DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III BATAS WILAYAH, BAB IV PETA BATAS DESA, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa di Wilayah Desa Ranoaopa. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267) ;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Infomasi Geospasial (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6856) ;
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8.Peratulari Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagainana telah diubah beberapa ha]i teralchir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Taliun 2019 tentang Perubahan Kedua alas Perafuran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negal.a Republik Indonesia Taliun 2019 Nomor 41, Tambahari I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kona.we Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kona.we Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14.Peraturan Da.erah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupa.ten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DI WILAYAH DESA RANOAOPA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupa.ten Konawe selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Kona.we selatan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nana lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7.Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagal batas Desa.
8.Ba.tas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilarbatas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkalan titik-titik koordinat yang berada. pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan /tucztershec!/, median sungal dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10.Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta keria dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11.Penegasan Batas Desa adalah kegia.tan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapa.t dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituan8kan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12.Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk didrtal atau cetak yang dihasilkan dari perckaman data dengan menggunakan wahana an8kasa/luar an9kasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/1uar an8kasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, Zcrsser scanner, dan wahana darat lainnya.
13.Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14.Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilaf bata.s, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelen8kap.
16.Titik Koordina.t adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, 1okasi atau gedung dalaln sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
17.Lintang Selatan selanjutnya disin8kat rs adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
18.Bujur Timur yang selanjutnya disin8kat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah administrasi Desa di wila.yah Desa Ranoaopa.

BAB ILL

BATAS WILAYAH Desa Ranoaopa

Pasal 3

(1)Desa Ranoaopa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
1. a.utara berbatas dengan Desa Wuura Kecamatan Mowila;
2. b.timur berbatas dengan Desa Punggulahi Kecamatan Mowila;
3. c.selatan berbatas dengan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila;
4. d.barat berbatas dengan Desa I,alosingi Kecamatan Mowila.
(2)Desa Ranoaopa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal luas wilayah sebesar 2,194 Krf (dua koma satu sembilan empat kilometer persegi) .

Pasal 4

(1)Batas antara Desa Ranoaopa Kecamatan Mowila dengan Desa Punggulahi Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dimulai dari simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila.
(2)Batas antara Desa Ranoaopa Kecalnatan Mowila dengan Desa Punggulahi Kecalnatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu,
1. a.Dimulai dari TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2009-000 dengan koordinat 4° 5' 35,385" LS dan 122° 12' 31,460" BT yang merupakan Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila terletak pada kebun;
2. b.1alu dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2007-001 dengan koordinat 4° 5' 33,851" I,S dan 122° 12' 31,466" BT yang terletak pada mengikuti as jalan;
3. c.Ialu dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2007-002 dengan koordinat 4° 5' 11,945" LS dan 122° 12' 31,651" BT yang terletak pada mengikuti as jalan;
4. d.1alu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sawah dan kebun sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2010-000 dengan koordinat 40 4' 44,180" LS dan 122° 12' 31,844" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Wuura Kecamatan Mowila terletak pada kebun; Pa.sal 5
(1)Ba.tas antara Desa Ranoaopa Kecamatan Mowila dengan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan d, dimulai dari simpul batas antara Desa Punggulahi dengan Desa Ranoa.opa dan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila.
(2)Batas antara Desa Ranoaopa Kecamatan Mowila dengan Desa Lalosingi Kecama.tan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yaitu:
1. a.Dimulai dari TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2009-000 dengan koordina.t 4° 5' 35,385" LS dan 122° 12' 31,460" BT yang merupakan Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa I,alosingi Kecamatan Mowila terletak pada kebun;
2. b.Ialu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati permukiman dan kebun sampai pada TK 74.05.15.2007- 15.2009-001 dengan koordinat 4° 5' 39,366" LS dan 122° 12' 27,014" BT yang terletak pada as jalan;
3. c.1alu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 74.05.15.2007-15.2009-002 dengan koordinat 4° 5' 39,040" I.S dan 122° 12' 0,863" BT yang terletak pada asjalan;
4. d.Ialu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati sawah dan kebun sampai pada TK 74.05.15.2007-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat 4° 4' 36,391" LS dan 122° 11' 50,552" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Ranoaopa dengan Desa Lalosingi dan Desa Wuura Kecamatan Mowila terletak pada tepijalan.

Pasal 6

(1)Batas antara Desa Ranoaopa Kecamatan Mowila dengan Desa Wuura Kecamatari Mowila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dimulai dari simpul ba.tas antara Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Wuura Kecamatan Mowila tel.1etak pada kebun.
(2)Batas antara Desa Ranoaopa Kecamatan Mowila dengan Desa Wuura Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Dimulai dari TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2010-000 dengan koordinat 4° 4' 44,180" LS dan 122° 12' 31,844" BT yang merupakan Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Wuura Kecamatan Mowila terletak pada kebun;
2. b.1alu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati sawah dan perkebunan sampai pada TK 74.05.15.2007-15.2009-15.2010- 000 dengan koordinat 4° 4' 36,391" LS dan 122° 11' 50,552" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Ranoapa dengan Desa Lalosingi dan Desa Wuura Kecamatan Mowila terletak pada tepi jalan.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 7

(1)Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dituangkan dalam bentuk dafta.r titik koordinat sebagalmana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan mama Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 3 salnpai dengan Pasal 6 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6. BABV

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Diundangkan di Andoolo pada tanggal 2 C. t-/\€ I 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, Ttd. Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 2C. \\/1 e- I 2025 BUPATI KONAWE SELATAN, Ttd. IRHAM KALENGGO ST. CHADIDJAH BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR ... >..► ` i i ~ i ` i F! J> J> i> J> J> J> P a a a a 0 aCJ| a a01 Cn CA Cn Crl On ICn LJ H 1- r+ PCn PCn CJl Cn Cn Cn d toC> bea toa toC) toC, t®a t®a tJ C)i a 0 a a C)i C)+ B u i H ` £ £ g £ ? g5 g85! t® i8 a a a a a a a a a > 5! 5! B B B B aEC>CnLICnt®0C)i,HCnhJaaaC>ato i¥aCJtHCJtboaaT]I,OnDe0aaaaI iEaCJ,LJCnt®aaroHantoaaiaC)t® iEC)CnrJCnb3aC)t®+CrltoaC>~aaH iuPaCJ't-Cnt®aahJL^ChhJaaiHOnh)C)t,C>aC)C) =iPC,01HCnt®aSrJCnbeaa~ICrlNaa®aaa iiPaCrtHCnt®C>C'iICJthJaC)aPCrlroaPaaaa ® ;ii=P! J>apCL'aa8= J>CPa,aCOa\Q!= J>CQHPaJ>CPi: J>CCCL)CL)COCrtH= J>i:J>t>HCOea J>CnCOCrlCDCX}CQ5; i:i:C®CDCPar= J> ii 5i§i +t®r®I-h)C>00CnC?= Itoter+NroiC,r-i:= PhJt®r-t®CDr-CDCnrJEg t-t®t®Pe®CDPaCh= rbot®LLt®CAr-CPJ>i±E! ProroPt®CDPaaE Ptot®I-8Cn01ro= Cr] ii i>LJLIbehJaa i>LJt®0CL}CJ|5 J>Pt®PiaJ> i=LJbot~ECX)CO i>Pt®LJCOCDai> J|LJt®\=q~ i>LIaaSS 0\ 2SE iiE agi>tJ03CAa a¥i>aaH~ aECDhJCnLCDJ> a£CrliCOCh0\ aCJ1J>aPaCOahJ aCJ1aCnCOHE aCJ'J>aCL)J>rJCX)CJl ` =

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

BATAS WILAYAH Desa Ranoaopa

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

BATAS WILAYAH Desa Ranoaopa

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016