DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAB III JENJANG PENDIDIKAN BAB IV KRITERIA DAN PERSYARAT BAB V TIM EVALUASI BAB VI MEKANISME SELEKSI DAN PENYALURAN BAB VII KOMPONEN DAN BESARAN DANA BAB VIII PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENGHARGAAN BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe belum mengatur bantuan biaya pendidikan dan beasiswa secara komprehensif sehingga perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program ban tuan biaya pendidikan dan beasiswa; BUPATIKONAWE, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPROGRAMBANTUANBIAYAPENDIDIKAN DANBEASISWA TENTANG PERATURANBUPATIKONAWE NOMOR(26 TAHUN2025 BUPATIKONAWE PROVINS!SULAWESITENGGARA PARAF KOORDINASI ~ t t PARAF KOORDINASI ~ flt

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
6.Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelanjaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikem bangkan. MEMUTUSKAN:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan

BAB II

PENYELENGGARAANPROGRAMBANTUANBIAYA PENDIDIKANDANBEASISWA PARAF KOORDINASI h 'v ±_

Pasal 3

( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa.

(2)Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa diberikan kepada:
1. a.mahasiswa;
2. b.ASN;dan/atau
3. c.Peserta Didik.

Pasal 2

Pengaturan dalam penyelenggaraan program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa meliputi:

a.penyelenggaraan program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa;
b.jenjang pendidikan;
c.kriteria dan persyaratan;
d.tim pengelola;
e.mekanisme seleksi dan penyaluran;
f.komponen dan besaran dana;
g.pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa;
h.pembinaan dan pengawasan;
1. 1.penghargaan; dan J. pendanaan.
2. 8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. 9.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
4. 10.Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan berupa uang kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
5. 11.Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta didik.
6. 12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe. PARAF KOORDINASI j! it- ----------------..!..

Pasal 5

(1)Pemberian bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa mencakup kriteria meliputi:
1. a.mahasiswa putra-putri Konawe yang masih dalam status aktif kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan status akreditasi minimal C;
2. b.mahasiswa yang masih dalam masa studi, pada jenjang sebagaimana dimaksud Pasal 4;
3. c.mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Akademik minimal 3,00 untuk Beasiswa berprestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akademik minimal 2,60 untuk bantuan pendidikan kuliah bagi mahasiswa tidak mampu, pada semester berjalan;

Pasal 4

Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperuntukan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang:

a.Diploma Ill;
b.Strata I;
c.Strata II; dan
d.Strata III. BABIII JENJANGPENDIDIKAN

(3)Penyelenggaraan Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan sosial.
(4)Penyelenggaraan Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
(5)Penyelenggaraan Program bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. PARAF KOORDINASI ~ l +

Pasal 7

(1)Untuk kelancaran pengelolaan pemberian bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa, dibentuk tim evaluasi.
(2)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Inspektorat Daerah;
3. c.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. d.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
5. e.Dinas Pendidkan dan Kebudayaan;
6. f.Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
7. g.Bagian Hukum.
(3)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.melakukan pengumpulan data dan informasi calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
2. b.melakukan verifikasi berkas calon penerima bantuan biaya pendiclikan dan beasiswa; BABV TIM EVALUASI yang dibuktikan atau pimpinanrektor Persyaratan bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa meliputi:
3. a.warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
4. b.usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran;
5. c.terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan surat keterangan perguruan tinggi; dan
6. d.perguruan tinggi berkedudukan di wilayah Indonesia.

Pasal 6

d.mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam berbagai kegiatan lomba-lomba kejuaraan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan intemasional, yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat atau bentuk pengakuan lainnya; dan
e.mahasiswa yang berasal dari keluarga/masyarakat tidak mampu atau ekonomi lemah yang dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari pemerintah Desa/ Kelurahan.

(2)Mahasiswa yang mendapatkan bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa adalah mahasiswa tidak sedang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi kedinasan dan tidak sedang mendapatkan bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa dari sumber lain.
(3)Untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, diusulkan dan ditetapkan oleh Rektor Perguruan tinggi.

Pasal 9

(1)Penyaluran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dilaksanakan oleh Bagian Kesejateraan Rakyat kepada setiap penerima atau ke pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disalurkan secara non tunai melalui rekening setiap penerima atau rekening perguruan tinggi.

Pasal 8

(1)Setiap calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa wajib melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui sarana media elektronik yang disediakan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Batas waktu pendaftaran penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, paling lambat minggu ke III bulan Agustus.
(3)Setelah berkas calon penerima diterima dan dinyatakan lengkap, tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan tugasnya dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana dimakud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(4)Untuk memberikan kenyakinan dan kepastian, tim evaluasi dapat melakukan verifikasi faktual baik kepada setiap calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa atau kepada pihak perguruan tinggi.
1. c.melakukan penilaian berkas calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
2. d.menyusun dan membuat laporan kepada Bupati atas hasil kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c;
3. e.melakukan rapat penetapan calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
4. f.melakukan pengumuman hasil seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
5. g.menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
(4)Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PARAF KOORDINASI J1 1 t ~RAF .. OORDINASI ft ~ t

BAB VI

MEKANISMESELEKSI DANPENYALURAN

Pasal 12

Dana bantuan biaya pendidikan dan beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas Daerah apabila penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa:

a.melakukan pelanggaran pidana selama menjalani Pendidikan yang dituntut di pengadilan dan telah mendapatkan putusan yang tetap;
b.terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
c.melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah ditandatangani.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…