DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 10 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TATA CARA KERJA SAMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BANTUAN HUKUM, BAB V TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURANPELAKSANAANPERATURANDAERAH KABUPATENKONAWE NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG BANTUANHUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN TENTANG PERATURANBUPATI KONAWE NOMORI) TAHUN 2026 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA r I I Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang menyelenggrakan urusan dibidang hukum.
4.Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin berkedudukan di Kabupaten Konawe yang diketahui tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri serta sedang menghadapi masalah hukum.
7.Perkara adalah perselisihan atau sengketa yang melibatkan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih.
8.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan dalam penyelesaiannya.
10.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pemyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANBUPATI TENTANG PERATURANPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG BNATUAN HUKUM BAGI MASYARAKATMISKIN.

Pasal 3

(1)Lembaga bantuan hukum yang menjadi Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati.
(2)Lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi syarat:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi oleh Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus;
5. e.memiliki program Bantuan Hukum;
6. f.memiliki Advokat dan Paralegal yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum; dan
7. g.memiliki kantor/kantor cabang di Daerah.
(3)Lembaga bantuan hukum yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Verifikasi oleh Bupati.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.seleksi dan penetapan PBH; dan
2. b.penandatanganan perjanjian kerja sama.
  1. 13.Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum non litigasi yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
  2. 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  3. 15.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
  4. 16.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan dan verifikasi data serta pendanaan Bantuan Hukum untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dan mencegah pendanaan ganda.

BAB II

TATACARAKERJA SAMAPEMBERIANBANTUANHUKUM

Pasal 4

(1)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4), bertugas:
1. a.melakukan penyusunan daftar lembaga bantuan hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
4. d.mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan lembaga bantuan hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan:
  1. 1.daftar lembaga bantuan hukum yang telah diverifikasi;
  2. 2.daftar lembaga bantuan hukum yang memenuhi persyaratan; dan
  3. 3.rekomendasi penetapan Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemeriksaan dokumen administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.pencocokan identitas lembaga bantuan hukum;
2. b.pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian lembaga bantuan hukum;
3. c.pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan perkara baik Litigasi maupun Nonlitigasi;
4. d.pengecekan dokumen Akreditasi;
5. e.pengecekan lembaga bantuan hukum telah terdaftar pada instansi pemerintah;
6. f.pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan lembaga bantuan hukum;
7. g.pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum; dan
8. h.pengecekan izin atau lisensi beracara sebagai Advokat.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Tim Verikasi yang dibentuk oleh Bupati.
(5)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
2. b.Kepala Bagian Hukum sebagai ketua; dan
3. c.unsur lainnya sesuai kebutuhan sebagai anggota.
(6)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Lembaga bantuan hukum yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan:

a.fotokopi salinan Akreditasi;
b.fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum;
c.fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
d.fotokopi akta kepengurusan lembaga bantuan hukum;
e.fotokopi surat penunjukan sebagai Advokat pada lembaga bantuan hukum;
f.fotokopi surat izin beracara sebagai Advokat pada lembaga bantuan hukum;
g.fotokopi dokumen mengenai status kantor /kantor cabang lembaga bantuan hukum;
h.fotokopi nomor pokok wajib pajak lembaga bantuan hukum;
i.fotokopi laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan J. fotokopi rencana program Bantuan Hukum.

(3)Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
1. a.tindak pidana korupsi;
2. b.tindak pidana narkotika; dan/ a tau
3. c.tindak pidana yang mengancam keamanan negara. negosiasi; pemberdayaan masyarakat; pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum. g. h. 1.
(1)Penanganan Perkara secara Litigasi, dilakukan dengan car a:
1. a.pendampingan dan/ a tau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/ a tau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(2)Penanganan Perkara Nonlitigasi, meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi; f.

Pasal 5

(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Verifikasi dapat melibatkan kementerian yang membidangi hukum.

Pasal 9

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi bantuan Hukum.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat dilakukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.identitas permohonan bantuan hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukumnya.
(4)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
1. a.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.Surat keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili pemohon Bantaun Hukum;
3. c.Dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
4. d.Surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

BAB III

TATACARAPEMBERIANBANTUANHUKUM

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan pendatanganan perjanjian kerja sama, Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
(2)Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.ruang lingkup;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.besaran anggaran bantuan;
5. e.jangka waktu;
6. f.keadaan memaksa (force majeure); dan
7. g.penyelesaian perselisihan.
(4)Perjanjian kerja sama berlaku untuk 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali dengan melakukan perjanjian kerja sama yang baru.

Pasal 7

Hasil seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. I_

Pasal 10

(1)Permohonan Bantuan Hukum harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum atau ke lokasi pelayanan Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Hukum setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum dan dinyatakan lengkap.
(5)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
1. a.Kartujaminan Kesehatan masyarakat;
2. b.Kartu bantuan langsung tunai;
3. c.Kartu keluarga sejahterah;
4. d.Kartu beras miskin;
5. e.Kartu Indonesia pintar;
6. f.Kartu perlindungan sosial;
7. g.Dokumen kepesertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya; atau
8. h.Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(6)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
1. a.Kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
2. b.Kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/ a tau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
3. c.Kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
4. d.Kepala Lembaga permasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
5. e.Ketua pengandilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
(7)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan. 1

Pasal 13

( 1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)Pembayaran Bantuan Hukum dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan:
1. a.laporan kegiatan Bantuan Hukum;
2. b.laporan pertanggungjawaban keuangan;

Pasal 12

(1)Anggaran bantuan hukum bersumber dari APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum.
(2)Anggaran bantuan hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan non litigasi.
(3)Besaran anggaran bantuan hukum diberikan sebesar RpS.000.000 (limajuta rupiah) setiap perkara.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…