DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PAKAIAN DINAS ASN, BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS, BAB IV PENDANAAN, BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b.bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKONAWESELATAN, TENTANG PAKAIANDINAS APARATURSIPIL NEGARA PERATURANBUPATIKONAWESELATAN NOMOR 1ry TAHUN 2025 BUPATIKONAWESELATAN PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang Pasal 3 J enis Pakaian Dinas ASN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional 1ainnya pada perangkat daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB II

PAKAIANDINASASN

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Sela tan.
3.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
5.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
6.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendldikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik/tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resrm.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.Pakaian Dinas Harian batik/ tenun atau pakaian khas daerah.

Pasal 12

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1n1.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hi tam.
(4)Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1n1.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi clan peringatan hari ulang tahun.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…