DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III BATAS WILAYAH, BAB IV PETA BATAS DESA, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa di Wilayah Desa Basala. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267) ;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua ata.s Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Ijembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahari I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagainana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; 6.. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7.Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tchun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturari Pemerintah Nomor 43 Taliun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan pemerintari Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 11. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatari Tahun 2007 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Ka.bupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan alas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DI WILAYAII DESA BASALA. BABI KETBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Konawe selatan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nana lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang belwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun ba.tag buatan.
7.Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagaj. batas Desa.
8.Bata.s Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilarbatas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan /u/czfershed/, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10.Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kelja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagal pendukung.
11.Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12.Citra adalah gambaran permukaan bumi dalaln bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesa.wat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/1uar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, Zcrsser scanner, dan wahana clara.t lainnya.
13.Skala adalah perbandingan ukuranjarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14.Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis ba.tas, toponimi perairan dan transportasi.
15.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagal pelengkap.
16.Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, 1okasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
17.Lintang Selatan selanjutnya disin8kat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
18.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian. BAB 11 RUANG I,INGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah administrasi Desa di wilayah Desa Basala.

BAB ILL

BATAS WILAYAII Desa Basala

Pasal 3

(1)Desa Basala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
1. a.utara berbatas dengan Desa Teporombua Kecamatan Basala;
2. b.timur berbatas dengan Desa Lipumasagena Kecamatan Basala;
3. c.selatan berbatas dengan Desa Tombekuku Kecalnatan Basala dan Desa Puurema Subur Kecamatan Lalembuu;
4. d.barat berbatas dengan Iwoimendoro Kecamatan Basala.
(2)Desa Basala sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 3,482 Km2 (tiga koma delapan empat kilometer persegi) .

Pasal 4

(1)Batas antara Desa Basala. Kecamatan Basala dengan Desa Puurema Subur Kecamatan Lalembuu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dimulai dari simpul batas antara Desa Puurema subur Kecamatan Lalembuu dengan Desa Basala dan Desa Tombekuku Kecamatan Basala.
(2)Batas antara Desa Basala Kecamatan Basala dengan Desa Puurema Subur Kecamatan Lalembuu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yaitu:
1. a.Dimulai dari TK 74.05.12.2009-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat 4° 19' 4,177" LS dan 122° 3' 21,415" BT yang merupakan Simpul batas antal`a Desa Puurema subur Kecamatan Lalembuu dengan Desa Basala dan Desa Tombekuku Kecamatan Basala terletak pada as sungai;
2. b.1alu dilanjutkan mengarah ke Timur laut Mengikuti as sungai sampai pada TK 74.05.12.2009-21.2004-21.2007-000 dengan koordinat 4° 18' 37,198" LS dan 122° 3' 57,233" BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Puurema subur Kecamatan Lalembuu dengan Desa Lipumasagena dan Desa Basala Kecamatan Basala terletak pada as sungal;

Pasal 5

(1)Batas antara Desa Basala Kecamatan Basala dengan Desa. Teporombua. Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 3 ayat (1) huruf a, dimulai dari simpul batas antara Desa lwoimendoro dengan Desa Basala dan Desa Teporombua Kecamatan Basala.
(2)Batas antara Desa Basala Kecamatan Basala dengan Desa Teporombua Kecamatan Basala. sebagaimana dimaksud pada ayat (i) yaitu:
1. a.Dimulai dari TK 74.05.21.2001-21.2007-21.2009-000 dengan koordinat 4° 18' 17,178" S dan 122° 2' 11,202" E yang merupakan Simpul batas antara Desa Iwoimendoro dengan Desa Basala dan Desa Teporombua Kecamatan Basala terletak pada as jalan;
2. b.Ialu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti as jalan sampai pada TK 74.05.21.2004-21.2007-21.2009-000 dengan koordinat 4° 18' 4,763" S dan 122° 3' 42,854" E yang terletak pada Simpul batas antara Desa Lipumasagena dengan Desa Basala dan Desa Teporombua Kecamatan Basala terletak pada asjalan.

Pasal 6

(1)Batas antara Desa Basala Kecamatan Basala dengan Desa Tombekuku Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dimulai dari simpul batas antara Desa Iwoimendoro dengan Desa Basala dan Desa Tombekuku.
(2)Batas antara Desa Basala Kecamatan Basala dengan Desa Tombekuku Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu:
1. a.Dimulal dari TK 74.05.21.2001-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat 4° 18' 44,156" LS dan 1220 2' 11,515" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Iwoimendoro dengan Desa Basala dan Desa Tombekuku terletak pada kebun;
2. b.1alu dilan].utkan mengarah ke Timur Melewati Kebun sampai pada TK 74.05.21.2007-21.2008-001 dengan koordinat 4° 18' 44,936" IS dan 122° 2' 53,639" BT yang terletak pada as,jalan;
3. c.Ialu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti as jalan sampai pada TK 74.05.21.2007-21.2008-002 dengan koordinat 4° 18' 45,792" LS dan 122° 3' 13,055" BT yang terletak pada as jalan;
4. d.1alu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Kebun sampai pada TK 74.05.12.2009-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat 4° 19' 4,177" LS dan 122° 3' 21,415" BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Puurema subur Kecamatan Lalembuu dengan Desa Basala dan Desa Tombekuku Kecamatan Basala terletalc pada as sungai.

Pasal 7

(1)Batas antara Desa Basala Kecamatan Basala dengan Desa lwoimendoro Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 3 ayat (1) huruf d, dimulai dari simpul batas antara Desa lwoimendoro dengan Desa Basala dan Desa Tombekuku Kecamatan Basala.
(2)Batas antara Desa Basala Kecamatan Basala dengan Desa Iwoimendoro Kecamatan Basala sebagalmana dimaksud pada ayat
(1)yaitu:
1. a.Dimulal dari TK 74.05.21.2001-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat 4° 18' 44,156" LS dan 122° 2' 11,515" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Iwoimendoro dengan Desa Basala dan Desa Tombekuku Kecamatan Basala terletak pada kebun;
2. b.Ialu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati kebun sampai pada TK 74.05.21.2001-21.2007-001 dengan koordinat 4° 18' 24,576" LS dan 122° 2' 11,720" BT yang terletak pada as jalan;
3. c.Ialu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti as jalan sampai pada TK 74.05.21.2001-21.2007-21.2009-000 dengan koordinat 4° 18' 17,178" LS dan 122° 2' 11,202" BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Iwoimendoro dengan Desa Basala dan Desa Teporombua Kecamatan Basala terletak pada as jalan.

Pasal 8

(1)Batas antara. Desa Basala Kecamatan Basala dengan Desa Lipumasagena Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dimulai dari simpul batas antara Desa Lipumasagena dengan Desa Basala dan Desa Teporombua Kecamatan Basala.
(2)Batas antara Desa Basala Kecamatan Basala dengan Desa Lipumasagena Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yaitu:
1. a.Dimulai dari TK 74.05.21.2004-21.2007-21.2009-000 dengan koordinat 40 18' 4,763" LS dan 122° 3' 42,854" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Lipumasagena dengan Desa Basala dan Desa Teporombua Kecamatan Basala terletak pada as ].alan;
2. b.1alu dilanjutkan mengarah ke selatan Mengikuti as jalan sampai pada TK 74.05.21.2004-21.2007-001 dengan koordinat 4° 18' 16,429" LS dan 122° 3' 47,725" BT yang terletak pada as jalan;
3. c.Ialu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.05.12.2009-21.2004-21.2007-000 dengan koordinat 4° 18' 37,198" LS dan 122° 3' 57,233" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kecamatan Lalembuu Desa Puurema subur dengan Desa Lipumasagena dan Desa Basala Kecamatan Basala terletak pada as sungai.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 9

(1)Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nana. Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 10

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyaraka.t. Pasal 1 1 Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…