DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERENCANAAN DAN PENGUSULAN, BAB III PENETAPAN RUAS JALAN DAN JENIS TEKNOLOGI ASPAL BUTON, BAB IV KEWAJIBAN PENGGUNAAN ASPAL BUTON, BAB V PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN, BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ruas jalan yang akan menggunakan Asbuton setiap tahun.

(2)Penetapan sebagainana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan digunakan sebagai dasar penganggaran.

Pasal 4

(1)Penentuali jenis telmologi berdasarkan:
1. a.Kelas lalu lintas jalan;
2. b.Kondisi lingkungan dan geografiis;
3. c.Ketersediaan rantai pasok; dan
4. d.Spesifikasi Teknis.
(2)Penetapan telmologi dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kajian teknis.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGGUNAAN ASPAL BUTON

Pasal 5

{1} Setiap pekeljaan pembangunan dan/atau preservasi jalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan sebagaimana disebut pada pasal 3 ayat (1) wa].ib menggunakan Asbuton.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua perangkat daerab dan kontraktor yang melaksaliakan kegiatan pembangunan dan/atau pl.eservasijalan.
(3)Dalam hal Asbuton tidak dapat digunakan karena alasan telmis dan/atau tidak tersedia, perangkat daerah dan kontraktor wajib mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BABV PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

(1)Penggunaan Asbuton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan harus menggunakan Asbuton Olahan yang sudah tersertifikasi melalui pengi+jian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga pengrjian yang telah terakeditasi.
(2)Spesifflfasi teknik campuran beraspal yang menggunakan Asbuton secara rinci mengikuti standar, petunjuk, dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pekeri aan Umum Republik Indonesia.
(3)Dalam hal diperoleh teknologi baru perkerasan jalan yang menggunakan Asbuton dan telah diuji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, dapat diusulkan penggunaannya kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 7

(1)Pengadaan Asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan wajib menggunakan Asbuton dari produsen yang telah memiliki sertifikat manajemen mutu dari lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan lainnya yang berlaku.
(2)Dalam hal tidak tersedia produsen yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah, pengadaan dapat menggunakan Asbuton darn produsen yang mendapatkan rekomendasi telmis dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pemilihan produsen dan pembuktian dokumen sertifikasi atau rekomendasi telmis sebagainana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Pengadaan Asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

BAB VI

pEMAr\ITAUAN, EVALUAsl DAN pEIApoRAN

Pasal 9

(1)Peran8kat Daerah yang membidangi urusan Pekeljaan Umum dan Tata Ruang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengguliaan Asbuton pada kegiatan Pembangunan dan/atau PreseIvasi Jalan.
(2)Pemantauan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, spesifikasi telmis, dan pelaksanaan fisik di lapangan terhadap ketentuan penggunaan Asbuton.
(3)Evaluasi sebagainana dimaksud pada a.yat (1) dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kendala dalam pelaksanaan penggunaan Asbuton dalam pembangunan dan preservasi jalan.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam laporan tertulis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekeljaan Umum dan Tata Ruang dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari ken.a setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sesuai siklus pelaporan yang ditentukan.
(5)Laporan sebagainana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.data kegiatan pembangunan atau preservasi jalan yang menggunakan Asbuton;
2. b.volume dan jenis Asbuton yang digunakan;
3. c.basil uji mutu dan kesesuaian teknis;
4. d.hambatan dan solusi yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan; dan
5. e.rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pada periode berikutnya.
(6)Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengawasan atau tim teknis yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi atas laporan penggunaan Asbuton.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ditetapkan di Andoolo pada tanggal I > uL-\ 2025 BUPATI KONAWE SELATAN, Ttd. IRHAM KALENGGO Diundangkan di Andoolo pada tanggal I )'-"LI 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, Ttd. ST. CHADIDJAH BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2, 9'

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…