DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Dipindai dengan G camscanner Menimbang Mengingat BUPATI KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR I] TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029 BUPATI KONAWE, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 273 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan dalarn Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Dipindai dengan G camscanner
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dipindai dengan camscanner I Menetapkan
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dipindai dengan g camscanner

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran operasional visi, misi, tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a.merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
b.merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
c.pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

Pasal 4

Renstra PD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I pendahuluan;
b.bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

1.dinas pendidikan dan kebudayaan;
2.dinas kesehatan;
3.dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
4.dinas perikanan;
5.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
6.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7.dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8.dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
9.dinas pekerjaan um.um dan penataan ruang;
10.dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
11.dinas peternakan dan kesehatan hewan;
12.dinas perdagangan dan perindustrian;
13.dinas pariwisata dan ekonomi kreatif;
14.dinas perumahan dan kawasan permukiman;
15.dinas komunikasi dan informatika;
16.dinas koperasi dan usaha kecil menengah;
17.dinas lingkungan hidup;
18.dinas ketahanan pangan; Dipindai dengan g camscanner

e.bab V
c.bab III
d.bab IV

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran operasional visi, misi, tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a.merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
b.merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
c.pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

Pasal 4

Renstra PD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I pendahuluan;
b.bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

1.dinas pendidikan dan kebudayaan;
2.dinas kesehatan;
3.dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
4.dinas perikanan;
5.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
6.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7.dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8.dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
9.dinas pekerjaan um:um dan penataan ruang;
10.dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
11.dinas peternakan dan kesehatan hewan;
12.dinas perdagangan dan perindustrian;
13.dinas pariwisata dan ekonomi kreatif;
14.dinas perumahan dan kawasan permukiman;
15.dinas komunikasi dan informatika;
16.dinas koperasi dan usaha kecil menengah;
17.dinas lingkungan hidup;
18.dinas ketahanan pangan; Dipindai dengan g camscanner

e.babV
c.bab III
d.bah IV J,- l I
1. 19.dinas perpustakaan dan kcarsipan;
2. 20.dinas pemberdayaan percmpuan dan pcrlindungan anak;
3. 21.dinas sosial;
4. 22.dinas perhubungan;
5. 23.satuan polisi pamong praja; 24.dinas pemadam kcbakaran dan penyclamatan;
6. 25.dinas kcpemudaan dan olah raga;
7. 26.sckretariat dacrah;
8. 27.sckrctariat dprd;
9. 28.badan perencanaan pembangunan dacrah;
10. 29.badan pengclola kcuangan dan asct dacrah;
11. 30.badan pendapatan daerah;
12. 31.badan kepcgawaian dan pengcmbangan sumber daya manusia;
13. 32.badan riset dan inovasi daerah;
14. 33.badan kesatuan bangsa dan politik;
15. 34.inspcktorat kabupaten konawe;
16. 35.badan penanggulangan bencana daerah
17. 36.kecamatan unaaha;
18. 37.kecamatan wawotobi;
19. 38.kecamatan konawe;
20. 39.kecamatan tongauna;
21. 40.kecamatan abuki;
22. 41.kecamatan asinua;
23. 42.kecamatan latoma;
24. 43.kecamatan anggaberi;
25. 44.kecamatan uepai;
26. 45.kecamatan lambuya;
27. 46.kecamatan puriala; 4 7. kecamatan onembute;
28. 48.kecamatan routa;
29. 49.kecamatan wonggeduku;
30. 50.kecamatan pondidaha;
31. 51.kecamatan meluhu;
32. 52.kecamatan amonggedo;
33. 53.kecamatan besulutu;
34. 54.kecamatan sampara;
35. 55.kecamatan bondoala;
36. 56.kecamatan kapoiala;
37. 57.kecamatan soropia;
38. 58.kecamatan lalonggasurneeto;
39. 59.kecamatan wonggeduku barat;
40. 60.kecamatan padangguni;
41. 61.kecarnatan anggalomoare;
42. 62.kecamatan morosi; dan
43. 63.kecarnatan tongauna utara.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dipindai dengan camscanner J,- l I

19.dinas perpustakaan dan kcarsipan;
20.dinas pemberdayaan percmpuan dan pcrlindungan anak;
21.dinas sosial;
22.dinas perhubungan;
23.satuan polisi pamong praja; 24.dinas pemadam kcbakaran dan penyclamatan;
25.dinas kcpemudaan dan olah raga;
26.sckretariat dacrah;
27.sckrctariat dprd;
28.badan perencanaan pembangunan dacrah;
29.badan pengclola kcuangan dan asct dacrah;
30.badan pendapatan daerah;
31.badan kepcgawaian dan pengcmbangan sumber daya manusia;
32.badan riset dan inovasi daerah;
33.badan kesatuan bangsa dan politik;
34.inspcktorat kabupaten konawe;
35.badan penanggulangan bencana daerah
36.kecamatan unaaha;
37.kecamatan wawotobi;
38.kecamatan konawe;
39.kecamatan tongauna;
40.kecamatan abuki;
41.kecamatan asinua;
42.kecamatan latoma;
43.kecamatan anggaberi;
44.kecamatan uepai;
45.kecamatan lambuya;
46.kecamatan puriala; 4 7. kecamatan onembute;
48.kecamatan routa;
49.kecamatan wonggeduku;
50.kecamatan pondidaha;
51.kecamatan meluhu;
52.kecamatan amonggedo;
53.kecamatan besulutu;
54.kecamatan sampara;
55.kecamatan bondoala;
56.kecamatan kapoiala;
57.kecamatan soropia;
58.kecamatan lalonggasurneeto;
59.kecamatan wonggeduku barat;
60.kecamatan padangguni;
61.kecarnatan anggalomoare;
62.kecamatan morosi; dan
63.kecarnatan tongauna utara.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Dipindai dengan G camscanner Menimbang Mengingat BUPATI KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR I] TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029 BUPATI KONAWE, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 273 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan dalarn Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Dipindai dengan G camscanner
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dipindai dengan camscanner I Menetapkan
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dipindai dengan g camscanner

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran operasional visi, misi, tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a.merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
b.merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
c.pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

Pasal 4

Renstra PD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I pendahuluan;
b.bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

1.dinas pendidikan dan kebudayaan;
2.dinas kesehatan;
3.dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
4.dinas perikanan;
5.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
6.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7.dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8.dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
9.dinas pekerjaan um.um dan penataan ruang;
10.dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
11.dinas peternakan dan kesehatan hewan;
12.dinas perdagangan dan perindustrian;
13.dinas pariwisata dan ekonomi kreatif;
14.dinas perumahan dan kawasan permukiman;
15.dinas komunikasi dan informatika;
16.dinas koperasi dan usaha kecil menengah;
17.dinas lingkungan hidup;
18.dinas ketahanan pangan; Dipindai dengan g camscanner

e.bab V
c.bab III
d.bab IV

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran operasional visi, misi, tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a.merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
b.merumuskan tujuan dan sasaran PD, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
c.pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

Pasal 4

Renstra PD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I pendahuluan;
b.bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

1.dinas pendidikan dan kebudayaan;
2.dinas kesehatan;
3.dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
4.dinas perikanan;
5.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
6.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7.dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8.dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
9.dinas pekerjaan um:um dan penataan ruang;
10.dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
11.dinas peternakan dan kesehatan hewan;
12.dinas perdagangan dan perindustrian;
13.dinas pariwisata dan ekonomi kreatif;
14.dinas perumahan dan kawasan permukiman;
15.dinas komunikasi dan informatika;
16.dinas koperasi dan usaha kecil menengah;
17.dinas lingkungan hidup;
18.dinas ketahanan pangan; Dipindai dengan g camscanner

e.babV
c.bab III
d.bah IV J,- l I
1. 19.dinas perpustakaan dan kcarsipan;
2. 20.dinas pemberdayaan percmpuan dan pcrlindungan anak;
3. 21.dinas sosial;
4. 22.dinas perhubungan;
5. 23.satuan polisi pamong praja; 24.dinas pemadam kcbakaran dan penyclamatan;
6. 25.dinas kcpemudaan dan olah raga;
7. 26.sckretariat dacrah;
8. 27.sckrctariat dprd;
9. 28.badan perencanaan pembangunan dacrah;
10. 29.badan pengclola kcuangan dan asct dacrah;
11. 30.badan pendapatan daerah;
12. 31.badan kepcgawaian dan pengcmbangan sumber daya manusia;
13. 32.badan riset dan inovasi daerah;
14. 33.badan kesatuan bangsa dan politik;
15. 34.inspcktorat kabupaten konawe;
16. 35.badan penanggulangan bencana daerah
17. 36.kecamatan unaaha;
18. 37.kecamatan wawotobi;
19. 38.kecamatan konawe;
20. 39.kecamatan tongauna;
21. 40.kecamatan abuki;
22. 41.kecamatan asinua;
23. 42.kecamatan latoma;
24. 43.kecamatan anggaberi;
25. 44.kecamatan uepai;
26. 45.kecamatan lambuya;
27. 46.kecamatan puriala; 4 7. kecamatan onembute;
28. 48.kecamatan routa;
29. 49.kecamatan wonggeduku;
30. 50.kecamatan pondidaha;
31. 51.kecamatan meluhu;
32. 52.kecamatan amonggedo;
33. 53.kecamatan besulutu;
34. 54.kecamatan sampara;
35. 55.kecamatan bondoala;
36. 56.kecamatan kapoiala;
37. 57.kecamatan soropia;
38. 58.kecamatan lalonggasurneeto;
39. 59.kecamatan wonggeduku barat;
40. 60.kecamatan padangguni;
41. 61.kecarnatan anggalomoare;
42. 62.kecamatan morosi; dan
43. 63.kecarnatan tongauna utara.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dipindai dengan camscanner J,- l I

19.dinas perpustakaan dan kcarsipan;
20.dinas pemberdayaan percmpuan dan pcrlindungan anak;
21.dinas sosial;
22.dinas perhubungan;
23.satuan polisi pamong praja; 24.dinas pemadam kcbakaran dan penyclamatan;
25.dinas kcpemudaan dan olah raga;
26.sckretariat dacrah;
27.sckrctariat dprd;
28.badan perencanaan pembangunan dacrah;
29.badan pengclola kcuangan dan asct dacrah;
30.badan pendapatan daerah;
31.badan kepcgawaian dan pengcmbangan sumber daya manusia;
32.badan riset dan inovasi daerah;
33.badan kesatuan bangsa dan politik;
34.inspcktorat kabupaten konawe;
35.badan penanggulangan bencana daerah
36.kecamatan unaaha;
37.kecamatan wawotobi;
38.kecamatan konawe;
39.kecamatan tongauna;
40.kecamatan abuki;
41.kecamatan asinua;
42.kecamatan latoma;
43.kecamatan anggaberi;
44.kecamatan uepai;
45.kecamatan lambuya;
46.kecamatan puriala; 4 7. kecamatan onembute;
48.kecamatan routa;
49.kecamatan wonggeduku;
50.kecamatan pondidaha;
51.kecamatan meluhu;
52.kecamatan amonggedo;
53.kecamatan besulutu;
54.kecamatan sampara;
55.kecamatan bondoala;
56.kecamatan kapoiala;
57.kecamatan soropia;
58.kecamatan lalonggasurneeto;
59.kecamatan wonggeduku barat;
60.kecamatan padangguni;
61.kecarnatan anggalomoare;
62.kecamatan morosi; dan
63.kecarnatan tongauna utara.