BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK BSRS, BAB III JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSRS, BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BSRS, BAB V PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BSRS, BAB VI PENYALURAN BSRS, BAB VII PEMBINAAN PELAKSANAAN BSRS, BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. 4. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalal dukungan dana pemerintah daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan rumah melalui kegiatan pembangunan bani rumah swadaya dan perbaikan kualitas rumah swadaya dalamrangkapeningkatankesqjahteraanmasyarakatyang berasaskan gotong royong. 5. MasyaraJrat Berpen8hasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyal keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperolch rumah. 6. Pembangunan Bani Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan membangun ban rumah layak huni secara swadaya. 7. Perbaikan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni secara swadaya. 8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 9. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok. 10.Perunahan Swadaya adalah kumpulan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat; 1 1 . Rumah Tidak hayak Huni yang selanjutnya disingkat RLTH adalah rumah yang tidalf memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya. 12. Bantuan Pembangunan Perumchan adalah bantuan pembangunan perumahan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, bantuan rumah susun dan bantuan rumah swadaya. 13. Bantuan Pembangunan Prasaram, Sarana dan Utintas Umurn untuk Perumahan yang selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan PSU adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sararm dan utihas umum perumahan untuk meningkatkan penmahan yang layak bagi MBR. 14. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan yang menangani urusan di bidang perumahan dan permukiman. 15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas yang memperoleh kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran. 17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengalnbil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. 18.Lokasi BSRS adalah lokasi penerima BSRS per desa/kelurahan yang ditetaphan oleh Bupati. 19. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai Penerima BSRS. 20. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok penerima BSRS. 21. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah calon penerima BSPS.
Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan BSRS meliputi: a. bentuk BSRS; b. jenis kegiatan dan besaran BSRS; c. persyaratan penerima BSRS; d. penetapan lokasi dan penerima BSRS; e. penyaluran BSRS; f. pembinaan pelaksanaan BSRS; dan 9. pengawasan dan pengendalian. BAB 11 BENTUK BSRS
(1) Bentuk BSRS berupa: a. uang; dan b. barang (2) BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diberikan kepada penerima BSRS. (3) BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan, membayar upah kelja dan biaya lainnya. (4) BSRS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b berupa Bantuan Pembangunan PSU. (5) Upah ken.a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan paling banyak sebesar 13% dari besaran dana BSRS yang diterima. (6) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan paling banyalf sebesar 1% drri besaran dana BSRS yang diterima. BAB Ill JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSRS
Jenis kegiatan BSRS terdiri atas: a. PKRS; dan b. PBRS.
(1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah kegiatan memperbaild rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huhi secara swadaya dengan memenuhi persyaratan: a. keselamatan bangunan; b. kesehatan penghuni; dan c. kecukupan minimum luas bangunan. (2) Keselaniatan bangunan sebagainana dinaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan non struktur bangunan. (3) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mdiputi pemenuhan standar keculnipan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus. (4) Kecukupan minimum luns bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangLman, antara 7,2 m2/orang sampai dengan 12 m2/orang.
(1) Keselamatan bangunan sebagalmana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) menjadi indikator kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan: a. rusak ringan; b. rusak sedang; atau c. rusak berat; (2) Rusak ringan sebagaimana dinaksud pada ayat (1) humf a meliputi kerusakan salah satu komponen non struktural. (3) Rusak sedang sebagaimana dinaksud pada a.yat (1) huruf b meliputi kerusakan salah satu komponen non struktural dan calah satu komponen strulrfural. (4) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kerusakan sebagian besar komponen bangunan balk non struktural maupun struktural.
(1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilakukan olch penerima BSRS yang memiliki dan menempati satu-satunya nmah dengan kondisi FITLH. (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memenuhi pereyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dilakukan oleh penerima BSRS dengan persyaratan: a. pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; b. pembangunan rumah ban bagi rumah yang terdampak bencana; c. pembangunan rumah baru bagi keluarga MBR yang belum memiliki rumah.
Jenis kegiatan BSRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilakukan untuk: a. rumah yang terdampak bencana; b. rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau c. mengatasi hackzog perumahan.
( 1) Bantuan Pembangunan PSU sebagainana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dapat diberikan dengan memenuhi persyaratan: a. berkelompok dalam 1 (satu) hamparan; b. paling sedikit 15 (lima belas) unit rumah penerima BSRS kegiatan PBRS; dan c. mendapat rekomendasi dari Dinas. (2) Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa jalan dan/atau drainase lin8kungan. Pasal 1 1 Besaran nilal BSRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi: a. PKRS untuk RTIJI dengan kondisi rusak ringan, sebesar Rp20.000.000/unit rumah; b. PKRS untuk RTLH dengan kondisi rusak sedang, sebesar Rp40.000.000/unit rumah; c. PKRS untuk RTLH dengan kondisi rusak berat, sebesar Rp50.000.000/unit rumah; d. PBRS untuk RTLH dengrn kondisi rusak total atau rumah terdampak bencana atau MBR yang belum memiliki rumah, sebesar Rp60.000.000/unit rumah. BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BSRS
(1) Penerima BSRS adalah perseorangan dari MBR yang memenuhi perayaratan : a. warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga; b. memilild atau mengusai tanah dengan bukti kepemilihan atau penguasaan yang jelas dan sah; c. belum memiliki rumah atau rumah terdampak bencana atau memiliki dan menempati rumah satu- satunya nmah dengrn kondisi RTLH; d. belum pemah mendapat PBRS dari pemerintah pusat atau pemerintah I+ovinsi Sulawesi Tenggara. e. belum pemah menerima BSRS dengan item pekeljaan yang sama dalam kurun waktu 5 qima) tahun terakhir; f. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten; 9. bersedia untuk berswadaya dalam hal tanggung renteng, pemenuhan material dan tenaga kelja; h. bersedia membuat surat permohonan BSRS, surat pemyataan dan beberapa syarat administrasi lainnya yang dibutuhkan; i, bersedia membentuk KPB. (2) Tanah sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan : a. dihrasai secara fisik dan legal; b. tidak dalam status sengketa dan tidak menjadi bahan agunan/gadai; c. Iokasi tanah sesuai tata ruang wilayah. (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan: a. terdiri dari unsur Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggpta, bendahara merangkap anggota dan anggota; b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang; c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/ kelurahan yang sama; dan d. ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa. BABV PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BSRS Bagian Kesatu Penetapan Lokasi BSRS
(1) Lurah/Kepala Desa membuat dan mengajukan proposal usulan desa/kelurahannya sebagai calon lokasi BSRS kepada Bupati melalui Dinas. (2) Proposal usulan lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nana desa/kelurahan yang dilengkapi dengan: a. daftar calon penerima bantuan. b. dataRTLH. c. data kekurangan rumah. d. dataMBR. (3) Proposal usulan lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diverifikasi oleh Dinas. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa daftar prioritas lolrasi BSRS disampaikan kepada Bupati. (5) Lokasi BSRS ditetapkan berdasarkan daftar prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Penetapan lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati. Bagian Kedua Penetapan Penerima BSRS
Membuka PDF…