DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KLASIFIKASI UPTD BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS UPTD BAB V SUSUNAN ORGANISASI BAB VI TUGAS DAN FUNGSI JABATAN UPTD BAB VII PENGANGKATAN,KEPANGKATAN,ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB IX TATA KERJA BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe; Menimbang BUPATIKONAWE, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBENTUKANUNIT PELAKSANATEKNISDAERAHPADA DINASPERDAGANGANDANPERINDUSTRIANKABUPATENKONAWE TENTANG PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR I( TAHUN2025 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.UPTDRotan dan Kayu; dan
2. b.UPTD Pengelola Pasar, yang berada di 9 (sembilan) Wilayah Kecamatan, yaitu:
  1. 1.UPTD Pengelola Pasar Abuki;
  2. 2.UPTD Pengelola Pasar Amonggedo;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5.Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe.
9.Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe.
10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya Menetapkan MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANATEKNISDAERAHPADADINASPERDAGANGANDAN PERINDUSTRIANKABUPATENKONAWE.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Kelas A pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.KelompokJabatan Fungsional.

BAB V

SUSUNANORGANISASI

Pasal 4

( 1) UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2)UPTDpada Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
(3)UPTDpada Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
(4)Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wilayah kerja UPTD dapat melewati batas wilayah administrasi Kecamatan di Daerah dan tidak membawahi UPTDlainnya.

BAB IV

KEDUDUKANDANTUGASUPTD

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diklasifikasikan atas Kelas A.
(2)Penentuan Kelas UPTDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran beban kerja.
(3)Pengukuran beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.UPTDPengelola Pasar Lambuya;
4.UPTDPengelola Pasar Onembute;
5.UPTDPengelola Pasar Pondidaha;
6.UPTDPengelola Pasar Puriala;
7.UPTDPengelola Pasar Sam para;
8.UPTDPengelola Pasar Unaaha; dan
9.UPTDPengelola Pasar Wawotobi.

BAB III

KLASIFIKASIUPTD

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
b.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
c.mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;

Pasal 8

Sub Bagian mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga.

Pasal 6

UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan pengkoordinasian pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UfYI'D menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
b.pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UfYI'D yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
c.pengkoordinasian dan pengawasan tugas-tugas bawahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkup UPTD;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UfYI'D;
e.menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
(3)Bagan struktur organisasi UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGASDANFUNGSIJABATANUPTD

Pasal 12

(1)Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABVII PENGANGKATAN,KEPANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIANDALAMJABATAN

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016