga. 2) Dokumen SKPD D/SKRD/dokumen lain atas penetapan pendapatan daerah yang disampaikan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak ketiga. 3) Petugas pemungut menyampaikan salinan SKPDD /SKR D/ dokumen lain atas penetapan pendapatan daerah dan tanda terima dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai dasar pemungutan/ penerimaan pendapatan daerah. 4) Petugas pemungut menyampaikan salinan SKPD D/SKR D/ dokumen lain atas penetapan pendapatan daerah dan tanda terima dokumen kepada PPK SKPD sebagai dasar pengakuan dan pencatatan pendapatan daerah.
1) Petugas pemungut mengmm surat elektronik penagihan pendapatan kepada pihak ketiga. 2) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan atas pengmman surat elektronik penagihan pendapatan.
Transaksi non tunai dilakukan melalui instrumen pembayaran non tunai dan kanal pembayaran non tunai.
1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran atau penyetoran Pajak dimaksud dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai. 2) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama: a) 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPDD. b) 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT. 3) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 5) Pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak, dengan ketentuan: a) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. b) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
6) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB. Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi. e) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran. Bendahararekeningmelaluidaerahd) Penerimaan
1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai dilakukan: a) berdasarkan dokumen SKPDD/SKR D/dokumen lain atas penetapan pendapatan daerah dan/ atau surat tagih, pihak ketiga membayarkan langsung kewajibannya kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai; b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen SKPD D/SKR D/. dokumen lain atas penetapan pendapatan daerah; dan c] atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak ketiga. 2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai, dilakukan sebagai berikut: a) berdasarkan dokumen SKPD D/SKR D/dokumen Iain atas penetapan pendapatan daerah dan/ atau surat tagih, pihak ketiga membayarkan kewajibannya secara non tunai melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan; c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:
4) Penerimaan pendapatan melalui RKUD secara non tunai, dilakukan dengan: a) Berdasarkan dokumen SKPDD/SKRD/dokumen Iain atas penetapan pendapatan daerah dan/ atau surat tagih, pihak ketiga membayarkan kewajibannya secara non tunai melalui RKUD; b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi sebagai berikut: ( 1) mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD;
d) Pendapatan Daerah melalui PJP wajib disetorkan ke RKUD sekurang kurangnya satu kali sehari pada akhir hari kerja. 3) Penerimaan pendapatan melalui Penyedia Jasa Pembayaran {PJP) yang bekerja sama dengan SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah secara non tunai, dilakukan sebagai berikut: a) Berdasarkan dokumen SKPD D/SKRD/dokumen Iain atas penetapan pendapatan daerah dan/ a tau surat tagih, pihak ketiga membayarkan kewajibannya secara non tunai melalui rekening dan/atau kanal pembayaran yang dibuka di PJP; b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan/informasi Iain yang dipersamakan atas penerimaan pendapatan di PJP; c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:
2020. Ketentuan penyetoran pendapatan daerah dimaksud sebagai berikut:
1) Pendapatan daerah yang diterima secara tunai melalui bendahara penerimaan/bendahara penerirnaan pembantu, secara non tunai melalui rekening bendahara penerimaan/bendahara penerirnaan pembantu dan/ atau melalui Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)paling Lambat pada akhir jam kerja tanggal 31 Desember 2026 (hari kerja terakhir TA 2026). 2) Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan rekonsiliasi data pendapatan daerah bersama seluruh bendahara penerirnaan/bendahara penerirnaan pembantu pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan penerimaan daerah. 3) BUD bersama Bank penempatan RKUD melakukan rekonsiliasi data pendapatan daerah dengan bank/lembaga keuangan bukan bank selaku rekening operasional penerirnaan SKPD di luar bank penempatan RKUD. 4) Bank penempatan RKUD menyampaikan nota kredit, rekening koran dan/ atau laporan transaksi harian dalam bentuk hardcopy dan/ a tau secara elektronik kepada PPKD melalui Bidang Perbendaharaan paling Lambat pada hari kerja terakhir TA 2026.
Dalam penyelenggaraan pembukuan pendapatan daerah agar memperhatikan hal berikut:
1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran 2) Register STS 3) Buku Kas Umum (BKU) 4) Buku Pembantu berupa Buku Kas Tunai dan Buku Bank
1) Tanda Bukti Penerimaan; 2) Surat Tanda Setoran; 3) Nota Kredit Bank; dan 4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atas.
1) Pembukuan atas Penerimaan Tunai a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan pada BKU di Sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan. b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada BKU di Sisi pengeluaran. c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. d) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan dan penyetoran pendapatan secara tunai dalam Buku Pembantu Kas Tunai.
2) Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non tunai a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu men ca tat penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan/ a tau PJP secara non tunai berdasarkan bukti penerimaan berupa nota kredit/notifikasi perbankan Lainnya/informasi Iain yang dipersamakan dan sudah divalidasi, pada BKU di Sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan. b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai (pemindah bukuan) ke RKUDpada BKU di Sisi pengeluaran. c) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan. d) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan dan penyetoran pendapatan secara non tunai dalam Buku Pembantu Bank. 3) Pembukuan atas Penerimaan di RKUD a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di RKUDberdasarkan bukti penerimaan berupa nota kredit atau notifikasi perbankan Iainnya yang sudah divalidasi, pada BKU di Sisi penerimaan dan di Sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan. b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku laporan penerimaan dan penyetoran. 3) melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya; dan 4) berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK SKPD menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PA
1) Bendahara Penerimaan Pembantu a) setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan BKU; b) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun LPJ berdasarkan BKU dan Buku Penerimaan dan Penyetoran; c) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan bukti bukti penerimaan yang sah dan lengkap; dan d) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan LPJ yang dilampiri BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran, Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling Lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 2) Bendahara Penerimaan SKPD a) setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penutupan BKU; penyetoran beserta tanda bukti terdokumentasikan dalam buku atau
1) meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; 2) meneliti transaksi penyetorannya yang laporan terkait; b) Bendahara Penerimaan SKPD menyiapkan register STS dan bukti bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah; c) Bendahara Penerimaan SKPD menenma pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling Lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan Oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; d) Bendahara Penerimaan SKPD menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan gabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu; dan e) Bendahara Penerimaan SKPD menyampaikan LPJ Administratif kepada PA melalui PPK SKPD dilampiri dengan:
3) Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan SKPD Oleh PPK SKPD PPK SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan SKPD dengan Iangkahlangkah sebagai berikut: a) meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; b) meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; c) melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya; d) jika PPK SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/ atau ketidak lengkapan, maka PPK SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan; dan e) setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK SKPD akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada PA. 4) PA melakukan proses otorisasi dan memberikan persetujuan terhadap LPJ Bendahara Penerimaan SKPD yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD.
1) memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap tematik/bidang/ sub bidang DAKFisik; 2) memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap tematik/bidang/ sub bidang OAK Fisik guna mencapai target/ sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan; dan 3) memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah. B. Pendapatan Transfer
5) Berdasarkan LPJ Administratif yang telah disetujui PA Bendahara Penerimaan SK.PDmenyampaikan LPJ Fungsional kepada PPKD selaku BUD. 6) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi Penerimaan. C. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Dalam hal terdapat kekurangan kas untuk mendanai kebutuhan perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah, investasi dan/ a tau penggunaan lain yang sesuai ketentuan perundang undangan, pemerintah daerah yang memiliki Treasury Deposit Facility (TDF) agar segera mengajukan permohonan penarikan dana dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Selanjutnya, agar dipastikan sisa dana TKD dimaksud tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Daerah (SILPA)TA 2026 dan agar dipastikan tersimpan dan tercatat di RKUDper 31 Desember 2026.
1) realisasi penyerapan DAKFisik tematik/bidang/sub bidang; 2) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan 3) permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
1) Berdasarkan nota kredit/notifikasi dari bank atas pendapatan hibah uang bantuan pemerintah dari K/L, kepala Unit SKPD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dan menyampaikan kepada Kepala SKPD; 2) Berdasarkan laporan pendapatan sebagaimana tersebut pada angka 1), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah (SP3H) dan menyampaikan kepada BUD; 3) Berdasarkan SP3H yang diterima dari kepala SKPD, BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H); dan 4) Kepala SKPD mencatat dan melaporkan pendapatan hibah uang bantuan pemerintah dari K/L dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SP2H.
1) Berdasarkan bukti bukti belanja yang lengkap dan sah, kepala Unit SKPD menyiapkan laporan realisasi belanja dan menyampaikan kepada Kepala SKPD;
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD dan /a tau penyesuaian anggaran dilakukan setelah pen eta pan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penyesuaian anggaran tersebut dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
1) Kepala Daerah memerintahkan PPKD selaku BUD untuk membuka rekening penerimaan guna menampung pendapatan dana kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat) pada bank penempatan RKUD. 2} Dalam rangka memberikan kemudahan pada pihak ketiga/ sejenis (masyarakat) selaku pemberi sumbangan, rekening penerima sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dibuka pada bank umum yang sehat sesuai kebutuhan sesuai dengan peraturan perundangundangan . 2) Berdasarkan laporan realisasi belanja sebagaimana tersebut pada angka 1), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B)dan menyampaikan kepada BUD; 3) Berdasarkan SP2B yang diterima dari kepala SKPD, BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB); dan 4) Kepala SKPD mencatat dan melaporkan belanja yang di danai dari bantuan pemerintah dari K/L dalam Laporan realisasi Anggaran berdasarkan SPB. D. Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan atas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan/ a tau penerimaan daerah lainnya, pemerintah daerah menetapkan SKP D Lebih Bayar (SKPDLB)/SKRDLebih Bayar (SKRDLB)/Dokumen lain yang dipersamakan (untuk penerimaan di luar pajak dan retribusi) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pengembalian kelebihan pendapatan atas penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:
3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) merupakan rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetorkan ke RKUD sekurang kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Bank Umum bersangkutan sebagaimana angka 2). 4) Penerimaan pendapatan dana kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis (masyarakat) yang diterima secara tunai oleh Bendahara Penerima wajib disetorkan ke RKUD setiap akhir hari paling lambat akhir jam kerja, kecuali penerimaan bantuan yang diterima pada haii libur dapat disetorkan pada hari kerja pertama setelah hari libur. 5) Apabila penerimaan pendapatan dana kebencanaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/ sejenis (masyarakat) diperkirakan tidak ada lagi, BUD menutup rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan .
A. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sebagai dasar pelaksanaan APBD TA 2026, Pemerintah Daerah menyusun dan mengesahkan DPA SKPD sebagaimana amanat ketentuan Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:
1) tanggal jatuh tempo pajak daerah dan retribusi daerah serta besaran pajak/retribusi terutang setiap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi pada setiap bulannya;
Verifikasi DPASKPD dimaksud dengan menggunakan instrumen:
1) jadwal pelaksanaan setiap sub kegiatan dalam pencapaian setiap oufput; 2) pembayaran atas pelaksanaan pengadaan konstruksi yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan agar dilakukan berdasarkan termin dan disepakati bersama antara PPKom dengan penyedia dalam kontrak; 3) memperhitungkan pembayaran uang muka dan pembayaran hasil penyelesaian pekerjaan setiap termin pembayaran; 4) mengutamakan pengeluaran bersifat mengikat dan wajib serta subsub kegiatan prioritas daerah; 5) menyinkronkan dengan target penerimaan periode yang sama dan memastikan tidak melampaui target penerimaan. 2) jadwal penerimaan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 3) jumlah penerimaan TKD yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan; 4) jumlah penerimaan transfer antar Pemerintah Daerah, 5) penerimaan yang berasal dari hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang didasarkan dengan perjanjian hibah daerah; 6) jadwal pencairan pinjaman daerah sesuai dengan surat perjanjian pinjaman daerah, kecuali pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas; 7) tanggal jatuh tempo piutang daerah sesuai dengan dokumen perjanjian seperti penerimaan kembali cicilan pokok pinjaman daerah, cicilan pokok tuntutan ganti kerugian daerah dan piutang lainnya; 8) tingkat kolektibilitas pajak, retribusi dan piutang daerah; dan 9) ratarata capaian realisasi bulanan pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir. B. Penyusunan dan Pengesahan Anggaran Kas Pemerintah Daerah (AKPD) dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). Dalam rangka memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran tagihan atas pengeluaran SKPD per periode, PPKD selaku BUD melakukan manajemen kas dengan mengesahkan AKPD dan menerbitkan SPD setiap periode (bulanan/triwulanan/ semesteran) sebagaimana amanat Pasal 134 dan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:
C. Pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung
Pengelolaan UP dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari total UP SKPD; dan 2) UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)sebesar 40% (empat puluh persen) dari total UP SKPD.
1) Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara UOBK menyiapkan SPP UP Tunai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP SKPD dan menyampaikan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD unit SKPD untuk UOBK, dilampiri: a) Draf Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) PA/KPA untuk UOBK; dan b) Salinan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Besaran UP SKPD/PPK Unit SKPD untuk UOBK 2) PPK SKPD/PPK Unit SKPD Untuk UOBK melakukan verifikasi terhadap SPP UP Tunai beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi dimaksud PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan draft SPMUP Tunai dan menyampaikan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan, dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA untuk UOBK; dan b) Surat Pernyataan Verifi.kasiPPK SKPD/PPK Unit SKPD untuk UOBK.
3) PA/KPA untuk UOBK melakukan otorisasi terhadap draf SPM UP Tunai dan menerbitkan SPM UP Tunai, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D UP Tunai, dilampiri: a) SPTJM PA/KPA untuk UOBK; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPDuntuk UOBK. 4) Kuasa BUD meneliti SPM UP Tunai dan lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, berdasarkan hasil penelitian tersebut Kuasa BUD menerbitkan SP2D UP Tunai.
1) PAmenetapkan besaran pelimpahan UP kepada masingmasing KPA yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu mendasari besaran UP yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP, 2) Berdasarkan Keputusan PA mengenai besaran pelimpahan UP, Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pemindah bukuan UP dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening masing masing Bendahara Pengeluaran Pembantu (melalui transfer/ secara non tunai); 3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran belanja PPTK dengan cara: a) Pembayaran secara sekaligus (tanpa uang panjar); b) Pembayaran melalui uang panjar; dan c) Pembayaran melalui KKPD. 4) Pembayaran secara sekaligus (tanpa uang panjar) sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah: a) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan berdasarkan DPA SKPD dan SPD. 5) Pembayaran melalui uang panjar sebagaimana dimaksud pada pada angka 3) huruf b), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan tahapan sebagai berikut: a) PPTKmenyusun kebutuhan uang panjar berdasarkan dasar pelaksanaan kegiatan yang segera akan dilaksanakan seperti surat tugas perjalanan dinas, surat tugas dan/ a tau undangan rapat dan/atau dasar pelaksanaan pengeluaran lainnya; b) PPTK mengajukan kebutuhan uang panjar tersebut kepada PA/KPA dalam bentuk Nota Pencairan Dana (NPD) untuk mendapat persetujuan; c) Dalam hal PA/KPAmenyetujui kebutuhan uang panjar yang diajukan oleh PPTK, PA/KPA menandatangani NPD, selanjutnya memerintahkan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pembayaran uang panjar kepada PPTK; d) Berdasarkan perintah pembayaran dari PA sebagaimana dimaksud pada huruf c), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan penelitian terhadap NPD untuk memastikan perhitungan dan ketersediaan dana yang dicantumkan dalam NPD. Berdasarkan hasil penelitian dimaksud, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran uang panjar kepada PPTK secara non tunai; e) PPTKmelakukan pembayaran belanja atas pelaksanaan sub kegiatan menggunakan uang panjar, dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uang panjar kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; f) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meneliti kelengkapan, pengujian perhitungan dan ketersediaan dana atas pertanggungjawaban uang panjar dari PPTK; g) Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan uang panjar lebih kecil dari uang panjar, PPTK wajib menyetorkan sisa atas kelebihan uang panjar kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu bersamaan dengan penyampaian dokumen pertanggungjawaban uang panjar secara non tunai; h) Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan uang panjar lebih besar dari uang pan jar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran kekurangan tersebut kepada PPTK secara non tunai; dan i] PPTK bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 6) Pembayaran melalui KKPDsebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c), dilakukan oleh Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan tahapan sebagai berikut: a) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Besaran UP SKPD dan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang besaran pelimpahan up. PA menyampaikan usulan daftar nama pemegang. administrator dan limit KKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD selaku BUD bersamaan dengan penyampaian SPM UP Tunai; b) Berdasarkan usulan datar nama pemegang. administrator dan limit KKPD yang disampalkan Oleh PA. PPKD selaku BUD menyapkan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Datar pernegang, Administrator dan Limit KKPD. dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan; c) Kepala daerah memberikan persetujuan dengan menandatangani Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Datar Pemegang. Administrator dan Limit KKPD: d) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Na.ma Pemegang. Administrator dan Limit KKPD, PPKD selaku BUD menyampaikan permohonan penerbitan KKPD kepada Bank penerbit KKPD. e) Bank Penerbit KKPD menyampaikan KKPD kepada PPKD dan selanjutnya PPKD menyampaikan KKPD kepada PA/KPA selaku Pemegang KKPD disertai surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD; f) PA/KPA selaku Pemegang KKPD menerbitkan surat kuasa penggunaan KKPD kepada seluruh PPTK, g) Bendahara Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Administrator KKPD melakukan aktivasi KKPD dengan berkoordinasi kepada bank penerbit KKPD, h) PPTKmelakukan pembayaran belanja atas pelaksanaan sub kegiatan menggunakan KKPD, dan mengumpulkan serta menyimpan bukti transaksi belanja menggunakan KKPD sebagai dokumen pertanggungjawaban i) Pada tanggal yang disepakati dan ditetapkan bersama antara PPKD selaku BUD dan bank penerbit kartu kredit melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), bank penerbit kartu kredit melakukan penagihan atas belanja KKPD kepada PA/KPA selaku pemegang KKPD dengan menggunakan e billing j) Berdasarkan tagihan bank penerbit KKPD sebagaimana dimaksud huruf (h). PA/KPA melakukan pembayaran dengan tahapan sebagai berikut:
(c) kebenaran perhitungan Tagihan (ebilling)/Daftar Tagihan Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada Pemerintah Daerah; (d) kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan ( e-billing) / Daftar Tagihan Sementara; (e) kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD;dan (f) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
(a) pengujian atas NPD KKPDdan DPT KKPD: (i) penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan Oleh PA/KPA; pengeluaran. (b) pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan (c) penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD.
(a) Draf SPTJM PA; (b) DPT, NPD, dan bukti bukti pengeluaran yang telah disahkan oleh PA/ KPA; (c) Salinan DPA SKPD; dan (d) Salinan SPD.
(a) Draf SPTJM PA; (b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.
(a) SPTJM PA; dan (b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD. rekening anggaran atas (ii) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih; (iii) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/ jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan ketepatanpengujiandan kode (iv) pemeriksaan penggunaan
1) Pengajuan penggantian UP dilakukan apabila UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran telah digunakan dan dipertanggungjawabkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari UP SKPD/UP Unit SKPD UOBK atau batasan tertentu sesuai dengan kebijakan daerah masingmasing; 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara UOBK menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan UP berdasarkan bukti bukti transaksi belanja penggunaan UP yang disampaikan oleh PPfK, dan menyampaikan kepada PA/KPA untuk mendapatkan pengesahan; 3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara UOBK mengajukan SPP GU kepada PA/KPA untuk UOBK melalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD untuk UOBK, dilampiri: a) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP yang telah disahkan PA/KPA untuk UOBK; ( 12)Kuasa BUD melakukan penelitian terhadap SPMGU KKPD serta dokumen lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan berdasarkan hasil penelitian Kuasa BUD menerbitkan SP2DGU KKPD; (13)Berdasarkan SP2DGU KKPD bank penempatan RKUD memindah bukukan UP KKPD ke rekening Bendahara Pengeluaran (secara non tunai); (14)Bendahara Pengeluaran melakukan pelimpahan UP dengan memindahbukukan UP KKPD dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (secara non tunai) paling lambat jam terakhir kerja pada hari pencairan dana SP2D diterima/ masuk ke rekening BP; dan ( 15)Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran tagihan bank penerbit KKPD atas belanja menggunakan KKPD dengan melakukan pemindah bukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening bank penerbit KKPD dengan sistem pembayaran elektronik menggunakan Cash Management System (CMS) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP/BPP. b) Rincian belanja yang diajukan pengantiannya disertai bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; c) Draf SPTJM PA/KPA untuk UOBK; d) Salinan DPASKPD; dan e) Salinan SPD. 4) PPK SKPD/ PPK Unit SKPD untuk UOBK melakukan verifikasi dokumen SPPGU dan lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD untuk UOBK menyiapkan draf SPMGU dan menyampaikan kepada PA/KPA untuk UOBK untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan, dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA untuk UOBK; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD untuk UOBK. 5) PA/KPA melakukan proses otorisasi SPMGU dan menandatangani SPMGU, selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD, dilampiri: a) SPTJM PA/KPA untuk UOBK; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD untuk UOBK. 6) Kuasa BUD melakukan penelitian atas SPM GU dan lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil penelitian tersebut Kuasa BUD menerbitkan SP2DGU. 7) Berdasarkan SP2DGU, Bank Penempatan RKUD memindah bukukan uang pengembalian UP ke rekening Bendahara Pengeluaran.
1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau 2) kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
1) Draf SPTJM PA/KPA 2) Rincian pengeluaran yang akan dibayarkan melalui TU; 3) Salinan DPA SKPD; dan 4) Salinan SPD.
1) Draf SPTJM PA/KPA; 2) Rincian pengeluaran yang akan dibayarkan melalui TU; dan 3) Surat pernyataan verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD.
1) SPTJM PA/KPA; dan 2) Surat Pernyataan Verifikasi PPK/SKPD/PPK Unit SKPD.
1) gaji dan tunjangan; 2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. c.
1) LS Gaji dan Tunjangan a) Berdasarkan daftar gaji dan tunjangan, Bendahara Pengeluaran dan PPTK menyiapkan dan mengajukan SPP LS Gaji dan Tunjangan kepada PA melalui PPK SKPD, dilampiri paling sedikit:
b) PPK SKPD melakukan verifikasi Dokumen SPP LS Gaji dan Tunjangan beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan draf SPMLS Gaji dan Tunjangan serta menyampaikan kepada PA untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan, dilampiri:
(2)Daftar gaji dan tunjangan ASN bulan berkenaan; dan (3) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD; c) PA melalukan melakukan otorisasi dan menandatangani SPMLS Gaji dan Tunjangan, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, dilampiri: d) Kuasa BUD melakukan penelitian dokumen SPMLS Gaji dan Tunjangan beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan. e) Berdasarkan SP2DLS Gaji dan Tunjangan, Bank penempatan RKUD melakukan pemindahbukuan:
f) Bank Penempatan RKUD menyampaikan dokumen pemotongan dan penyetoran/pemindahbukuan pFK sebagaimana dimaksud padJhuruf e) angka (2) kepada Kuasa BUD sebagai dasar pencatatan dan pembukuan oleh Kuasa BUD. 2) LS kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa a) PA/KPA melakukan perikatan kontrak pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang jasa yang didasarkan DPA SKPD. b) Berdasarkan perikatan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a) pihak penyedia barang/jasa menyerahkan hasil pekerjaan berupa barang/ jasa kepada PA/KPA diikuti dengan permohonan pembayaran yang dilampiri bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, serta diikuti penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa. c] Mendasari permohonan pembayaran dan BAST sebagaimana dimaksud pada huruf b), Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK menerbitkan dan mengajukan SPPLS kepada PA/KPA melalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD, dilampiri:
d) PPK SKPD/PPK Unit SKPD memverifikasi dokumen SPPLS beserta lampirannya, berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan draf SPMLS serata menyampaikan kepada PA/KPA dilampiri:
e) PA/KPA melakukan otorisasi dan menandatangani SPMLS serta menyampaikan kepada kuasa BUD dilampiri:
D. Pembukuan Bendahara Pengeluaran
f) Kuasa BUD memverifikasi SPMLS yang diterima PA/KPA, dan berdasarkan hasil verifikasi kuasa BUD menerbitkan SP2D LS. g) Berdasarkan SP2DLS Pengadaan Barang/.Jasa, Bank penempatan RKUDmelakukan pemindahbukuan: ( 1) Tagihan pengadaan barang/ jasa senilai tagihan bersih setelah dilakukan pemotongan atas pajak negara atas pengadaan barang/jasa dan potongan lainnya berdasarkan perjanjian antara OPD dan penyedia barang/jasa seperti jaminan pemeliharaan;
h) Bank Penempatan RKUD menyampaikan dokumen pemotongan dan penyetoran/pemlndahbukuan PFK dan/atau potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf g) angka (2) dan angka (3) kepada Kuasa BUD sebagai dasar pencatatan dan pembukuan oleh Kuasa BUD.
1) Penerimaan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D UP/SP2DGU/SP2DTU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di Sisi penerimaan dan pada Buku Ka Pembantu Bank di Sisi penerimaan sesuai dengan jumlah Yang tertera padaSP2DUP / SP2DGU / SP2DTU. 2) Pelimpahan Uang Persediaan Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di Sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di Sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan. 3) Pergeseran Uang Persediaan Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP/ GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai denganjumlah UP/GU/TU yang digeser. 4) Pembayaran belanja oleh Bendahara Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan buktibukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto. 5) Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/ bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisa pengeluaran. 6) Pertanggungjawaban Uang Panjar a) Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTKatas penggunaan uang pan jar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran. b) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan. c) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.
1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto. 2) Pemungutan dan Penyetoran Pajak a) Pada saat pemungutan/pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan. b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.
E. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
1) PPTK menyampaikan bukti bukti belanja yang lengkap dan sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 2) Berdasarkan buktibukti belanjayanglengkap dan sah tersebut, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun LPJ Penggunaan TU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 3) Dalam hal terdapat Sisa TU, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyetorkan Sisa TU dimaksud ke RKUD dengan menggunakan STS; 4) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PA melalui PPK SKPD dengan dilampiri buktibukti belanja yang lengkap dan sah dan STS jika terdapat Sisa TU. 5) PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani Oleh PA dengan langkahlangkah sebagai berikut: a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan. b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi Sisa anggaran. c) Meneliti keabsahan bukti belanja 6) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPAmelalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD berupa LPJ TU Yang dilampiri bukti bukti belanja yang lengkap dan sah. 7) PPK SKPD/PPKUnit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani Oleh PA/KPA. F. Dalam rangka percepatan pembayaran gaji dan/atau tunjangan bulan Januari TA 2026, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Laporan penutupan kas; dan 2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
a) BKU; b) Laporan penutupan kas (BKU);dan c) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
G. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perj alanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sambil menunggu peraturan menteri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah dimaksud terbit, ketentuan dan tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut:
3) Batas kota sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) sesuai batas administratif wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 4) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas: a) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam; dan b) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. 2) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi: a) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota; dan b) Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota.
1) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; c] pengumandahan (detasering); d) menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; g) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h) mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3; i) mengikuti pendidikan dan pelatihan; j) menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau k) menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman. 5) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas yang diterbitkan oleh: a) Kepala Daerah untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II; b) Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan c) Kepala SKPDuntuk Pejabat Administrator/ Pejabat Eselon III ke bawah, Pejabat Fungsional Ahli Madya ke bawah atau Pihak Lain. SPD dan Surat Tugas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 6) Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Kepala Daerah berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a), Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Kepala Daerah dapat ditandatangani Oleh Wakil Kepala Daerah. 7) Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Kepala Daerah berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf a), Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon 1, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Ahli Utama dapat ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah. 8) Dalam hal terdapat kebutuhan Perjalanan Dinas dikarenakan hal mendesak dan Ketua DPRD berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5) hurufb), Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat ditandatangani Oleh Wakil Ketua DPRD. 9) Biaya Perjalanan Dinas a) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: ( 1) uang harian;
b) Uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1), terdiri atas:
c) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (2), terdiri atas:
d) Biaya transpor Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c) terdiri atas:
e) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada huruf d) angka (2) merupakan biaya transpor untuk keberangkatan dan kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dari kantor /rumah/Tempat Sah kedudukan asal menuju terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan; dan (b) dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju ke kantor / penginapan tempat tujuan.
(a) dari kantor/penginapan Tempat Tujuan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan (b) dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju kantor /rumahffempat Sah kedudukan asal. Biaya taksi dapat dibayarkan apabila Pelaksana SPD menggunakan transportasi umum. f) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud huruf a) angka (3), dengan ketentuan:
(a) di hotel; atau (b) di tempat menginap Iainnya.
(a) Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai SHS; dan (b) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf (a) dibayarkan secara lumpsum. g) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka (4) dengan ketentuan:
h) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (5) dengan ketentuan:
lO)Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 9) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran II. 11) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota dan yang dilaksanakan melewati batas kota sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dan huruf b) dengan ketentuan sebagaiman a tercantum dalam Lampiran II. 12)Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu: a) Tingkat A untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I, dan Pejabat lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
~
b) Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
c) Tingkat C untuk Pejabat Administrator /Pejabat Eselon 111/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas/PNS Golongan III, serta Pejabat Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut:
d) Tingkat D untuk PNS Golongan II, Golongan I, dan Pihak Lain yang setara, dengan fasilitas transpor sebagai berikut: ( 1) Pesawat Udara Kelas Ekonomi;
13)Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. 14)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 9), diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 12), dengan ketentuan sebagai berikut: a) uang harian dibayarkan secara lumpsum dengan batas satuan harga tertinggi yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS; b) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS; c) biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS; d) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang SHS; e) uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai SHS; f) sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah mengenai SHS; g) biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan h) biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 15) Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 14) huruf b) dan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada angka 14) huruf c), melebihi standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang SHS, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil. 16) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dilaksanakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung Oleh panitia penyelenggara. 17) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 16) tidak ditanggung Oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD pelaksana SPD. 18) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 16) dan angka 17) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. 19) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersamasarna untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 16), seluruh pelaksana SPD dapat mengmap pada hotel/ penginapan yang sama. 20) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/ penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 19) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang SHS, maka pelaksanaan SPD menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. 21) Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/ sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh em pat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPD hanya diberikan uang harian. 22) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan biaya perjalanan dinas dimaksud dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. 23) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas / SPD dan tidak disebabkan Oleh kesalahan/kelalaian Pelaksanaan SPD dapat dibebankan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi Perjalanan Dinas, dan sewa kendaraan dalam kota. 24) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi Perjalanan Dinas, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada angka (23) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: a) Surat keterangan dari badan atau lembaga pemerintah yang berwenang; b) Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar /kepala bandara/perusahaan jasa transportasi Iainnya; dan/atau c) Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 25) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (24) PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA SKPD berkenaan. 26) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada angka 23) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (e) sampai dengan huruf i). 27) Dalam haljumlah hari perjalanan kurang darijumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA. 28) Ketentuan pengambilan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada angka 27) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (k).
1) Perjalanan Dinas Pindah Oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah yang diterbitkan Oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Surat keputusan pindah menjadi dasar diterbitkannya SPD. 2) Perjalanan Dinas Pindah dapat dilaksanakan Oleh Pelaksana SPD beserta Anggota Keluarga. 3) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka. a) pindah tugas dari tempat kedudukan Yang lama ke tempat tujuan pindah. b) pemulangan Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap. c) pemulangan Anggota Keluarga dari Pegawai ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap. d) pengembalian Pegawai ASN yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali. 4) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas: a) istri/ suami yang sah sesuai dengan ketentuan Undang Undang mengenai Perkawinan. b) anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pemah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. c) anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat sehingga tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri. d) anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. 5) Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada angka (4) bagi Pegawai ASN paling rendah golongan IV atau pejabat Eselon III diperkenankan pula untuk membawa asisten rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang. 6) Asisten rumah tangga sebagaimana dimaksud pada angka (5) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai ASN golongan 1. 7) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut: a) biaya transpor pegawai; b) biaya transpor anggota keluarga; c) biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/ atau d) uang harian. 8) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 7) dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai SHS. 9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 7) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11. 10) Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah mengacu ketentuan pada penggolongan tingkat Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 12). 11) Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas. 12) Biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah angka 3) huruf a) dan huruf b) terdiri atas: a) biaya transpor pegawai. b) biaya transpor Anggota keluarga. c) uang harian. d) biaya pengepakan dan angkutan barang. 13) Biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf c) terdiri atas: a) biaya transpor anggota keluarga. b) uang harian. c) biaya pengepakan dan angkutan barang. 14) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf d) diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing masing anggota keluarga dengan ketentuan sebagai berikut: a) selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/ menetap yang baru. b) paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung. c) sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA. d) sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas Iain guna kepentingan Daerah. 15) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam angka 7) huruf c) didasarkan pada: a) satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang SHS. b) volume barang. c) jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan yang ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang. 16) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada angka 15) termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya perjalanan dinas menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah menghadapi akhir tahun anggaran pada Pemerintah Daerah.
1) UP Tunai; dan/atau 2) UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
1) Surat Tugas atau surat keputusan pindah; 2) fotokopi SPD; 3) bukti tanda terima yang sah; dan 4) rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
L Nota Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf h sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. J. Pembayaran Perjalanan Dinas dengan menggunakan UP kartu kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD. 17) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada angka 15) dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
1) dilakukan melalui: a) perikatan dengan penyedia jasa. b) Pelaksana SPD. 2) Perjalanan Dinas J abatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi: a) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. 3) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa penyelenggara acara, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaanjasa perhotelan/penginapan. 4) Penetapan penyediajasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pengadaan barangfiasa pemerintah. 5) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan. 6) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. 7) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyediajasa penginapan/hotel. 8) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan oleh penyediajasa sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian. 9) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA. lO)Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari RKUD ke rekening pihak penyedia jasa a tau Pelaksana SPD. I. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya perj alanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke RKUD.
1) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; 2) surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; 3) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dengan melampirkan dokumen berupa: a) Surat Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang; b) SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c) tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran Mada Transportasi lainnya; d) Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II; e) bukti pernbayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalarn kota berupa kuitansi atau bukti pernbayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; f) bukti pernbayaran hotel atau ternpat rnenginap lainnya; dan g) laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas. 2) Dalarn hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagairnana dirnaksud pada angka 1) huruf c) dan huruf f) tidak diperoleh atau tidak tersedia dikarenakan kondisi tertentu sehingga bukti pengeluaran biaya transportasi dan/ atau pengmapan dirnaksud tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas rnenggunakan Daftar Pengeluaran riil.
1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah, dengan rnelarnpirkan dokurnen berupa: a) fotokopi surat keputusan pindah. b) SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang. c) kuitansi/bukti penerirnaan untuk uang harian. d) kuitansi/bukti penerirnaan untuk biaya transpor. e) kuitansi/bukti penerirnaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang dari penyedia jasa resrni. 2) Dalarn hal bukti pengeluaran transportasi pada angka 1) huruf d) tidak diperoleh atau tidak tersedia, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas rnenggunakan daftar pengeluaran riil. Surat Tugas, SPD, Daftar Pengeluaran Riil, dibuat sesuai dengan format sebagairnana tercanturn dalarn larnpiran II H. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT)untuk rnendanai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, pengernbalian atas kelebihan pernbayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelurnnya, penanganan inflasi daerah serta bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan tahapan:
1) Berdasarkan RKB, Bendahara Pengeluaran SKPKD menyiapkan dan mengajukan SPPTU BTT kepada Kepala SKPKD selaku PA BTT melalui PPK SKPD dilampiri paling sedikit: a) Draf SPTJM PA; dan b) RKB 2)PPK SKPD memverifikasi dokumen SPP TU BTT dan lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan draf SPM TU BTT dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PA BTT dilampiri: a) Draf SPTJM PA; b) RKB; dan c) Surat Pemyataan Verifikasi PPK SKPD. 3) Kepala SKPKD selaku PA BTT melakukan proses validasi dan menandatangani SPMTU BTT, dan selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD dilampiri: a) SPTJM PA; dan b) Surat Pemyataan Verifikasi PPK SKPD. 4) Kuasa BUD melakukan verifikasi SPM TU BTT beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan SP2D TU BTT. 5) Berdasarkan SP2DTU BTT bank penempatan RKUD memindah bukukan dana TU BTT ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD. 6) Bendahara SKPKD memindah bukukan dana TU BTT ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD terkait. 7} Penggunaan dana BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD terkait; 8) Kepala OPD terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang dikelolanya; dan 9} Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada angka 8) disampaikan Oleh Kepala OPD terkait kepada Kepala SKPKD dengan melampirkan bukti penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan secara lengkap dan sah. I. Pencatatan dan Pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
Untuk bulan Desember 2026, pencatatan dan pengesahan pendapatan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD dilakukan paling Lambat tanggal 31 Desember 2026.
1) Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan a) Berdasarkan bukti transfer dana Kapitasi/BOS/BOK Puskesmas/Tunjangan Guru ASN Daerah/Dana Desa/Bantuan Pemerintah dari K/L dan/ a tau notifikasi/ dokumen yang dipersamakan, Bendahara Penerimaan SKPKD menyusun laporan realisasi penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan menyampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PA. b) Kepala SKPKD selaku PA menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Transfer (SP3T) kepada BUD, dilampiri laporan realisasi pendapatan dan bukti penerimaan yang lengkap dan sah. c) Berdasarkan SP3T dari Kepala SKPKD selaku PA, BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. d) Berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan pencatatan pendapatan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan menyajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan. 2) Pencatatan dan Pengesahan Pengeluaran a) Bendahara Kapitasi/BOS/BOK Puskesmas/Bendahara Pengeluaran SKPKD menyusun Laporan Realisasi Belanja menggunakan dana Kapitasi/BOS/BOK/Tunjangan Guru ASN Daerah/Dana Desa/Bantuan Pemerintah dari K/L dan menyampaikan Laporan Realisasi Belanja tersebut kepada Kepala SKPD dilampiri bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. b) Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja tersebut pada huruf a), Kepala SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada BUD, dilampiri Laporan Realisasi Belanja serta bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. c] BUD melakukan penelitian terhadap SP2B beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil penelitian BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB).
1) Pada Unit SKPD BLUD a) Pemimpin BLUD menyusun Laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala SKPD setiap bulan paling Lambat tanggal 5 bulan berikutnya; b) Berdasarkan Laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD, Kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) dan menyampaikan SP3BP dimaksud kepada PPKD selaku BUD paling Lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan c) PPKD selaku BUD memverifikasi SP3BP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan paling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 2) Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)BLUD a) Pemimpin BLUD menyusun Laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD dan menerbitkan SP3BP serta menyampaikan SP3BP dimaksud kepada PPKD selaku BUD paling Lambat tanggal 5 bulan berikutnya; b) PPKD selaku BUD memverifikasi SP3BP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPKDselaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan paling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
1) Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan Transfer a) Berdasarkan bukti transfer pembayaran/Notifikasi/ dokumen pembayaran yang dipersamakan dari kementerian keuangan, Bendahara Penerimaan SKPKD menyusun laporan realisasi pendapatan Transfer dan menyampaikan kepada Kepala SKPKDselaku PA. b) Kepala SKPKDselaku PA menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Transfer (SP3T) kepada BUD, dilampiri laporan realisasi pendapatan dan bukti penerimaan yang lengkap dan sah. c) Berdasarkan SP3T dari Kepala SKPKD selaku PA, BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T)sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. d) Berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan pencatatan pendapatan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan menyajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2) Pencatatan dan Pengesahan Pengeluaran a) bukti transfer pembayaran/Notifikasi/ dokumen pembayaran yang dipersamakan dari kementerian keuangan, Bendahara Pengeluaran SKPD/ Bendahara Pengeluaran SKPKD menyusun Laporan Realisasi Belanja dan menyampaikan Laporan Realisasi Belanja tersebut kepada Kepala SKPD/Kepala SKPKDdilampiri buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah. b) berdasarkan Laporan Realisasi Belanja tersebut pada huruf a), Kepala SKPD/Kepala SKPKD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada BUD, dilampiri Laporan Realisasi Belanja serta buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah. c) BUD melakukan penelitian terhadap SP2B beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil penelitian BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB). J. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melarnpaui Tahun Anggaran
1) melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran APBD TA 2026 mendahului perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling Larnbat 1 bulan, untuk selanjutnya ditarnpung dalarn Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
1) melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2026 mendahului perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling Lambat 1 bulan, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
1) melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2025 mendahului perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling Lambat 1 bulan, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut tahapan dan ketentuan pelaksanaan Pembiayaan Daerah: A. Pelaksanaan Penerimaan Pembiayaan
K. Target Capaian Realisasi Belanja Daerah TA 2026 Target capaian realisasi belanja daerah TA 2026 diselaraskan dengan target capaian realisasi belanja APBNTA 2026 sebagai berikut:
2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
1) Jumlah dana cadangan yang dicairkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; 2) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah seperti deposito; 3) Penerimaan hasil bunga jasa, giroh imbalan hasil/ deviden/keuntungan atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio diakui sebagai Lain lain PADyang Sah.
4.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
1) Jumlah dana abadi yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan untuk pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; 2) Dalam hal dana abadi belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah seperti deposito; 3) Penerimaan hasil bunga j asa giro/ im balan hasil/deviden/keuntungan atas rekening dana cadangan dan/ atau penempatan dalam portofolio diakui sebagai Lain lain PADyang Sah.
B. Pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan
1) Mendasari DPASKPKD dan Perjanjian Pinjaman Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan SPPLS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dan mengajukan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD, dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA b) Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah; c) Salinan DPASKPKD; dan d) Salinan SPD. 2) PPK SKPD memverifikasi SPP LS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan Draf SPMLS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo serta menyampaikan kepada PA/KPA dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA; dan b) Surat Pemyataan Verifikasi PPK SKPD 3) PA/KPAmelakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM LS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo, serta menyampaikan kepada Kuasa BUD dilampiri: a) SPTJM PA/KPA; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD. 4) Kuasa BUD memverifikasi SPM LS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo. 5) Berdasarkan SP2DLS Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Bank Penempatan RKUD memindah bukukan ke rekening pihak ketiga selaku pemberi pinjaman.
1) Mendasari DPA SKPKD dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan SPP LS Penyertaan Modal Daerah, dan mengajukan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD, dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA; b) Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; c) Salinan DPA SKPKD; dan d) Salinan SPD. 2) PPK SKPD memverifikasi SPP LS Penyertaan Modal Daerah beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan Draf SPMLS Penyertaan Modal Daerah serta menyampaikan kepada PA/KPA dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.
1) Mendasari DPASKPKD dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan SPPLS Pembentukan Dana Cadangan, dan mengajukan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD, dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA; b) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; c) Salinan DPASKPKD , dan d) Salinan SPD. 2) PPK SKPD memverifikasi SPPLS Pembentukan Dana Cadangan beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan Draf SPMLS Pembentukan Dana Cadangan serta menyampaikan kepada PA/KPA dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA; dan b) Surat Pemyataan Verifikasi PPK SKPD. 3) PA/KPA melakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM LS Penyertaan Modal Daerah, serta menyampaikan kepada Kuasa BUD dilampiri: a) SPTJM PA/KPA; dan b) Surat Pemyataan Verifikasi PPK SKPD. 4) Kuasa BUD memverifikasi SPM LS Penyertaan Modal Daerah beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan SP2DLS Penyertaan Modal Daerah. 5) Berdasarkan SP2D LS Penyertaan Modal Daerah, Bank Penempatan RKUD memindah bukukan ke rekening perusahaan yang bersangkutan. 3) 3) PA/KPA melakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM LS Pembentukan Dana Cadangan, serta menyampaikan kepada Kuasa BUD dilampiri: a) SPTJM PA/KPA; dan b) Surat Pemyataan Verifikasi PPK SKPD. 4) Kuasa BUD memverifikasi SPM LS Pembentukan Dana Cadangan beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan SP2DLS Pembentukan Dana Cadangan. 5) Berdasarkan SP2DLS Pembentukan Dana Cadangan, Bank Penempatan RKUD memindah bukukan ke rekening Dana Cadangan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah.
1) Unit Pengelola DAD (UPD) memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan DAD, dengan ketentuan: a) DAD ditempatkan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. b) Selain bebas dari risiko penurunan nilai sebagaimana dimaksud huruf a), juga dilakukan berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal. c) lnvestasi yang bebas dari risiko penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) berupa penempatan dana pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitasnya sehingga nilai pokok/ awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang/pasar modal dan hanya akan memengaruhi imbal hasil. 2) Dalam memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan DADsebagaimana dimaksud dalam angka 1), UPD harus melakukan analisis terhadap risiko. 3) Hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah yang merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan di atas dan/ atau di luar standar pelayanan minimal. Pelayanan publik yang menjadi prioritas Daerah dapat berupa pelayanan publik di bidang: a) pendidikan; b) kesehatan: c) lingkungan hidup; dan d) pariwisata.
1) Mendasari DPASKPKD dan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Dana Abadi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan SPP LS Pembentukan Dana Abadi, dan mengajukan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD, dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA; b) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Abadi; c) Salinan DPA SKPKD; dan d) Salinan SPD. 2) PPK SKPD memverifikasi SPP LS Pembentukan Dana Abadi beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan Draf SPMLS Pembentukan Dana Abadi serta menyampaikan kepada PA/KPA dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD. 3) PA/KPAmelakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM LS Pembentukan Dana Abadi, serta menyampaikan kepada Kuasa BUD dilampiri: a) SPTJM PA/KPA;dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD. 4) Kuasa BUD memverifikasi SPMLS Pembentukan Dana Abadi beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan SP2DLS Pembentukan Dana Abadi. 5) Berdasarkan SP2DLS Pembentukan Dana Abadi, Bank Penempatan RKUDmemindahbukukan ke rekening Dana Abadi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. d) Penempatan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dilakukan melalui:
A. Pemerintah Daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/ jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Pemerintah Daerah, dengan:
1) Mendasari DPASKPKD dan Peraturan Daerah tentang Pemberian Pinjaman Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan SPP LS Pemberian Pinjaman Daerah, dan mengajukan kepada PA/KPA melalui PPK SKPD, dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA; b) Perjanjian Pinjaman Daerah; c) Salinan DPA SKPKD; dan d) Salinan SPD. 2) PPK SKPD memverifikasi SPP LS Pemberian Pinjaman Daerah beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan Draf SPM LS Pemberian Pinjaman Daerah serta menyampaikan kepada PA/KPA dilampiri: a) Draf SPTJM PA/KPA; dan b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD. 3) PA/KPA melakukan proses otorisasi dan menandatangani SPM LS Pemberian Pinjaman Daerah, serta menyampaikan kepada Kuasa BUD dilampiri: a) SPTJM PA/KPA; dan b) Surat Pemyataan Verifikasi PPK SKPD. 4) Kuasa BUD memverifikasi SPM LS Pemberian Pinjaman Daerah beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS Pemberian Pinjaman Daerah. 5) Berdasarkan SP2D LS Pemberian Pinjaman Daerah, Bank Penempatan RKUD memindah bukukan ke rekening RKUD Pemerintah Daerah selaku penerima pinjaman. B. Percepatan pengadaan barangjasa, dengan tahapan sebagai berikut:
Pengadaan dini/tender dini dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa APBDTA 2025 dengan penugasan oleh kepala daerah;
C. Dalam rangka mengurangi biaya proses pengadaan, efisiensi belanja pemerintah, dalam pemenuhan nilai manfaat yang sebesarbesarnya (value for money), serta pemberdayaan dan penguatan industri dalam negeri, Pemerintah Daerah melaksanakan Konsolidasi Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
D. Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, maka:
E. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban terdiri atas bukti pembelian/ pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 , sebagai berikut:
A. Dalam hal keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBDTA 2027 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2027 setelah dimulainya tahun anggaran, agar segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBDTA 2026, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. B. Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dibatasi hanya untuk keperluan mendesak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, meliputi:
C. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan sebagaimana tersebut pada huruf A, PPKD segera menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pengajuan pembayaran, sehingga pengeluaran setiap bulan dimaksud dapat dibayarkan pada awal bulan Januari 2027.
F. Meningkaikan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa produk Usaha Mikro dan Kecit ( UUf) lokal yang tercantum dalam Katalog Elektronik Versi 6 yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). G. SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat fisik, agar menghindari adanya anggaran Detail Engineering Design (DED) bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan DED dan kegiatan fisiknya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang sama, agar dilakukan percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun anggaran berkenaan dan untuk pelaksanaan pekerjaan fisiknya diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
A. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
D. Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan hurufB ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBDTA 2026 atau Peraturan Kepala Daerah tentang APBDTA 2026. E. Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan pinjaman daerah wajib membayarkan pokok dan bunga pinjaman daerah, kecuali ditentukan Iain oleh peraturan perundangundangan. B. Pinjaman Daerah dalam rangka Pengelolaan Kas Dalam hal penerimaan daerah pada periode tertentu realisasinya diperkirakan tidak dapat dicapai sesuai target penerimaan sehingga menyebabkan defisit kas, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas ke Bank Penempatan RKUDuntuk memastikan ketersediaan dana dalam rangka pembayaran tagihan kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan sub kegiatan yang ditetapkan dalam DPA SKPD dan SPD. Ketentuan dan tahapan pelaksanaan pmjaman daerah dalam pengelolaan kas dimaksud sebagai berikut:
1) Kebutuhan untuk belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 2) Program, Kegiatan dan Sub kegiatan prioritas daerah yang dikelola SKPD.
C. Penempatan Dana pada Deposito dan/ atau Investasi Jangka Pendek Dalam hal terdapat pelampauan realisasi target penerimaan pada periode tertentu yang mengakibatkan surplus kas di RKUD, pemerintah daerah dapat mendepositokan dan/ atau melakukan investasijangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik. Ketentuan dan tahapan pelaksanaan deposito dan/atau investasi jangka pendek dimaksud sebagai berikut: 1.
a) BUD mengidentifikasi saldo kas dan peruntukan kas untuk beberapa waktu tertentu guna memastikan jumlah dana yang benar benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash). b) Berdasarkan hasil identifikasi saldo kas, BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek yang mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan serta hasil analisa pemilihan investasi. Selanjutnya, rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek disarnpaikan kepada Kepala Daerah. c) Berdasarkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek yang disiapkan oleh BUD, Kepala Daerah menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah d) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tersebut pada huruf c), BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) yang memerintahkan pemindahan dana dari RKUD kedalarn investasi yang dipilih. D. Rekonsiliasi Penerimaan Kas Daerah
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi penenmaan pendapatan untuk menyesuaikan catatan penerimaan antara Bendahara penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu dengan catatan penerimaan pendapatan pada bank, guna memastikan semua transaksi penerimaan daerah tercatat dengan benar. Rekonsilisasi tersebut dilakukan dengan verifikasi, evaluasi, dan analisis data atas Buku Penerimaan dan penyetoran, BKU, Buku Pembantu Bank dan rekening koran bank.
PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan kas untuk menyesuaikan catatan penerimaan antara BUD dengan catatan penerimaan Bendahara penerimaan, guna memastikan semua transaksi penerimaan daerah tercatat dengan benar. Rekonsilisasi tersebut dilakukan dengan verifikasi, evaluasi, dan analisis data atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD. Ketentuan dan tahapan rekonsiliasi penerimaan daerah sebagai berikut:
1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan; 2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan 3) analisis capaian realisasi penerimaan.
1) PPKD selaku BUD menerima LPJ Bendahara Penerimaan yang telah disahkan oleh PA. 2) Meneliti LPJ sebagaimana dimaksud huruf a dengan melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi RKUD 3) Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/ atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD. 4) Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pemban tu 5) PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan menampilkan data setiap bulan. 6) PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi penerimaan. E. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khulus, Bendahara Bantuan Opersional Kesehatan (BOK), Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS)melaksanakan penatausahaan atas kas non anggaran (kas transitoris) yang diterima berdasarkan transakasi yang menjadi kewenangannya. Pengelolaan kas transitoris merupakan pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk dlsetorkan pada rekening pihak ketiga yang tel ah diten tukan. Penatausahaan kas transitoris dimaksud dilaksanaan dengan kelentuan:
A. Kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi perangkat daerah sebagaimana amanat Pasal 216 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Selanjutnya pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan Iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, pemerintah daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. b) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewwjibannya sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.
a) Pajak Pusat Yang dipungut oleh Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN; b) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; c) Uang jaminan dan/ atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara iain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya, sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uangjaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah; dan d) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. B. Dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi capaian realisasi APBD, pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD secara periodik untuk menjamin:
C. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD digunakan untuk:
D. Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan, bagi SKPD dengan realisasi APBD yang tidak mencapai tergat capaian realisasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka IV huruf K, Kepala Daerah dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pengurangan terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan sanksi Iainnya sesuai kewenangan kepala daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. E. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan monitoring dan evaluasi percepatan realisasi APBD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terse but kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, paling Lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. F. Dalam rangka evaluasi percepatan realisasi APBD secara nasional, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan data berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca bulanan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, paling Lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. G. Selanjutnya, untuk evaluasi pelaksanaan APBD, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah semester pertama berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, paling Lambat akhir bulan Juli 2026. Tembusan: 1 .
Nama Tempa1. Tanggal Bulen Tahun Kepata OaerahlWa.kil Kepala Daetah/Ketua DPRO/Wakil Ketua OPRD/Sekretaris Daerahl1 edl P~aTanggal Kepala ( ) NIP Berangkat d#1 (Tempait Keductu )Ko P.Oa Tangg Kepata ( ) NIP (.. . . ) NIP II. TilledJ PedaTqg ~. ( ) NIP .Rp . .Rp . :Rp . 0.totapbn .. ,umlah y no talah dlbayar s.,,-.ula Siu kurang/leb h PERHITVNGAN SPO RAMPUNG ( ) NIP (. . ) NIP YangBenda~ Pef19eluaran/ MenerimaBendeharll Penge!uaran Pembantu .. .. . . . ..... ,tongg•t. butan, tllhun Tolah meMl'ima jumlah uang "'umlah Rp . Telah d baye.r s.e1umlah R,p .. No 1 PERINCIAN BlAYA JUMLAH KETERANGAN 1 2. 3 4, ~ 6. JUMLAH. Rp ~-""""'··-··"········ . - ~ .. -~.,,,._~l .... ~-(! .......... ~ ' ~~~.::..:. ...~ ·-·· .. .1.... ~ .. '?111•..i:.c.. mof · TanggaJ KOP SURAT SESUAI NASKAH OINAS PERANGKAT OAERAH UI. FORMAT RINCIAN BIAVA PERJALANAN OINAS JABATAN 5 Keterangan:
S. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabalan pada huruf c dan huruf g adalah sesual waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian. Baya Jumlah yang Blaya Jen s Perialanan Oinas Jabatan Transpor D1bayarkan Pemetian dan Keg Iatan Angkutan Dalam Kot.a Jenazah a Perjalanan Dimas JabatanB asa, -I SesualPenugasan
Keterangan:
Blaya Penglnapan dlberikan dalam hal selama masa Pengumandahan (Delasering) tldak tersedia rumah dlnae. Blaya transpor pegawal diberikan untuk transportasi pada saat kedatangan dan kepulangan. Uang harian diberlkan berupa uang saku sesual SHS selama menglkut1 kegiatan . Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
Keterangan:
S. '15) : Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) harl kepulangan.
·10 Keterangan:
S. Uang transpor diberikan sepanJang tidak menggunakan kendaraan dinas. d sertal dengan surat tugas, dan tJdak bersifat rutin serta tidak diberixan kepada Pelaksana SPO yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. V. FORMAT RINClAN BIAVA PER JAlANAN OINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI RAPAT. SEMINAR , DAN SEJENISNYA
Nama (6) NIP - - - - (7) Jabatan (8) Unit Kelja - - (9) SKPO...... . m (10) dtbatalkon ei.u tidak dapat ditak.Mna.kan disebabkan edenyo kopelluan dinu laJOnya yang .. ngat mendesaWJ*ll!J'IQ dan tldak dapat d!Wnda ya•tu SURAT PERNYATAAN PEMBATA!.AN TUGAS PERJALANAN OINAS JA13ATAN NOMOR . KOP SURAT SESUAI NASKAH OINAS PERANGKA T OAEAAH VII. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN OINAS JABATAN PetunJuk Penglslan Format Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
........................... '" .. Pela na SPO, Pengguna Anggaran/ Kua Pengguna Angg n, Meng t hul/Menyetujui: tang gal. butan. tahun Demi an p myataan fni kaml buat dengan sebenamya, untuk d1perguna n sebaga man me t ya.
No Ura1an I Jumlah μumJah Yang beltandatangan di bawah ni: Nama . NIP . . . Jabatan: . berdasarkan Surat Perj a nan 0 nas (SPO) Nomor tanggal. . dengan n kaml menyatakan d ngan sesungguhnya bahwa:
OAFTAR PENGELUARAN Riil KOP NASKAH DINAS PERANGKA T DAERAH IX. OAFTAR PENGELUARAN RtlL
Membuka PDF…