DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2026

Nomor: 14
Tahun: 2026
Ditetapkan: 31 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PELAKSANAAN RISPKP, BAB III WMK, BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, BAB V PEMBIAYAAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana lnduk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); MEMUTUSEN: Menetapkan : PERATURAN BUPAH TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENANGGULANGAN KEBARARAN DAN PENYEIAMATAN. [sALINAN] 51 ', 5i' W _ _M.-§1;,J .· )""�. ""'<; rzA•• i .K 37 divs BUPATIKONAWESELATAN PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURAN BUPATIKONAWESELATAN NOMORI]TAHUN2026 TENTANG RENCANAINDUKSISTEMPENANGGULANGANKEBAKARAN DANPENYELAMATAN DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIKONAWESELATAN, Menimbang Mengingat Menetapkan a.bahwaancamankebakaranmerupakanpotensi bencanayangdapatmenimbulkankerugianterhadap keselamatanjiwa,hartabenda,danlingkunganserta dapatmenghambatpelaksanaanpembangunandi KabupatenKonaweSelatan,sehinggadiperlukan sistempenanggulangankebakarandanpenyelamatan yangterencanadanterpadu; b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksuddalam hurufa,perlumenetapkanPeraturan BupatitentangRencanaIndukSistemPenanggulangan KebakarandanPenyelamatan; l.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor4Tahun2003tentang PembentukanKabupatenKonaweSelatandiProvinsi SulawesiTenggara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor24, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4267); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor1Tahun2026tentang PenyesuaianPidana(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2026Nomor1,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor7153); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATITENTANG RENCANAINDUK SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan.
5.Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RISPKP adalah dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Konawe Selatan.
6.Analisis RIsiko Kebakaran yang selanjutnya disingkat ARK adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat risiko kebakaran pada suatu wilayah.
7.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana lnduk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum teriadi kebakaran teljadi.
8.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RSPKP adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana teljadi.
9.Rencana Sistem Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disin8kat RSSP adalah rencana kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelanatan.
10.Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disin8kat WMK adalah pengelompokan area geografis atau hunian dengan risiko kebakaran serupa, yang ditentukan berdasarkan batas fi sik , untuk memudahkan manajemen layanan pemadaman.
11.Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lin8kungannya. 12.Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perhadungan/ perigamanari bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung;
13.Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yarig menggunakan Roda.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
1. 2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
2. 3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
3. 4.Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan.
4. 5.Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RISPKP adalah dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Konawe Selatan.
5. 6.Analisis Risiko Kebakaran yang selanjutnya disingkat ARK adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat risiko kebakaran pada suatu wilayah.
6. 7.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi.
7. 8.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RSPKP adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
8. 9.Rencana Si stem Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disingkat RSSP adalah rencana kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan ke bakaran dan penyelamatan.
9. 10.Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disingkat WMK adalah pengelompokan area geografis atau hunian dengan risiko kebakaran serupa, yang ditentukan berdasarkan batas fisik, untuk memudahkan manajemen layanan pemadaman.
10. 11.Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
11. 12.Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung;
12. 13.Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan Roda.
13. 14.Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci jenis kopling machino (sodok) atau hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci kopling machino (sodok) ;
14. 15.Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila teljadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat;
15. 16.Bahaya kebakaran sedang adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbun bahan yang mudah terbakar dengan tinggitidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila teljadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;
16. 17.Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat. BAB 11 PEIAKSANAAN RISPKP

Pasal 2

(1)RISPKP disusun sebagai:
1. a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskari kebijakan, strategi, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan yang dilaksanakan oleh Dinas da]am mengurangi resiko bahaya kebakaran di daerah; dan
2. b.wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terkait dengan upaya pencegahan dan pen anggulangan bahaya kebakaran.
(2)RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah D aerah dalam penyelenggaraan sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(3)RISPKP sebagalmana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2036.

14.Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci jenis kopling machino (sodok) atau hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci kopling machino (sodok);
15.Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat;
16.Bahaya kebakaran sedang adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbun bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;
17.Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.

BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN BAB ini membahas peraturan perundang-undangan terkait urusan sistem proteksi kebakaran dan keselamatan.

Pasal 2

(1)RISPKP disusun sebagai:
1. a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dalam mengurangi resiko bahaya ke bakaran di daerah; dan
2. b.wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pemenuhan persyaratan keandalan kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
(2)RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(3)RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2036.

Pasal 3

( 1) Pelaksanaan RISPKP dikoordinasikan oleh Dinas.

(2)Dalam melaksanakan RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
(3)Pelaksanaan RISPKP dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(4)Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan.
(5)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem penanggulangan kebakaran dan penyelalnatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komunikasi darurat.

Pasal 4

RISPKP terdiri dari:

a.ARK;
b.RSCK;
c.RSPRT; dan
d.RSSP.

Pasal 5

(1)ARK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan analisis untuk mengidentifiikasi dan menilai tin8kat risiko kebakaran di Daerah.
(2)ARK mencarfup:
1. a.identifikasi potensi bahaya kebakaran;
2. b.tingkat kerentanan wilayah;
3. c.tingkat risiko kebakaran;
4. d.kapasitas penanggulangan kebakaran di daerah; dan
5. e.penyusunan peta resiko kebakaran Daerah.
(3)Hasil ARK digunakan sebagai dasar dalam:
1. a.penentuan WMK;
2. b.penyusunan RSCK;
3. c.penyusunan RSPK; dan
4. d.perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.

Pasal 6

(1)RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mencakup:
1. a.penyusunan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran;
2. b.pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
3. c.edukasi publik terhadap bahaya kebakaran;

Pasal 3

(1)Pelaksanaan RISPKP dikoordinasikan oleh Dinas.
(2)Dalam melaksanakan RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepen tingan lainnya.
(3)Pelaksanaan RISPKP dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(4)Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan.
(5)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komunikasi darurat.

Pasal 4

RISPKP terdiri dari:

a.ARK;
b.RSCK;
c.RSPKP; dan
d.RSSP.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…