DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwaberdasarkanketentuanPasal4ayat(3) PeraturanMenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegara NomorPER/09/M.PAN/5/2007tentangPedomanUmum PenetapanlndikatorKinerjaUtamadiLingkungan InstansiPemerintah, Bupati wajib

Menetapkan

menetapkanIndikator KinerjaUtama untukPemerintahDaerah; d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,hurufb, danhurufc, perlu menetapkanPeraturanBupatitentangIndikatorKinerja UtamaPemerintahKabupatenKonaweTahun2025-2029; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangUndang-UndangNomor8Tahun2025 TentangKabupatenKonaweDiProvinsiSulawesi Tenggara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2025Nomor 129,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor7124); pARAF KOORDINASI r {{

3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kineija Utama dilingkungan Insteaisi Pemerintah;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 278);
7.Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 662); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM KINERJA TAHUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Konawe. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. Perangkat Daeraih yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2. 3. 4. 5. PARAF
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 278);
7.Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 662); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Bupati adalah Bupati Konawe.
3. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
4. 5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6.Indikator KineijaUtamayangselanjutnyadisingkatIKU adalahukurankeberhasilandarisasaranstrategis organisasi. 7.Indikator KinerjaUtamaPemerintahDaerah yang selanjunyadisebutIKUPemerintah daerahadalahukuran keberhasilandarisasaranstrategisPemerintahDaerah 8.Indikator KineijaUtamaPerangkatDaerah yang selanjunyadisebutIKUPerangkatDaerahadalahukuran keberhasilandarisasaranstrategisPerangkatDaerah. 9.RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah yang selanjutnyadisingkatRPJMDadalahRencana PembangunanDaerah KabupatenKonawe Tahun2025- 2029. 10.Kineija InstansiPemerintahadalahgambaranmengenai Tingkatpencapaian sasaranataupuntujuaninstansi pemerintahsebagaipenjabarandarivisi,misi,danstrategi instansipemerintahyangmengindikasikantingkat keberhasilandankegagalanpelaksanaankegiatan- kegiatansesuaidenganprogramdankebijakanyang ditetapkan. 11.Pengukurankineijaadalahkegiatanmanajemen khususnyamembandingkantingkat kinerjayangdicapai denganstandar,rencana,atautargetdengan menggunakanindikatorkineijayangtelahditetapkan. 12.Sasaranstrategisadalahhasilyangakandicapaisecara nyataoleh instansipemerintahdalamrumusanyanglebih spesifik,terukurdalamkurun waktuyanglebihpendek daritujuan. 13.Output ataubiasayangdisebutdengankeluaran adalah hasilkeija darikegiatanyangdilaksanakanuntuk mendukungpencapaian sasaranstrateisdantujuan programsertakebijakan. 14.Outcomeadalahdampak,manfaat, atauhasilyang terukurdarisuatukegiatanatau program, yangbiasanya bersifatjangkamenengahhingga panjang. 15.Peijanjian Kinerjaadalahlembar/dokumen yangberisikan penugasandaripimpinaninstansiyanglebihtinggi kepada pimpinaninstansiyanglebihrendahuntuk melaksanakan program/kegiatanyangdisertaidengan indikatorkineija. 16.LaporanKineijaadalahikhtisaryangmenjelasakan secara ringkasdanlengkap tentang capaiankineijayang disusun berdasarkan rencanakerjayangtelahditetapkandalam rangka pelaksanaan Anggaran PendapatandanBelanja Daerah. 17.Akuntabilitas Kinerjaadalah perwujudankewajiban suatu instansipemerintahuntuk mempertanggungjawabkan keberhasian/kegagalan pelaksanaan programdan kegiatanyangtelahdiamanatkan parapemangku kepentingandalam rangka mencapaimisi organisasi secara terukurdengansasran/target kinerjayangtelah ditetapkan melalui laporankinerja instansipemerintah yang disusun secaraperiodik. laTnsnelrtnrfltDaprflhPprpnaVatDaprflh vancr \^AFlDINA3i r n 6.lndikatorKinerjaUtamayangselanjutnyadisingkatIKU adalah ukurankeberhasilandarisasaranstrategis organisasi. 7.IndikatorKinerjaUtamaPemerintahDaerahyang selanjunyadisebutIKUPemerintahdaerahadalah ukuran keberhasilandarisasaranstrategisPemerintahDaerah 8.IndikatorKinerjaUtamaPerangkatDaerahyang selanjunyadisebutIKUPerangkatDaerahadalah ukuran keberhasilandarisasaranstrategisPerangkatDaerah. 9.RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahyang selanjutnyadisingkatRPJMDadalahRencana PembangunanDaerahKabupatenKonaweTahun2025- 2029. 10.KinerjaInstansiPemerintahadalahgambaranmengenai Tingkatpencapaiansasaranataupuntujuaninstansi pemerintahsebagaipenjabarandarivisi,misi,danstrategi instansipemerintahyangmengindikasikantingkat keberhasilandankegagalanpelaksanaankegiatan- kegiatansesuaidenganprogramdankebijakanyang ditetapkan. 11.Pengukurankinerjaadalahkegiatanmanajemen khususnyamembandingkantingkatkinerjayang dicapai denganstandar,rencana,atautargetdengan menggunakanindikatorkinerjayangtelahditetapkan. 12.Sasaranstrategis adalahhasil yangakandicapaisecara nyataolehinstansi pemerintahdalamrumusanyang lebih spesifik,terukurdalam kurunwaktuyanglebihpendek daritujuan. 13.Outputataubiasayang disebutdengankeluaran adalah hasil kerjadari kegiatanyangdilaksanakan untuk mendukung pencapaiansasaranstrateisdantujuan programserta kebijakan. 14.Outcomeadalahdampak,manfaat,atauhasil yang terukurdarisuatukegiatanatauprogram,yang biasanya bersifatjangkamenengah hinggapanjang. 15.PerjanjianKinerjaadalahlembar/dokumenyang berisikan penugasandaripimpinaninstansi yanglebihtinggi kepadapimpinaninstansi yanglebihrendah untuk melaksanakanprogram/kegiatanyang disertaidengan indikatorkinerja. 16.LaporanKinerjaadalahikhtisaryang menjelasakansecara ringkasdanlengkaptentangcapaiankinerjayang disusun berdasarkan rencanakerjayang telahditetapkandalam rangkapelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah. 17.AkuntabilitasKinerjaadalahperwujudankewajibansuatu instansipemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasian/kegagalanpelaksanaanprogramdan kegiatanyangtelahdiamanatkanparapemangku kepentingandalam rangkamencapai misiorganisasi secara terukurdengan sasran/targetkinerjayangtelah ditetapkan melalui laporankinerjainstansi pemerintah yang disusunsecaraperiodik. 1gIneneltartDaerahadalahDoranolatDaerah vano PA AF KOC p
5. 19.kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

(1)Untuk memperoleh informasi kineija yang panting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kineija secara baik; dan
(2)Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kineija dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup IKU terdiri dari;
1. a.IKU Pemerintah Daerah; dan
2. b.IKU PD.
(2)IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Setiap PD wajib menynsun IKU PD.
(2)IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD

BAB II

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

a.menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b.menyusun Dokumen Penetapan Kineija;
c.menyusun Laporan Akuntabilitas Kineija; dan
d.melakukan evaluasi pencapaian kineija.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

(1)Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.
(2)Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029.
(3)IKU Pemerintah Daerah diperoleh dari Indikator Kineija Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.
(4)IKU PD diperoleh dari IKU Pemerintah Daerah dan/atau IKU Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029.
(5)Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
1. a.kebutuhan informasi kineija untuk penyelenggaraan akuntabilitas kineija I PARAF KQORDINASI
  1. 19.kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

(1)Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
(2)Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup IKU terdiri dari:
1. a.IKU Pemerintah Daerah; dan
2. b.IKU PD.
(2)IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

( 1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.

(2)IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…