DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUMBER DANA BAB III PERHITUNGAN BAB IV PENYALURAN BAB V PENGGUNAAN BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta KeJJa menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoncsia Nornor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tcntang Sadan Usaha Milik Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 21, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6623). Mengingat Menimbang BUPATI KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENG GARA PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR S TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN BAGlAN DARl HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN, jsALINAN!

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawc Selatan.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pcmerintah dan Pernerintah Dae rah.
6.Pcraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Sela tan.
8.Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rcncana keuangan tahunan Pemerintahan Dcsa.
9.Rckcning Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar scluruh pcngeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10.Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. MEMUTUSKAN : 2 Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAl~ BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHKEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 3

(1)Rincian bagi basil pajak Oaerah dan retribusi Daerah untuk setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.Alokasi Dasar; dan
2. b.Alokasi Formula.

BAB LLI

PENGHITUNGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mcnganggarkan Bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Dcsa paling scdikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak Daerah dan retribusi Dae rah.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar).
(3)Bagi basil pajak Daerah dan retribusi Daerah ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui dana transfer ke rekening kas Desa.

11.Alokasi Dasar adalah alokasi yang diterima oleh setiap Desa dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dibagi secara merata kcpada seluruh Desa.
12.Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung secara proporsional dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
13.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dcngan Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tcrutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebasar-besarnya kemakmuran rakyat.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa alau pemberian izin tcrtcntu yang khusus disediakan dan/atau diberikan olch Pcmcrintah Oaerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak alas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
16.Bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa. 3 AD Daerah DBHPR Daerah Z4 Z2 Z3 AF Bagi hasil pajak Daerah dan rctribusi Daerah yang dihitung bcrdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah surat pcmbcritahuan pajak terhutang (SPPT) dan jumlah pokok pajak PBB-P2 setiap Desa; Rasio jumlah penduduk setiap Desa; Rasio luas wilayah setiap Desa; Rasio jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) setiap Desa; Rasio jumlah pokok pajak PBB-P2 setiap Desa; Pagu dana bagi basil pajak Daerah dan retribusi Daerah; Besaran AD secara berkeadilan untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Daerah. Zl

BAB II

SUMBER DANA

Pasal 4

(1)Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a dialokasikan secara merata scbesar 20% (dua puluh persen) setiap Desa bcrdasarkan realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Dacrah.
(2)Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dialokasikan secara proporsional scbcsar 80% (delapan puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
(3)Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan kctcntuan sebagai berilrut:
1. a.5% (lima persen) berdasarkan jumJah penduduk setiap Desa;
2. b.5% (lima persen) berdasarkan luas wilayah setiap Desa;
3. c.25% (dua puluh lima persen) berdasarkan jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) setiap Desa; dan
4. d.65% (enam puluh lima persen) berdasarkan jumlah pokok pajak PBB-P2 setiap Desa.
(4)Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (3), dihitung dcngan menggunakan rumus : AF = l(0,5xZl) + (0,5xZ2) + (0,25xZ3) + (0,65xZ4)J x (DBHPR Daerah - AD Daerah) Keteranqan: (21 Rincian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 4

Pasal 8

Dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah digunakan dalarn penyelenggaraan pernerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pem berdayaan masyarakat Desa yang dialokasikan dalam APBDesa, melalui kegiatan:

a.Penyediaan operasional pemerintah Desa dalam rangka pendampingan pelaksanaan intensifikasi dan ekstcnsifikasi pajak dan retribusi Daerah;
b.Belanja sertifikasi tanah fasilitas pemerintah Desa;
c.Belanja upah pctugas tagih PBB-P2 (pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan) tingkat Desa; BABV PENGGUNMN

Pasal 7

(1)Penyaluran bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.
(2)Penyaluran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sekali dalam setahun sctclah kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan pcnyaluran, berupa:
1. a.Peraturan Desa tentang APBDesa tahun bcrkcnan;
2. b.Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDcsa tahun berkenan; dan
3. c.Rencana anggaran biaya bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
(3)Pcnyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati memerintahkan pcmindahbukuan dari RKUD ke RKD masing masing Desa.

Pasal 6

Pcnyaluran bagi basil pajak Daerah dan relribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke rum.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, maka penyaluran dilakukan berdasarkan perubahan alokasi anggaran.

(5)jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah surat pcmbcritahuan pajak terhutang (SPPT), dan jurnlah pokok pajak PBB-P2 setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), bersumber dari instansi teknis terkait, 5 Peraturan E diundangkan. Agar setiap pengundanga dalam Berita SERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 5 ST. CHADJDJAH Diundangkan di Andoolo pada tanggal, I) MML~-r 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ditetapkan di Andoolo pada tanggal, I) l'vl.A<z..E'T 2025 BUPATI KONAWE SELATAN,

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pcmbagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ke Dcsa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 9

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Bupati pada tahun berkenan setelah pemindahbukuan dari R.KUD ke RKD.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat [I] berdasarkan rencana anggaran biaya.
1. d.Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan Des a. 6 s. %1<0~ AS,1:s-retl 1 \<ft· DyMO PARAF KOO SERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 5 ST. CHADJDJAH DR. SUHARDIN, S.H .• M.H Pembina. TK. r, Gol. JV /b Diundang NIP .19730819 200604 1 005 pada tanggal, l) tvlML~-r :LU2;:, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, s. kc..ET 2025 LATAN, ,enempatannya :an.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ~:- KABUPATEN KONAWE SELATAN, »:: I ;,· - ~ , ·.,,~~

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…