DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SBU BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mcwujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta clilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, pcrlu menelapkan standar biaya umum Pemerintah Dcsa;
b.bahwa berdasarkan pcrlimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjacli Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). BUPATI KONAWE SELATAN PROVINSl SULAWESI TENG GARA PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 3, TAHUN 2025 TENTANG Mengingat Menimbang SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
1. 2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
2. 3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
3. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
4. 5.Insenlif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada pekerja yang dapat membenkan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. 6.Nilai maksimal adalah nilai terbesar dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau di seluruh domain dari fungsi.
6. 7.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tern pat kedudukan ketempat tujuan untuk melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.
7. 8.Surat perintah tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi aparatur Desa dan kelembagaan Desa sebagai dasar penerbitan surat perintah perjalan dinas.
8. 9.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
9. 10.Lumpsum adalah sejurnlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
10. 11.Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeJuaran yang sah.
11. 12.Tempat tujuan adalah lernpal/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
12. 13.Standarisasi biaya umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks biaya kcluaran. MEMUTUSKAN: 2 Menetapkan Pemerimahan Desa;
b.Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja aparatur Desa;
c.Dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif;
d.Akuntabilitas pemberian SPT dan SPPD serta pembebanan anggaran.

(2)Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh aparatur Pcmerinlahan Desa dan kelembagaan Desa, mehputi:
1. a.Dalam dareah kabupaten, terdiri dari: 1) Perjalanan dinas Desa ke kecamatan; dan 2) Perjalanan dines kecamatan ke kabupaten.
2. b.Luar Daerah kabupatcn dalam provinsi; dan
3. c.Luar daerah provinsi. kepentingan prioritas pelaksanaan tu gas

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN2025.

Pasal 5

(1)Khusus untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
1. a.Selektif, yaitu hanya untuk yang berkaitan dengan

Pasal 4

Saluan biaya pengadaan barang dan jasa di Desa berpedornan pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 3

(1)SBU APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai harga satuan yang merupakan nilai maksimal dalam penyusunan APBDesa.
(2)Nilai maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 2

(1)Penyusunan APBDesa berpedornan pada SBU APBDesa Tahun Anggaran 2025.
(2)SBU APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa;
2. b.satuan biaya petugas pelayan Desa;
3. c.satuan biaya tim penyusun peraturan Desa;
4. d.satuan biaya kegiatan pelatihan Desa;
5. e.satuan biaya belanja makan/ min um rapat;
6. f.satuan biaya kegiatan peningkatan kapasitas; dan
7. g.satuan biaya perjalanan dinas.
(3)Rincian SBU APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
1. e.Organisasi kemasayarakatan ditandatangani oleh Kepala Desa.
(3)SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.Dasar perintah;
2. b.Maksud perjalanan dinas ;
3. c.Tujuan perjalanan dinas; dan
4. d.Waktu pelaksanaan.
(4)SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
(5)Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen uang transport. PasaJ 6
(1)Perjalanan dinas Desa ke kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a angka l , dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
(2)SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ditandatangani olch pcjabat yang bcrwcnang, rncliputi:
1. a.Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. b.Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh Kepala Desa;
3. c.Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. d.Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Kepala
(3)Aparatur pemerintahan Desa dan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Kepala Desa;
2. b.Perangkat Desa;
3. c.Ketua dan anggota BPD;
4. d.Pengurus TP-PKK Desa; dan
5. e.Organisasi kemasayarakatan Desa lainnya.
(4)Pembebanan anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 4 J ayat (1), paling Desa lainnyae. Organisasi kemasayarakatan ditandatangani oleh Kepala DPMD.
(3)SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.Dasar perintah;
2. b.Maksud perjalanan dinas;
3. c.Tujuan perjalanan dinas; dan
4. d.Waktu pelaksanaan.

BAB II

SBU 3 ayat ( 1), paling Dcsa lainnya Desa; dan

Pasal 8

(1)Perjalanan dinas luar daerah kabupaten dalam provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD. (2} SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
1. a.Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala DPMD;
2. b.Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh Kepala DPMD;
3. c.Perangkat Desa ditandatangani oleh Ca.mat;
4. d.Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Ketua TP- PKK Kabupaten; dan

Pasal 7

(1)Perjalanan dinas kecamatan ke kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD.
(2)SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
1. a.Kepala Desa ditandatangani oleh Camat;
2. b.Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh Camat;
3. c.Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. d.Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Kenia TP PKK Kecamatan; dan
5. e.Organisasi kemasayarakatan Desa lainnya ditandatangani oleh Kepala Desa.
(3)SPT dan SPPD sebagaimana dirnaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.Dasar perintah;
2. b.Maksud perjalanan dinas ;
3. c.Tujuan perjalanan dinas; dan
4. d.Waktu pelaksanaan.
(4)SPPD sebagairnana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
(5)Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen Uang Harian dan Transport.

Pasal 9

(1)Pcrjalanan dinas luar daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD. (21 S.PT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
1. a.Kepala Desa dan perangkat Desa ditandatangani oleh kepala DPMD berdasarkan izin tertulis dari Bupati;
2. b.Ketua dan anggota BPD ditandatangani oleh kepala DPMD berdasarkan izin tertulis dari Bupati;
3. c.Pengurus TP-PKK Desa ditandatangani oleh Ketua TP- PKK Kabupaten berdasarkan izin tertulis dari Bupati; dan
4. d.Organisasi kemasayarakatan Desa lainnya ditandatangani oleh Kepala DPMD berdasarkan izin tertulis dari Bupati.
(3)SPT dan SPPD sebagairnana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.Dasar perintah;
2. b.Maksud perjalanan dinas;
3. c.Tujuan perjalanan dinas; dan
4. d.Waktu pelaksanaan.
(4)SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
(5)Bia.ya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen;
1. a.Uang harian;
2. b.Uang penginapan;
3. c.Bia.ya airport tax serta biaya transportasi lokal (PP);
4. d.Tiket Pesawat (at cost).
(4)SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas yang berkompeten di tempat tujuan.
(5)Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang terdiri atas komponen;
1. a.Uang penginapa.n
2. b.Uang Harian; dan
3. c.Uang transport. 6

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Masukan (SBU) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dcsa (APBDcsa) Di kabupatcn Konawc Sclatan Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal lain yang dibutuhkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pemerintah Desa dapat mengacu pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…