DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 16 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI, BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, BAB V TATA KERJA, BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN, BAB VII PEMBIAYAAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengelolaan lumpur tinja harus dilakukan secara terorganisir dan dikelola secara efektif dan ramah lingkungan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Menimbang BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANBUPATI KONAWE NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKANUNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH INSTALASI PENGELOLAANLUMPUR TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG BUPATI KONAWE PROVINSI SULAWESITENGGARA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah sarana pengelolaan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja.
9.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD IPLT Dinas Pekerj aan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe. 10.Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe. 11.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulanjabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAHINSTALASIPENGELOLAAN LUMPUR TINJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG. MEMUTUSKAN:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD;
b.pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan pengkoordinasian pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 4

(1)UPTD IPLT berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)UPTD IPLT Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

BAB III

KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
(2)Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(3)Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKANDAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD IPLT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8

Sub Bagian mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
b.menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
c.mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;
d.menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
e.melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi UPTD IPLT Kelas A pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
(2)Bagan struktur organisasi UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. c.pengorganisasian dan pengawasan tugas-tugas bawahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkup UPTD;
2. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
3. e.menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
4. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNANORGANISASI

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Petugas Pelayanan Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

a.menerima dan mencatat kedatangan truk pengangkut lumpur tinja;
b.melakukan pengambilan sampel lumpur tinja untuk pemantauan kualitas;
c.mengoperasikan unit-unit Pengolahan di IPLT;
d.melakukan pemeliharaan rutin terhadap instalasi dan peralatan IPLT;
e.mengelola lumpur kering hasil pengolahan untuk pemanfaatan atau pembuangan akhir;

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016