DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA, BAB III PENETAPAN, PEMBAGIAN, DAN PENGHITUNGAN ADD, BAB IV MEKANISME PENYALURAN ADD, BAB V PENGGUNAAN ADD, BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Taliun Anggaran 2026. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang ]sALINAN] BUPATIKONAWESELATAN PROVINS! SULAWESITENGGARA PERATURAN BUPATIKONAWESELATAN NOMOR?TAHUN2026 TENTANG TATACARAPENGALOKASIAN DANPENYALURANALOKASIDANA DESA TAHUNANGGARAN2026 DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIKONAWESELATAN, Menimbang Mengingat bahwauntukmelaksanakanketentuanpasal96 ayat(5) PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun 2014tentangDesa,sebagaimanatelahdiubahbeberapa kaliterakhirdenganPeraturanPemerintahNomor11 Tahun2021tentangBadanUsahaMilikDesa,perlu menetapkanPeraturanBupatitentangTataCara PengalokasiandanPenyaluranAlokasiDanaDesaTahun Anggaran2026. 1.Pasal18ayat6Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor4Tahun2003tentang PembentukanKabupatenKonaweSelatandi Provinsi Sulawesi Tenggara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor24Tahun2003,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4267); 3.Undang-UndangNomor6 Tahun2014 tentangDesa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5495)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan undang-UndangNomor3 Tahun2024 tentangPerubahanKeduaatasUndang- UndangNomor6 Tahun2014 tentangDesa(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2024Nomor77, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6914); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telah diubahbeberapakali terakhir denganUndang-UndangNomor1Tahun2026 tentang Penyesualan Pidana (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Taliun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disin8kat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan.
5.Badan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disin8hat BKAD adalah Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 7153);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623). MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENY ALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan.
5.Badan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yarig mempunyal wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama BPD.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapafan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15.Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggungjawab kepada kepala Desa.
16.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
17.Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18.Alokasi Dasar yang selanjutnya disingakat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan siltap masinng-masing desa.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama BPD.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15.Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggungjawab kepada kepala Desa.
16.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
17.Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18.Alokasi Dasar yang selanjutnya disingakat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan siltap masinng-masing desa.
19.Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap Desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah dusun, 1uas wilayah, dan jumlah aparatur setiap Desa.
20.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. BAB 11 PRINSIP PENGEI,OLAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 2

(1)Pengelolaan keuangan ADD merupahan bagian yang tidak telpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
(2)ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa melalui lembaga kemasyarakatan.
(3)Seluruh kegiatan yang didanai ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(4)ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah, terkendali, dan tepat sasaran.

Pasal 3

ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD

BAB ILL

PENETAPAN, PEMBAGIAN DAN PEGHITUNGAN ADD

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 82.597.333.200,00 (delapan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

19.Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap Desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah, dan jumlah aparatur setiap Desa.
20.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 2

(1)Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
(2)ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa melalui lembaga kemasyarakatan.
(3)Seluruh kegiatan yang didanai ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(4)ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah, terkendali, dan tepat sasaran.

Pasal 3

ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD

BAB III

PENETAPAN, PEMBAGIAN DAN PEGHITUNGAN ADD

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 82.597.333.200,00 (delapan puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan kepada setiap Desa dengan memperhatikan:
1. a.Kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa atau disebut Alokasi Dasar (AD) ; dan
2. b.Jumlah Penduduk Desa, Jumlah Dusun, Luas Wilayah Desa dan Jumlah Aparatur Desa atau disebut Alokasi Fomula (AF) .
(3)ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan AF` masing-masing Desa. Ihsal 5
(1)ADD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dialokasilcan berdasarkan ketentuan:
1. a.Alokasi Dasar sebesar 95°/o (sembilan puluh lima persen) dari jumlah total pagu ADD Kabupaten dibact secara merata kepada seluruh Desa;
2. b.Alokasi Forlnula sebesar 50/o (lima person) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah dusun, 1uas wilayah dan jumlah aparatur Desa setiap Desa.
(2)Alokasi F`ormula sebagainana dimaksud ayat (1) huruf b, dihitung dengan rasio sebagai berikut :
1. a.15% (lima belas persen) rasio jumlah penduduk;
2. b.30% (tiga puluh persen) rasio jumlah dusun;
3. c.5% (lima persen) rasio luas wilayah; dan
4. d.50% (lima puluh persen) rasio jumlah aparatur Desa.
(3)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan rumus : AF = I(0,15xZ1) + (0,30xZ2) + (0,5xZ3) + (0,50xZ4)I x (ADDKab. - ADKab.) Keteraraa" AF Z1 Z2 Z3 Z4 ADDKab. ADKab. ADD setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah, dan jumlah aparatur Desa setiap Desa; Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk De sa kabupaten; Rasio jumlah dusun setiap Desa terhadap total jumlah dusun kabupaten; Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten; Rasio jumlah aparatur setiap Desa terhadap total jumlah aparatur Desa kabupaten; Pagu ADD Kabupaten; Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan kepada setiap Desa dengan memperhatikan:
1. a.Kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa atau disebut Alokasi Dasar (AD); dan
2. b.Jumlah Penduduk Desa, Jumlah Dusun, Luas Wilayah Desa dan Jumlah Aparatur Desa atau disebut Alokasi Formula (AF).
(3)ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan AF masing-masing Desa.

Pasal 5

(1)ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan ketentuan:
1. a.Alokasi Dasar sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah total pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
2. b.Alokasi Formula sebesar 5% (lima persen) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah dan jumlah aparatur Desa setiap Desa.
(2)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dihitung dengan rasio sebagai berikut:
1. a.15% (lima belas persen) rasio jumlah penduduk;
2. b.30% (tiga puluh persen) rasio jumlah dusun;
3. c.5% (lima persen) rasio luas wilayah; dan
4. d.50% (lima puluh persen) rasio jumlah aparatur Desa.
(3)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan rumus: AF = [(0, 15xZl) + (0,30xZ2) + (0,5xZ3) + (0,50xZ4)] x (ADDKab. - ADKab.) Keteranqan: AF = ADD setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah, dan jumlah aparatur Desa setiap Desa; Zl = Rasia jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten; Z2 = Rasia jumlah dusun setiap Desa terhadap total jumlah dusun kabupaten; Z3 = Rasia luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten; Z4 = Rasia jumlah aparatur setiap Desa terhadap total jumlah aparatur Desa kabupaten; ADDKab. = Pagu ADD Kabupaten; ADKab. = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.
(4)Jumlah penduduk, jumlah dusun, luas wilayah dan jumlah aparatur Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 6

Rincian besaran ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENY ALURAN ADD

Pasal 7

( 1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap melaui pemindahbukuan/transfer dari kas Daerah ke rekening kas Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(2)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tahap I sebesar 250/o (dua puluh lima persen) minggu Pertama bulan Maret tahun berkenan;
2. b.Tahap 11 sebesar 250/o (dua puluh lima persen) minggu Pertama bulan Juni tahun berkenan;
3. c.Tahap Ill sebesar 25% (dua puluh lima persen) minggu Pertama bulan September tahun berkenan ;
4. d.Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan mengikuti kebijakan pengelolaan keuangan Daerah.
(3)Penyaluran ADD dari RKUD Ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Keuangan dan Aset Daerah setelah dokumen persyaratan terpenuhi.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…