DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III BATAS WILAYAH, BAB IV PETA BATAS DESA, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa di Wilayah Desa Puuwehuko. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemb entukan Peraturan Perundang-undangan q,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6914) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagainana telah diubah beberapa kali teralchir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahuri 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa q€mbaran Negara Repub]ik: Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (13erita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (13erita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11) . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA 13ATAS DESA DI WILAYAH DESA PUUWEHUKO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas~luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Konawe selatan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan mama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wila.yah yang bervenang untuk 6. 7. 8. 9. mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan balk berupa. batas alam maupun batas buatan. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantal, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilarbatas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagajnya yang dinyatakan atau diteta.pkan sebagal batas Desa. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkalan titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan /zuczte7.shec!/, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10.Metode Kariometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kelja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendurfung.
11.Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12.Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/1uar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, Zczsser scanner, dan wahana darat lainnya.
13.Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14.Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsurlainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordina.t Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
16.Titik Koordinat adalah suatu titik hasil pexpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, 1okasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
17.Lintang Sela.tan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
18.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

Pasal 2

Peraturan Bupa.ti ini mengatur batas wilayah administrasi Desa di wilayah Desa Puuwehuko.

BAB ILL

BATAS WILAYAII Desa Puuwehuko

Pasal 3

(1)Desa Puuwehuko sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 2 mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
1. a.utara berbatas dengan Desa Karoonua Kecamatan Sabulakoa dan Kabupaten Konawe;
2. b.timur berbatas dengan Desa Kondoano Kecamatan Mowila dan Desa Karoonua Kecamatan Sabulakoa;
3. c.selatan berbatas dengan Desa Monapa Kecamatan Mowila;
4. d.barat berbatas dengan Desa Wuura Kecamatan Mowila.
(2)Desa Puuwehuko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 11,708 Km2 (sebelas koma tujuh kosong delapan kilometer persegi) .

Pasal 4

(1)Batas antara Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dengan Desa Kondoano Kecamatan Mowila sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dimulai dari simpul batas antara Desa Kondoano dengan Desa. Monapa dari Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila.
(2)Batas antara Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dengan Desa Wonua Sari Satu Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Dimulai dari TK 74.05.15.2001-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 4° 4' 2,386" LS dan 122° 13' 44,135" BT yang merupakan Simpul batas Desa Kondoano dengan Desa Monapa dan Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila terletak pada sawah;
2. b.1alu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 74.05.15.2001-15.2013-001 dengari koordinat 4° 3' 45,633" LS dan 122° 14' 2,769" BT yang terletak pada as jalan;
3. c.Ialu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.05.15.2001-15.2013-002 dengan koordinat 4° 3' 36,698" LS dan 122° 13' 50,969" BT yang terletak pada as jalan;
4. d.1alu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 74.05.15.2001-15.2013-003 dengan lroordinat 4° 3' 30,428" LS dan 122° 13' 45,867" BT yang terletak pada kebun;
5. e.1alu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.05.15.2001-15.2013-004 dengan koordinat (i) 4° 3' 22,692" LS dan 122° 13' 41,645" BT yang terletak pada kebun;
6. f.1alu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah sampai pada TK 74.05.15.2001-15.2013-24.2005-000 dengan koordinat 4° 3' 20,365" LS dan 122° 13' 36,216" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kondoano dengan Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dan Desa Karoonua Kecamatan Sabulakoa terletak pada kebun.

Pasal 5

Batas antara Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila. dengan Desa Monapa Kecamatan Mowila. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dimulai dari simpul batas Desa Kondoano dengan Desa Monapa dan Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila.

(2)Batas antara Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dengan Desa Mowila Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Dimulai dari TK 74.05.15.2001-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 4° 4' 2,386" LS dan 122° 13' 44,135" BT yang merupakan Simpul batas Desa Kondoano dengan Desa Monapa dan Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila terletak pada sawah;
2. b.1alu dilanjutkan mengarah ke barat laut Inelewati sawah sampai pada TK 74.05.15.2010-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 4° 3' 23,378" LS dan 122° 11' 54,388" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Wuura dengan Desa Monapa dan Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila terletak pada sawah.

Pasal 6

(1)Batas antara Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dengan Desa Wuura Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dimulai dari simpul batas antara Desa Wuura dengan Desa Monapa dan Desa Puuweliuko Kecamatan Mowila.
(2)Batas antara Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dengan Desa Monapa Kecanatan Mowila sebagainana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Dimulai dari TK 74.05.15.2010-15.2012-15.2013-000 dengan koordinat 4° 3' 23,378" LS dan 122° 11' 54,388" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Wuura dengan Desa Monapa dan Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila terletak pada sawah;
2. b.Ialu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri rawa sampai pada TK 74.05.15.2010-15.2013-001 dengan koordinat 4° 2' 48,579" LS dan 122° 11' 22,524" BT yang terletak pada as sun8ai;
3. c.Ialu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri rawa sampai pada TK 74.05.15.2010-15.2013-74.02-000 dengan koordinat 4° 2' 24,704" LS dan 122° 11' 6,038" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Wuura dengan Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dan Kabupaten Konawe terletak pada sungai.

Pasal 7

(1)Batas antara Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dengan Desa Karoonua Kecamatan Sabulakoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, dimulal dari simpul batas antara Desa Kondoano dengan Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dan Desa Karoonua Kecamatan Sabulakoa.
(2)13atas antara Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dengan Desa Karoonua Kecamatan Sabulakoa sebagainana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Dimu]ai dari TK 74.05.15.2001-15.2013-24.2005-000 dengan koordinat 4° 3' 20,365" LS dan 122° 13' 36,216" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Kondoano dengan Desa Puuwehuko Kecamatan Mowila dan Desa Karoonua Kecamatan Sabulakoa terletak pada kebun;
2. b.1alu dilanjutkan mengarah ke Barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 74.05.15.2013-24.2005-001 dengan koordinat 4° 3' 3,390" LS dan 122° 13' 15,424" BT yang terletak pada as sun8ai;
3. c.1alu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati kebun sampai pada TK 74.05.15.2013-24.2005-002 dengan koordinat 4° 2' 47,578" LS dan 122° 13' 10,050" BT yang terletak pada melewati kebun;
4. d.Ialu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Kebun sampai pada TK 74.05.15.2013-24.2004=24.2005-74.02-000 dengan koordinat 4° 1' 10,105" LS dan 122° 12' 46,309" BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Puuwehuko Kecalnatan Mowila dengan Desa Watu-watu dengan Desa Karoonua Kecamatan Sabulakoa dan Kabupaten Konawe berada pada Sungai.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 8

(1)Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
(2)salnpai dengan Pasal 7 dituangkan dalam bentuk dafter titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nana Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 9

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, Inengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 10

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam' Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 1 1 Dalaln rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7. BABV

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…