DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH, BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI, BAB IV PENDANAAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentangRencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah KabupatenKonawe Tahun 2025-2029; Iparaf koordinasi Menimbang BUPATIKONAWE PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURAN BUPATIKONAWE NOMOR2TAHUN2025 TENTANG RENCANAPENANGGULANGANKEMISKINAN DAERAH KABUPATENKONAWETAHUN 2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIKONAWE, a.bahwaKemisk.inanmerupakanpermasalahanyang memerlukanlangkah-langkahpenanganandan pendekatanyangsistematik,terpadudanmenyeluruh, dalamrangkameningkatkanpendapatandanmengurangi bebanpengeluaranmiskinsertapemenuhanhak-hak dasarmasyarakatsecaralayakmelaluipembangunan yangberkeadilandanberkelanjutanuntukmewujudkan kehidupanyang bermartabat;makasesuaiketentuan Pasal3hurufbPeraturanMenteridalamNegeriNomor53 Tahun2020tentangTatakerjadanPenyelarasankerja sertapembinaankelembagaandansumberdayamanusia TimKoordinasiPenanggulanganKemiskinanProvinsidan Kabupaten/Kota,perlumenyusunRencana PenanggulanganKemiskinanDaerah; b.bahwaRencanaPenanggulanganKemiskinanDaerah sebagaimanadimaksuddalam huruf a adalahbagiandari dokumenRencanaPembangunanJangkaMenengah DaerahKabupatenKonaweTahun2025-2029; c.bahwaberdasarkanketentuanPasal 20ayat(1) Peraturan MenteriDalamNegeriNomor53Tahun2020 tentangTata KerjadanPenyelarasanKerjasertaPembinaan kelernbagaandanSumberdayaManusiaTimKoordinasi PenanggulanganKemiskinanProvinsi danTimKoordinasi PenanggulanganKemiskinanKabupaten/Kota,Rencana PenanggulanganKemiskinanDaerahdisusunsebagai penjabarandaristrategidanprogramKebijakan PenanggulanganKemiskinan; d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagimanadimaksud dalam huruf a,hurufb, danhurufc,perlumenetapkan PeraturanBupatitentangRencanaPenanggulangan KemiskinanDaerahKabupatenKonaweTahun 2025-2029; ] PARAFKQORDINASI t k% Mengingat 1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM RENCANA KABUPATEN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Pembangunan Daerah dalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di kabupaten Konawe.
5.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. PARAF KOORDfNASI Mengingat 2
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KONAWE TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Pembangunan Daerah dalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di kabupaten Konawe.
5.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. PARAF KOORDINASI UA z
6.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.
7.Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
9.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah,
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat dengan P3KE adalah data yang disusun oleh Pemerintah untuk mengindentifikasi rumah tangga miskin dan rentan secara lebih akurat guna memastikan penyaluran bantuan social tepat sasaran.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegitan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

(1)RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab 1 pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III profil kemiskinan Daerah;
4. d.bab IV prioritas program;
5. e.bab V lokasi prioritas; dan
6. f.bab VI penutup. PARAF KOORDINASI 3
  1. 6.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilanjutkan secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.
  2. 7.Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  3. 8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
  4. 9.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Konawe.
  5. 10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah.
  6. 11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pem bangunan daerah un tuk periode 5 (lima) tahun.
  7. 12.Pensasaran Perce pa tan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat dengan P3KE adalah data yang disusun oleh Pemerintah untuk mengindentifikasi rumah tangga miskin dan rentan secara lebih akurat guna memastikan penyaluran bantuan social tepat sasaran.

Pasal 2

Pasal 3

(1)RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab Ill profil kemiskinan Daerah;
4. d.bab IV prioritas program;
5. e.bab V lokasi prioritas; dan
6. f.bab VI penutup. PARAF KOORDINASI t ¢
(2)pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, dasar hukum dan kebijakan operasional, tujuan, dan sistematika penulisan.
(3)Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b memuat aspek geografi, aspek demografi, pembangunan manusia, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan dan gambaran pembangunan infrastruktur di daerah.
(4)Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat kondisi umum kemiskinan daerah, analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi, analisis karakteristik masalah ketenagakerjaan, analisis karakteristik masalah bidang kesehatan, analisis karakteristik masalah bidang pendidikan, analisis karakteristik masalah bidang infrastruktur dasar dan analisis karakteristik masalaha bidang ketahanan pangan.
(5)Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis akar masalah (Determiknan]y analisis kondisi fiskal, analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi dan strategi penanggulangan kemiskinan.
(6)Lokasi Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat prioritas wilayah berdasarkan jumlah individu berdasarkan data P3KE dan Indeks Desa Membangun.
(7)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana keija dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wakil Gubemur Sulawesi Tenggara selaku Ketau Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara.
(3)Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun koordinasilll« II 111,I nri 4
(2)pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, dasar hukum dan kebijakan operasional, tujuan, dan sistematika penulisan.
(3)Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b memuat aspek geografi, aspek demografi, pembangunan manusia, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan dan gambaran pembangunan infrastruktur di daerah.
(4)Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c memuat kondisi umum kemiskinan daerah, analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi, analisis karakteristik masalah ketenagakerjaan, analisis karakteristik masalah bidang kesehatan, analisis karakteristik masalah bidang pendidikan, analisis karakteristik masalah bidang infrastruktur dasar dan analisis karakteristik masalaha bidang ketahanan pangan.
(5)Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis akar masalah (Determiknan), analisis kondisi fiskal, analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi dan strategi penanggulangan kemiskinan.
(6)Lokasi Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat prioritas wilayah berdasarkan jumlah individu berdasarkan data P3KE dan Indeks Desa Membangun.
(7)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wakil Gubemur Sulawesi Tenggara selaku Ketau Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara.
(3)Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun · PARAF KOORDINASI ti Z 5- BABIV PENDANAAN Pasal 6 PendanaanbagipelaksanaanProgramPenanggulangan KemiskinanDaerah bersumberdariAnggaran Pendapatan danBelanjaDaerah KabupatenKonawe, dansumber pendanaanlainyangtidakmengilkat sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Padasaat PeraturanBupatiiniberlakumakaPeraturan BupatiNomor23Tahun 2024tentangRencana Penanggulangan KemiskinanDaerahTahun2024-2029 (BeritaDaerah KabupatenKonawe Tahun 2024 Nomor250) dicabutdandinyatakantidak berlaku.

Pasal 8

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinyamemerintahkan pengundanganPeraturanBupatiinidengan penempatannya dalamBeritaDaerah Kabupaten Konawe. DitetapkandiUnaaha AWE. :S£KDAr> -i-l \tA. f (CAWO. DiundangkandiUnaaha padatanggal '^^siKRETARIS DAERAH KABUPATENKONAWE, ND BERITADAERAH KABUPATENKONAWE TAHUN2025NOMOR BABIV PENDANAAN Pasal 6 PendanaanbagipelaksanaanProgramPenanggulangan KemiskinanDaerahbersumberdariAnggaranPendapatan danBelanjaDaerahKabupatenKonawe,dansumber pendanaanlainyangtidakmengilkatsesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 7 PadasaatPeraturanBupatiini berlakumakaPeraturan BupatiNomor23Tahun2024 tentangRencana PenanggulanganKemiskinanDaerahTahun2024-2029 (BeritaDaerahKabupatenKonaweTahun2024Nomor250) dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…