DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN, BAB III RUANG LINGKUP BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH, BAB IV PENERIMA, BAB V PERSYARATAN, BAB VI TIM VERIFIKASI, BAB VII PENGADAAN, BAB VIII PENYALURAN, BAB IX PENDANAAN, BAB X MONITORING DAN EVALUASI, BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi KONSEL SETARA dari Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan masa bakti 2025- 2030, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
c.bahwa untuk menjamin pelaksanaan program bantuan pendidikan yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan petunjuk teknis yang mengatur tata cara pemberian bantuan perlengkapan sekolah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Murid Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama. PERATURANBUPATI KONAWE SELATAN NOMOR · '/ b TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUANPERLENGKAPANSEKOLAH BAGI MURID JENJANG PENDIDIKANSEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BUPATI KONAWE SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA lsALINANI ..

1.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 4 2 67);
2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Mengingat BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Sela tan.
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI MURID JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAHMENENGAHPERTAMA Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
5.Perlengkapan Sekolah adalah barang-barang yang digunakan untuk menunjang aktivitas murid dalam bersekolah, berupa topi, dasi, pakaian seragam, ikat pinggang, kaus kaki, sepatu, dan tas.
6.Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
7.Seragam Sekolah adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh murid di sekolah, yang model dan warnanya sama, termasuk seragam olahraga yang berlaku di daerah.
8.Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah, terdiri dari badge organisasi kepesertadidikan, badge merah putih, badge nama murid, badge nama sekolah, dan badge nama kabupaten.
9.Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10.Satuan Pendidikan adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.
11.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD atau yang disebut dengan nama lain, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP atau yang disebut dengan nama lain, adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dan hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
13.Sekolah Negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah sebagai arah dan pedoman, sehingga pelaksanaan program bantuan Perlengkapan Sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati mi memiliki sasaran yaitu untuk memastikan program bantuan Seragam Sekolah dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, tepat mutu dan tepat sasaran, sehingga dapat membantu meringankan biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orangtua Murid.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN,DANSASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan Perlengkapan Sekolah bagi murid jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Konawe Selatan.

14.Sekolah Swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
15.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK,adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
16.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. 1 7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK, adalah pejabat pada unit perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

PE NE RIMA

Pasal 6

(1)Pemberian bantuan Perlengkapan Sekolah diperuntukkan bagi Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.
(2)Perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada murid jenjang pendidikan SD dan SMP melalui sekolah yang memenuhi persyaratan administrasi.
(3)Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Jenjang pendidikan SD diberikan kepada murid kelas 1 sampai dengan kelas 5; dan menyesuaikan kebutuhan dan atau kondisi kemampuan keuangan Daerah, dengan pertimbangan utama pada jumlah cakupan murid penerima.
(4)Pemberian bantuan Perlengkapan Sekolah dapat diberikan setiap tahun, sesuai kondisi atau kemampuan keuangan Daerah. Sekolah sebagaimana yang akan diberikan,

BAB III

RUANG LINGKUP BANTUANPERLENGKAPANSEKOLAH

Pasal 5

(1)Bantuan Perlengkapan Sekolah diperuntukkan bagi seluruh murid jenjang pendidikan SD dan SMP pada sekolah yang memenuhi persyaratan administrasi.
(2)Jenis bantuan Perlengkapan Sekolah:
1. a.Untuk murid SD yaitu topi, dasi, Pakaian Seragam Nasional putih merah beserta Atribut, ikat pinggang, kaus kaki, sepatu, dan tas; dan
2. b.Untuk murid SMP yaitu topi, dasi, Pakaian Seragam Nasional putih biru beserta Atribut, ikat pinggang, kaus kaki, sepatu, dan tas.
(3)Jenis bantuan Perlengkapan dimaksud pada ayat (2)

BAB VI

TIMVERIFIKASI

Pasal 9

(1)Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pemberian bantuan Perlengkapan Sekolah, Bupati membentuk tim verifikasi.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas mengumpulkan dan memerifikasi kelengkapan serta kebenaran/kewajaran data individu murid. BABV PERSYARATAN

Pasal 7

Untuk mendapatkan bantuan Perlengkapan Sekolah, Satuan Pendidikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a.memiliki nomor pokok sekolah nasional;
b.terdata dalam DAPODIK;dan
c.memasukkan data individu murid.

Pasal 8

( 1) Satuan Pendidikan menyampaikan usulan calon penerima bantuan Perlengkapan Sekolah sesuai ketentuan persyaratan administrasi kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2)Usulan calon penerima bantuan Perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikasi.
(3)Hasil verifikasi tim dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar usulan penetapan penerima bantuan Perlengkapan Sekolah.
(4)Penetapan penerima bantuan Perlengkapan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. b.Jenjang pendidikan SMP diberikan kepada murid kelas 7 sampai dengan kelas 8.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 13

Sumber pendanaan untuk pemberian bantuan Perlengkapan Sekolah, terdiri atas:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVIII PENYALURAN

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…