DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI BAB IV SATUAN TUGAS BAB V PERLINDUNGAN KOPERASI BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketabanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejabteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kernudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, dan Visi Misi Kabupaten konawe selatan Setara yang ketiga, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pernerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan ten tang Penyelenggaran Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN, Menimbang TENTANG PENYELENGGARMN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH PERATURANBUPATIKONAWESELATAN NOMOR UJ TAHUN 2025 BUPATI KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA SALINAN
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lernbar Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan men gurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdornisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
11.Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diben kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASl DESA/KELURAHAN MERAHPUTIH. MEMUTUSKAN: Menetapkan

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemenntahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan koperasi;
c.satuan tugas;
d.pelindungan koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

Pasal 2

Mak.sud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.menyejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian Daerah. lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
1. 12.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
2. 13.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
3. 14.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/ atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
4. 15.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga ma.mpu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. 16.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisast intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa/ Kelurahan.
1. b.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengernbangan, atau revitalisasi;
2. c.menugaskan Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan di bidang koperasi, dalam pernberian fasilitasi dan pcndampingan kepada Pemerintah Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa bersarna unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
3. d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
4. e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
5. f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi. PasaJ 7
(1)Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau rnusyawarah pembangunan keluraban khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa

BAB III

PEMBERDA YAAN KOPERASI pengelolaan Koperasi;

Pasal 6

( 1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/ke]urahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.

(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi desa/kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Desa/ Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam ha] hasi1 peni1aian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lernah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 9

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yangbaru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa sebagai ex-officio.
(4)Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten.
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
(4)Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 13

(1)Dalarn melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
1. a.kelembagaan;
2. b.produksi;
3. c.pemasaran;
4. d.keuangan;dan
5. e.inovasi dan teknologi.
(2)Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…