DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARA BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2026, perlu

Menetapkan

menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2026;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2026; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA STANDARHARGA SATUANTAHUN ANGGARAN2026 TENTANG PERATURANBUPATI KONAWE NOMOR2.~ TAHUN 2025 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang
1. 4.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan APBD.
2. 5.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penggunaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
3. 6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. 7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe. Pemerintahan Daerah. Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
5. 1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
6. 2.Bupati adalah Bupati Konawe.
7. 3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan BABI KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUANTAHUNANGGARAN2026. MEMUTUSKAN:
8. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); Menetapkan

Pasal 3

( 1) Standar Harga Satuan terdiri dari :

a.standar satuan harga;
b.standar biaya umum;
c.analisis standar belanja; dan
d.harga satuan pokok kegiatan bidang konstruksi.

(2)Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.belanja barang persediaan; dan
2. b.belanja barang modal;
(3)Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
3. c.satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor.

BAB II

PERENCANAANDANPELAKSANAANANGGARAN

Pasal 2

(1)Kepala SKPD selaku PA menyusun RKA-SKPD, DPA- SKPD dan DPA-SKPDperubahan.
(2)Penyusunan RKA-SKDP, DPA-SKPD, dan DPA-SKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga satuan.
(3)Standar harga satuan digunakan dalam:
1. a.perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk ref erensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
2. b.pelaksanaan anggaran pendapatan dan. Belanja daerah.
(4)Dalam perencanaan angggaran pendapatan dan belanja daerah, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.
(5)Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, standar harga satuan berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 6

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

(1)Besaran standar harga satuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2)Dalam hal terdapat perubahan besaran satuan harga pasar dan/ atau karena adanya kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan.
(3)Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud ayat (2),ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

( 1) Penyusunan Standar Harga Satuan dalam Peraturan Bupati ini, mengatur harga satuan berdasarkan zonasi.

(2)Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.zona dengan kode A yakni wilayah yang berada dalam wilayah perkotaan meliputi wilayah Kecamatan Unaaha, Kecamatan Wawotobi,Kecamatan Tongauna, Kecamatan Anggaberi, Kecamatan Konawe, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kecamatan Uepai, Kecamatan Wonggeduku, Kecamatan Sampara, Kecamatan Anggalomoare, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kecamatan Soropia, Kecamatan Abuki, Kecamatan Tongauna Utara, Kecamatan Lambu ya, Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Besulutu, Kecamatan Puriala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Padangguni, Kecamatan Onembute, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Kapoiala, Kecamatan Morosi.
2. b.zona dengan kode B yakni wilayah yang berada di daerah terpencil meliputi wilayah Kecamatan Latoma, Kecamatan Asinua, dan Kecamatan Routa.
(4)Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
(5)Harga satuan pokok kegiatan bidang konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah harga barang perunit yang ditetapkan berdasarkan pemberlakuannya dalam satu periode tertentu. BERITADAERAHKABUPATENKONAWETAHUN2025 NOMOR7\4 Diundangkan di Unaaha pada tanggal, 22. ok«Jfl6~ ~ v;- Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…