DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 16 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, BAB III TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, BAB IV PENDANAAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menirnbang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGANHARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANGBERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026 TENTANG PERATURANBUPATI KONAWE NOMOR 6 TAHUN 2026 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA I

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Bupati/Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai non pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajmya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
  1. 1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
  2. 2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  3. 3.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe.
  4. 4.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
  5. 5.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
  6. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. BABI KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN 2026. MEMUTUSKAN: Menetapkan

BAB II

PEMBERIANTUNJANGANHAR! RAYA DAN GAJI KETIGABELAS Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan yang setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(7)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;

Pasal 7

Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Mekanisme pembayaran tunjangan Harl Raya dan gaji ketiga belas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(3)Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.

BAB III

TATACARAPEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYADAN GAJI KETIGABELAS

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Harl Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Harl Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februarl Tahun 2026.
1. c.tunjangan pangan;
2. d.tunjangan umum; dan
3. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BERITA DAERAHKABUPATENKONAWETAHUN 2026 NOMOR 72 7 SEKR TARIS DAERAHKABUPATENKONAWE, Diundangkan 91 Unaaha pada tanggal llJ ~ '],.() '2..-b Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 Nomor 693), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…