DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENERAPAN ASB NON FISIK, BAB III JENIS ASB NON FISIK, BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 perlu

Menetapkan

menetapkan analisis standar belanja;

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN, TENTANG ANALISIS STANDARBELANJA NON FISIK ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENKONAWE SELATANTAHUN ANGGARAN2026 PERATURANBUPATI KONAWE SELATAN NOMOR Ci b TAHUN 2025 BUPATI KONAWE SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA !sALINAN! Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENKONAWESELATANTAHUN ANGGARAN2026.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Jenis ASB Non Fisik APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1)ASB Non Fisik digunakan dimulai dari tahap penyusunan dokumen perencanaan dalam penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
(2)Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan saat penyusunan anggaran di dalam RKPD, KUAdan PPAS.
(3)Kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan penghitungan Analisis Standar Belanja, disesuaikan dengan kebutuhan rasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

12.Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan un tuk menganalisis kewajaran be ban kerja atau biaya setiap program/kegiatan/ subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
13.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam rangka mencapai hasil ( outcome) suatu program.
14.Pengendali belanja (cost driuen merupakan faktor pemicu belanja suatu kegiatan, yang dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, durasi, dan lain- lain.
15.Pengendali belanja tetap (fixed cost) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja. Pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
16.Pengendali belanja variabel (variable cost) merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan. 1 7. Penghitungan belanja total adalah jumlah pengendali belanja tetap ditambah pengendali belanja variabel. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ~,,,. UPATEN KONAWE SELATAN, ~..~...y- ,,. ~/. a:r;;- ~-"';,_...\ ( . ( I" ~ - . .,r.\;-~ ~ .:. /. . .,. . v, '11 ,,, . ~~ "' ~ - . '. DR. SUHARDIN S.H. M.H Pembina. TK. I, Gal. IV /b NIP . 19730819 200604 1 005 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ditetapkan di Andoolo pada tanggal ltt"- (Vc,ve11v1b-e.r 2025 Diundangkan di Andoolo pada tanggal 15 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, Ttd ICHSAN POROSI Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 15 Desember 2025 BUPATI KONAWE SELATAN, Ttd. IRHAM KALENGGO BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 51 .. LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR fi(, TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026 JENIS-JENIS ASB NON FISIK
1.Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan ASB Non Fisik dengan merujuk pada rekening yang tersedia di SIPD. Adapun aktifitas helanja yang dilakukan penyetaraan ASB Non Fisik, yaitu:

a.Behan Kursus Singkat/Pelatihan;
h.Behan Sosialisasi;
c.Behan Bimhingan Teknis; dan
d.Behan Diklat Kepemimpinan.
1. 2.Terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana helanja dengan kegiatan sehagaimana dimaksud pada angka 1, maka dilakukan penyetaraan kegiatan.
2. 3.Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lehih dengan ketentuan hesaran total ASB dihitung dengan menghitung semua helanja haik belanja tetap (fixed cost) maupun belanja variabelnya (variable cost) dari setiap ASB yang diperlukan.
3. 4.Penggunaan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau persentase seharan pada ASB. Sedangkan penggunaan unsur helanja dan/atau prsentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan atas pertimhangan yang selektif dan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien. BUPATI KONAWE SELATAN, Ttd IRHAM KALENGGO

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…