DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman untuk penyusunan KUA dan PPAS perubahan, serta rancangan perubahan APBD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan perkembangan kondisi di tahun berjalan, terdapat perubahan pada asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang perlu diakomodasi dalam dokumen perencanaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI KONAWESELATAN, TENTANG PERUBAHANRENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2025 PERATURANBUPATIKONAWESELATAN NOMOR 13 TAHUN 2025 BUPATIKONAWESELATAN PROVINS! SULAWESITENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
6.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan daerah maupun pembangunan manusia.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun periode 2025-2029.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana tahunan pembangunan daerah.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAHTAHUN2025. MEMUTUSKAN: AERAH KABUPATENKONAWE SELATANTAHUN 2025 NOMOR 4 3> AWE SELATAN I r-tr p ~ ~-n,,,1< OJ' 'H2.A-H • ~S. I STt-lV 1I • kA--~t'C.DA "' r OR Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 4

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman untuk penyusunan KUA dan PPAS perubahan, serta rancangan perubahan APBD.

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan RKPD tahun 2025.

(2)Sistematika perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
(3)Dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…