Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah sarana pengelolaan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja.
9.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD IPLT Dinas Pekerj aan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe.
10.Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe. 11.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulanjabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAHINSTALASIPENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG. MEMUTUSKAN: Bagian Ketiga Fungsi