DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BAB Ill SUMBER INSENTIF, BAB IV BESARAN INSENTIF, BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, pemerintah daerah memberikan insentif bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu;
b.bahwa dalam ketentuan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
c.bahwa sehubungan dengan huruf b, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3.Undang-UndangNomor1Tahun2022tentangHubungan KeuanganAntara PemerintahPusatdanPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2022 Nomor4,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6757); 4.Undang-UndangNomor8Tahun 2025tentangKabupaten KonaweDiProvinsiSulawesiTenggara((LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2025 Nomor129,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor7124); 5.PeraturanPemerintahNomor69Tahun 2010tentangTata CaraPemberiandanPemanfaatanInsentifPajakDaerah danRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2010 Nomor119,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5161); 6.PeraturanDaerah KabupatenKonawe Nomor3Tahun 2023 tentang PajakDaerahdanRetribusiDaerah Kabupaten Konawe(Lembaran DaerahTahun 2023 Nomor268); MEMUTUSKAN; Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGTATACARA PEMBERIAN DANPEMANFAATANINSENTIFPAJAKDAERAH DAN RETRIBUSIDAERAH. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksud dengan: 1.DaerahadalahKabupaten Konawe- 2.PemerintahDaerahadalah kepaladaerahsebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaanurusan pemerintahanyangmenjadi kewenangandaerahotonom, 3.Bupati adalah BupatiKonawe. 4.Wakil Bupati adalah Wakil BupatiKonawe. 5.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerah Kabupaten Konawe. 6.PerangkatDaerahadalahunsur pembantukepaladaerah danDPRDdalampenyelenggaraanUrusanPemerintahan yangmenjadikewenanganDaerah.
7.PajakDaerah yangselanjutnya disebut Pajak,adalah kontribusi wajib pajakkepadadaerahyangterutang oleh orangpribadiataubadan yangbersifatmemaksa berdasarkanundang-undang, dengantidakmendapatkan imbalansecaralangsungdandigunakan untukkeperluan daerahbagi sebesar-besarnyakemakmuranrakyat. 8.RetribusiDaerah yangselanjutnya disebutRetribusi, adalah pungutan daerah sebagaipembayaranatas jasa atau pemberianizintertentuyang khususdisediakan dan/ataudiberikan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan orangpribadiatau Badan. PAW "^FJ^OOR^aMsI 3.Undang-UndangNomor1Tahun2022tentangHubungan KeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022 Nomor4,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6757); 4.Undang-UndangNomor8Tahun2025tentangKabupaten KonaweDiProvinsiSulawesiTenggara((LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2025Nomor129,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor7124); 5.PeraturanPemerintahNomor69Tahun2010tentangTata CaraPemberiandanPemanfaatanInsentifPajakDaerah danRetribusi Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2010Nomor119,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5161); 6.PeraturanDaerahKabupatenKonaweNomor3Tahun2023 tentangPajakDaerahdanRetribusiDaerahKabupaten Konawe(LembaranDaerahTahun2023Nomor268); MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN BUPATI DANPEMANFAATAN RETRIBUSI DAERAH. TENTANGTATACARAPEMBERIAN INSENTIFPAJAKDAERAHDAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenKonawe- 2.PemerintahDaerahadalahkepaladaerahsebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang mernimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenangandaerahotonom. 3.Bupati adalahBupatiKonawe. 4.WakilBupati adalahWakilBupatiKonawe. 5.SekretarisDaerah adalahSekretarisDaerahKabupaten Konawe. 6.PerangkatDaerahadalahunsurpembantu kepaladaerah danDPRD dalampenyelenggaraanUrusanPemerintahan yangmenjadikewenanganDaerah.
7.PajakDaerahyang selanjutnyadisebutPajak,adalah kontribusi wajibpajakkepadadaerahyangterutangoleh orang pribadi ataubadanyang bersifatmemaksa berdasarkanundang-undang,dengan tidakmendapatkan imbalan secaralangsung dandigunakanuntukkeperluan daerahbagisebesar-besarnyakemakmuran rakyat. 8.Retribusi Daerahyang selanjutnyadisebutRetribusi, adalahpungutandaerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberianizin tertentuyang khususdisediakan dan/ataudiberikanolehPemerintahDaerah untuk kepentinganorang pribadi atauBadan. uh+
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiataji penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
10.Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kineija tertentu dalam melaksanakan pemungutan.

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besamya tanggung jawab, kebutuhan, dan karakteristik serta kondisi yang obyektif.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada PD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)PD pelaksana pemungutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3)Insentif sebagaimana ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. c.Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
4. d.pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ditingkat Desa/ Kelurahan, Camat atau Petugas lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pemungut; dan
5. e.pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

(1)PD Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja PD;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai PD;
3. c.pendapatan daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat. j PARAF KOORDINASi ' f- kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas dengan besarnya tanggung jawab, karakteristik serta kondisi yang obyektif. yang disesuaikan kebutuhan, dan
  1. 9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
  2. 10.Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan.

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada PD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)PD pelaksana pemungutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3)Insentif sebagaimana ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. c.Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
4. d.pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ditingkat Desa/ Kelurahan, Camat atau Petugas Iainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pemungut; dan
5. e.pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

(1)PD Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja PD;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai PD;
3. c.pendapatan daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat. FK n A
(3)Pemberianinsentifsebagaimanadimaksud padaayat(1), dibayarkansetiaptriwulanpadaawaltriwulanberikutnya berdasarkan capaiantargetrealisasipenerimaanPajakdan Retribusi,denganketentuansebagaiberikut: a.sampai dengantriwulanI,15%(limabelaspersen); b.sampai dengantriwulanII,40%(empatpuluhpersen); c.sampai dengantriwulanIII,75%(tujuhpuluhlima persen);dan d.sampai dengantriwulan IV,ICQ%(seratuspersen).
(4)Dalamhaltargetkinerjasuatutriwulantidaktercapai, insentifuntuktriwulan tersebutdibayarkanpadaawal triwulanberikutnyayangtelahmencapaitarget kineija triwulanyangditentukan.
(5)Dalamhaltargetkineijapadaakhirtahunanggaran penerimaantidaktercapai,tidakmembatalkaninsentif yangsudahdibayarkanuntuktriwulansebelumnya.
(6)PembayaranInsentifuntuktarget kineijatriwulankeempat dapatdibayarkanpadaawaltriwulankesatutahun anggaranberikutnya. BABIII SUMBERINSENTIF Pasal 5 InsentifbersumberdariPendapatanPajakDaerahdan RetribusiDaerahsesuaidenganperaturanPerundang- undanganyangberlaku. BABIV BESARANINSENTIF Pasal 6
(1)BesaranInsentifpemungutanPajakDaerahdanRetribusi Daerahditetapkan sebesar5%(lima persen)darirencana penerimaanPajakDaerahdanRetribusiDaerah dalam TahunAnggaran berkenaanuntuktiapjenisPajakDaerah danRetribusiDaerah,
(2)Besaraninsentifsebagaimana dimaksudayat(1) ditetapkan melaluiAnggaran PendapatandanBelanja Daerah tahunanggaran berkenaan.

Pasal 7

(1)Insentifpemungutanpajakdaerahdanretribusidaerah sebagaimana yang dimaksud dalamPasal3ayat(3)dan Pasal6ayat(1) dibagisecara proporsional sesuaidengan tugasdantanggung jawab masing-masingPDpemungut.
(2)ProporsipenerimadanbesaranpembayaranInsentif pemungutanpajak daerahdanretribusidaerahdiberikan melaluiKeputusanBupati.
(3)PembayaranInsentifpemungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2) diberikan paling tinggi6(enam)kali gajipokok untuksetiapbulannya dantunjangan melekat.
(4)ApabiladalamrealisasipemberianInsentifberdasarkan ;ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rAKAr1\C . sisa lebih,harus dikembalikaan ke kas daerah sebagai ,Ipenerimaan daerah. M t
(3)Pemberianinsentifsebagaimanadimaksudpadaayat(1), dibayarkansetiaptriwulanpadaawaltriwulanberikutnya berdasarkancapaian targetrealisasipenerimaanPajakdan Retribusi,denganketentuansebagaiberikut: a.sampaidengan triwulanI,15%(limabelaspersen); b.sampaidengantriwulanII, 40%(empatpuluhpersen); c.sampaidengantriwulanIII,75 %(tujuhpuluhlima persen);dan d.sampaidengantriwulanIV,100%(seratuspersen).
(4)Dalamhaltargetkinerjasuatutriwulantidaktercapai, insentifuntuk triwulantersebutdibayarkanpadaawal triwulanberikutnyayangtelahmencapaitargetkinerja triwulanyang ditentukan.
(5)Dalamhaltargetkinerjapadaakhirtahunanggaran penerimaantidaktercapai,tidakmembatalkaninsentif yang sudahdibayarkanuntuktriwulansebelumnya.
(6)PembayaranInsentifuntuk targetkinerjatriwulankeempat dapatdibayarkanpadaawaltriwulankesatu tahun anggaranberikutnya. BABIII SUMBERINSENTIF Pasal 5 InsentifbersumberdariPendapatanPajakDaerahdan RetribusiDaerahsesuaidenganperaturanPerundang- undanganyangberlaku. BABIV BESARANINSENTIF Pasal 6
(1)BesaranInsentifpemungutanPajakDaerahdanRetribusi Daerahditetapkansebesar5 %(limapersen)darirencana penerimaanPajakDaerahdanRetribusi Daerahdalam TahunAnggaranberkenaan untuktiap jenisPajakDaerah danRetribusiDaerah.
(2)Besaraninsentifsebagaimanadimaksud ayat(1) ditetapkanmelaluiAnggaranPendapatandanBelanja Daerah tahunanggaranberkenaan.

Pasal 7

(1)lnsentif pemungutanpajakdaerahdanretribusi daerah sebagaimanayangdimaksuddalamPasal 3ayat(3)dan Pasal6ayat(1)dibagisecaraproporsionalsesuaidengan tugasdan tanggungjawab masing-masing PD pemungut.
(2)ProporsipenerimadanbesaranpembayaranInsentif pemungutanpajakdaerahdanretribusi daerahdiberikan melaluiKeputusanBupati.
(3)PembayaranInsentif pemungutan sebagaimanayang dimaksud pada ayat(2)diberikan paling tinggi 6(enam)kali gajipokokuntuk setiap bulannyadan tunjangan melekat.
(4)Apabiladalam realisasi pemberianInsentif berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat(1)terdapat sisalebih, harusdikembalikaan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah. t BABV PENGANGGARAN,PELAKSANAAN,DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8
(1)KepalaPDPelaksanaPemungutPajakdanRetribusi menyusunpenganggaranInsentifpemungutanPajak dan/atauRetribusiberdasarkan ketentuansebagaimana dimaksud dalamPasal6.
(2)PenganggaranInsentifPemungutanPajakdanRetribusi sebagaimanadimaksud padaayat(1)danayat(2) dikelompokkanke dalambelanja tidaklangsungyang diuraikanberdasarkanjenis belanjapegawai,objekbelanja insentifpemungutanpajakdanretribusisertarincianobjek belanjapajakatauretribusi.

Pasal 9

DalamhaltargetpenerimaanPajakdanRetribusipadaakhir tahunanggarantelahtercapaiatauterlampaui,pembayaran Insentifbelumdapatdilakukanpada tahunanggaran berkenaan, pemberianInsentifdiberikanpada tahunanggaran berikutnyayangpelaksanaannyasesuaidenganketentuan peraturanperundangan-undangan..

Pasal 10

PemberianInsentifPajakdanRetribusi setiaptriwulannya setelahdilakukanrekonsiliasirealisasipendapatanPajakdan RetribusiantaraPDpelaksanapemungutPajakdanRetribusi denganBadanPengelolaKeuangan danAsetDaerahselaku KonsolidatorPendapatan Daerah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…