DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III BATAS WILAYAH, BAB IV PETA BATAS DESA, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Wilayah Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa di Wilayah Desa Wawatu. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267) ;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali teraThir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera]chir dengan Peraturan Pemeintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepubliklndonesia.Nomor6321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kona.we Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Ka.bupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagainana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11) . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DI WILAYAH DESA WAWATU BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalaln Per.aturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Konawe selatan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nana lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7.Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8.Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti 9. pilarba.tas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan /zJJcztershec!/, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10.Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kelja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan inforlnasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11.Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12.Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekalnan data dengan menggunakan wahana angkasa/1uar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/1uar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, Zcisser scanner, dan wahana darat lainnya.
13.Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14.Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
16.Titik Koordinat adalah suatu titik hasil pelpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
17.Lintang Selatan selanjutnya disingkat rs adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
18.Bujur Timur yang selanjutnya disin8kat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah administrasi Desa di wilayah Desa. Wawatu.

BAB ILL

BATAS WILAYAH Desa. Wawatu

Pasal 3

(1)Desa Wawatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
1. a.utara berbatas dengan Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara;
2. b.timur berbatas dengan Laut Banda;
3. c.selatan berbatas dengan Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara;
4. d.barat berbatas dengan Kota Kendari.
(2)Desa Wa.watu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 20,808 Km2 (dua puluh koma delapan nol delapan kilometer persegi).

Pasal 4

(1)Batas antara Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara dengan Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moralno Utara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf a, dimulai simpul batas antara Desa Tanjung Tiram dengan Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara dan Kota Kendari;
(2)Batas antara Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara dengan Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Dimulai darn TK 74.05.16.2003-16.2004-74.71-000 dengan koordinat 4° 2' 21,170" IS dan 122° 36' 41,120" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Tiraln dengan Desa. Wawatu Kecamatan Moralno Utara dan Kota Kendari terletak pada hutan;
2. b.1alu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 74.05.16.2003-16.2004-001 dengan koordinat 4° 2' 54,232" LS dan 122° 38' 56,094" BT yang terletck pada kebun;
3. c.1alu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 74.05.16.2003-16.2004-002 dengan koordinat 4° 2' 55,866" LS dan 122° 39' 1,427" BT yang terletak pa.da as Jalan Poros Kendari-Moramo;
4. d.1alu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 74.05.16.2003-16.2004-003 dengan koordinat 4° 2' 57,846" LS dan 122° 39' 7,221" BT yang terletak pada pagar P'I`. DSSP Power Kendari;
5. e.1alu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati area PT.DSSP Power Kendari, PIJTU Kendari 3 sampal pada TK 74.05.16.2003-16.2004-004 dengan koordinat 4° 3' 1,161" LS dan 122° 39' 19,552" BT yang terletak pada mangrove;
6. f.Ialu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati mangrove sampai pada TK 74.05.16.2003-16.2004-005 dengan koordinat 4° 3' 1,740" IS dan 122° 39' 21,868" BT yang terletak pada garis pantai.

Pasal 5

(1)Batas antara Desa Wawatu Kecamatan Moralno Utara dengan Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dimulai dari simpul batas antara Desa Wawatu dengan Desa Ma.ta Wawatu Kecamatan Moramo Utara dan Kota Kendari.
(2)Ba.tas antara Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara dengan Desa Mata Wawatu Kecalnatan Moramo Utara sebagalmana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Dimulai dari TK 74.05.16.2004-16.2009-74.71-000 dengan koordinat 4° 3' 30,357" LS dan 122° 35' 40,859" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Wawatu dengan Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara dan Kota Kendari terletak pada hutan;
2. b.Ialu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampal pada TK 74.05.16.2004-16.2009-001 dengan koordinat 4° 4' 39,040" LS dan 122° 38' 10,010" BT yang terletak pada batas hutan dan site;
3. c.Ialu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati site PT. Lines Sulawesi Industri sampai pada TK 74.05.16.2004-16.2009-002 dengan koordinat 4° 4' 43,475" LS dan 122° 38' 17,203" BT yang terletak pada batas site dan kebun;
4. d.Ialu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.16.2004-16.2009-003 dengan koordinat 4° 4' 48,131" LS dan 122° 38' 24,753" BT yang terletak pada as Jalan Poros Kendari-Moramo;
5. e.1alu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan sampai pada TK 74.05.16.2004-16.2009-004 dengan koordinat 4° 4' 49,737" I,S dan 122° 38' 23,684" BT yang terletak pada as Jalan Poros Kendari-Moralno;
6. f.1alu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 74.05.16.2004-16.2009-005 dengan koordinat 4° 4' 52,734" LS dan 122° 38' 31,489" BT yang terletak pada batas antara hutan dan site;
  1. 9.1alu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati site crusher salnpai pada TK 74.05.16.2004-16.2009-006 dengan koordinat 4° 5' 2,819" I,S dan 122° 38' 46,390" BT yang terletak pada as Jalan;
7. h.1alu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Jalari Hoffmen sampai pada TK 74.05.16.2004-16.2009-007 dengan koordinat 40 5' 10,273" LS dan 122° 39' 9,620" BT yang terletak pada as Jalan Hoffmen;
8. i.1alu dilan].utkan mengarah ke timur melewati site crusher sampai pada TK 74.05.16.2004-16.2009-008 dengan koordinat 4° 5' 10,866" LS dan 122° 39' 12,587" BT yang terletak pada batas site dan hutan;
9. j.Ialu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 74.05.16.2004-16.2009-009 dengan koordinat 40 5' 15,146" LS dan 1220 39' 33,993" BT yang terletak pada garis pantai.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 6

(1)Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan mama Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 merupakan penentuan ba.tas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas ka.wasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 tercantum dalaln lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampal dengan Pasal 5.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Diundangkan di Andoolo pada tanggal � A-Pl2-II,. 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, Ttd. ST. CHADIDJAH Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 1 ,APl1-t 1, 2025 BUPATI KONAWE SELATAN, Ttd. IRHAM KALENGGO BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 15 +.i>aCJlI-Chb®C>C)i> i.J>C)CJlI,0\t®C)aJ> E0CnHatoC>ai> HPaCJlr0\NaC>i> +.J>aCJlICht®aC)i> +i>aCJ'I-ChroaaJ> +.i>C)CrlIC^t®aai> iJ>aCr[I,0\t®aaJ> iJ>aCn-+Cht®a0i> i.i>C)CJ|I0\roaai> i•J>aCJlICnt®aaJ> I iE i i i i i i i i i i i ro iE iEaCnI0\t®aai>rJ0\t®C)aaaaJ> a+i>C)01LJ0\t®a0J>II-0\roaaaaaC® iiJ>aCnI-Cht®aaJ>'t-Chboaaa0at® aiPaCrLIChbJC)aPI-CnroC)aaIaaI iiPaCrtIaE®C3ai>IChroaaaIiF>`I'C)aa iii>aCJlIC^t®aaCeIr+0\t®aaJ>aaCn iiPC>CJ1I-ChE®00CDIPChroC)C)PaaJ> aiPaCJ1L0\teaaCOI-0\E®aai>aaCA) iEaCnICht®aC)CAI0\roaaPaate iiJ>aCnL|C^t®C)aCAIHC»roaC)i>aaP i+J>0CnrC^roaaCL)ItJabeaaJ>IiJ>iIIaaC) CO iii i>J>-€iCOi5 J>J±J>COIC„I5; J>i>.i=C®i>iCJ1= i>i:COa0J>C>5 J>CeCA)aC®CJ|+E: i>Cet-IaE i>CePIChI-= J>t®CrtHODJ>C^E J>roCJ1CJ1cO0\C>= i>toCnJ>teCAro5 J>N1®I-I-+C25 i> :ai ii INt®COcOroCO0\00i:E I1®roCL)cODOJ>+CnCAE I-t®roCOCxpI-+LeaCAE HboroCO02HaaI-C2= rlbJroCA)Crti>C)OJCJlaE LJtoD®C®aroLJCX)ChCX)E! It®t®C®aI-aCJ1CrlD®E I-NteCL)aOrot®LIE L|toD®COaIJ>t®i= IroroCeCX)CrlC^aaii-= I,tot®COaJ>LIr-roC>¥ CJ1 ii J>0\aaCDICK)ul J>0\aaCni>00ro i>ScOCerlai i>CJ1a0\I-aIt® J>CrtCJ|aIC)CDCJ| J>ChIcOroJ>J>GL) J>0\IiCnt®aa i>Cnr,CBibeiJ> i>0\LJLJai>aa aHC)h3aChrl J>CnacOChiC„i 0\ ±E 5iE aCJ1JicOaCniCJ1C' aCJ1J=a011ChCX)Ce aCrtJ>aLICnaC^i aCJ|J>aNaCni` aCJ1CJ111i>C)t®a aCJlCrLroroa)J>CAC> aCJ[CJ|t®Ceat®aCh aCJ|CnroJ>aC®0\CX) aCJ'CnroJ>CnJ>J>a aCnCnt®CJ|LIJiCrla aCnCnCPCnroiia i J±E EaCJ|LICnhJC)C)J> ±C)CJIIChroaaJ> iPaCnI0\t®aai> iJiaCJ|H0\bJaC)i= ii>aCJlI0\t®aaJ> i i i i i =HJ>aCJ'r-aboaa+LI0\t®C)a®C)0a iEaCnHChtoaC)i>I-CnNaaaaa00 iiJ>aCnT-Cht®aai>I-0\roaaaIaa~ i+i>C)CJ|L-0\t®00PI-0\roaaa'C)a0\ ii•J>C)CJ]Iat®aaJ>IChtoaaaIaaCJ| i>CnPCJ|PJ>Cn5; J>CJlL-aCX)a0\E: J>Cr'I0toiCO5 i>CnN00I-a5; i>i>-CJ|roiS:5; Pt®toCAaCeCA)aaC„E IDet®CA,aI-t®CrLcOiE Itot®CeaaChroC2tbi Itott)COCxpJ>0\COaC2E I-toroC®a)C®Ii>COaE J>0\ a J>0\ J>a J>Ch ro I IJ> C) a N CJ' ` ro a CA) J>CO CA) i I - a a J>i I Cn t® 0\ Cn Cn a a a a a Cn Cn Cn Cn Crl J> i= i> i> J> CX) 03 CX) CX) CX) I- C® CA CJ1 CK) 00 I- CD Ch i CO a u 0\ Cn I t® CA) Cn tJ Cn Cn CO Ch CO Ch A:w=`:lan.SunFroou•6` E \J¥#:'ir¥ife.LfrL=.Ir-djcoi6-

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…