DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2026

Nomor: 13
Tahun: 2026
Ditetapkan: 11 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, BAB III PEMBAYARAN, BAB IV PENDANAAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber darn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repub]jk Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267) ; ]sALINAN] BUPATI KONAWE SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR I? TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETJGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026 Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATJ KONAWE SELATAN, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian 'nmjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162) . Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANLJA DAERAII KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026. BABI KRTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Konawe Selatan. Menetapkan
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HAR1 RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Konawe Selatan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagal Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan.
5.Calon Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawal Negeri Sipil dengan gaji loo o/o.
6.Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kelja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka. melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.
8.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
9.Hari Raya adalah hari raya ldul Fitri. BAB 11 PEMBERIAN TUNLJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada;
1. a.PNs dan CPNS;
2. b.PPPK; dan
3. c.Bupati dan wakil Bupati;
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.
  1. 4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  2. 5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
  3. 6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  4. 7.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.
  5. 8.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
  6. 9.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada;
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK; dan
3. c.Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS;
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, serta Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas : a, gaji pokok;
1. b.tunjangan keluarga;
2. c.tunjangan pangan;
3. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan sesuai pangkat , jabatan, peringatan jabatan, atau kelas j abatannya;
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS meliputi:
1. a.80 0/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS;
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, serta Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan sesuai pangkat , jabatan, peringatan jabatan, atau kelas jabatannya;
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.

BAB ILL

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.

Pasal 6

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(3)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam ha! Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…