DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 59 Tahun 2025

Nomor: 59
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV TUGAS DAN WEWENANG, BAB V PELAPORAN, BAB VI PEMBIAYAAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penagihan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, perlu dibentuk Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan koordinasi lintas perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI KONAWESELATAN, Mengingat Menimbang TENTANG PEMBENTUKANTIM PENEGAKANPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERATURANBUPATI KONAWESELATAN NOMOR ~::) TAHUN 2025 BUPATI KONAWESELATAN PROVINS! SULAWESITENGGARA !sALINAN!

Pasal 3

Susunan organisasi Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

a.Bupati sebagai Penanggung Jawab;
b.Sekretaris Daerah sebagai Ketua;

BAB III

SUSUNANORGANISASI

Pasal 2

(1)Pembentukan Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
(2)Tujuan pembentukan Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
1. a.meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
2. b.mempercepat proses penagihan tunggakan pajak dan retribusi;
3. c.menegakkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
4. d.meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
  1. 1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
  2. 2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
  3. 3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
  4. 4.Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan daerah.
  5. 5.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
  6. 6.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
  7. 7.Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan hukum dan administratif untuk memastikan wajib pajak dan wajib retribusi memenuhi kewajibannya. MEMUTUSKAN: Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKANPAJAK DAERAHDAN RETRIBUSIDAERAH.

Pasal 5

(1)Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
1. a.data wajib pajak dan wajib retribusi yang ditindak;
2. b.hasil tindakan penegakan dan penagihan; dan
3. c.rekomendasi kebijakan perbaikan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah. BABV PELAPORAN

Pasal 4

Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertugas:

a.melakukan koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum dan penagihan pajak daerah serta retribusi daerah;
b.melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang memiliki tunggakan;
c.melaksanakan pemeriksaan lapangan dan tindakan penertiban terhadap objek pajak dan retribusi;
d.menyampaikan rekomendasi tindakan hukum kepada instansi berwenang; dan
e.menyusun laporan hasil kegiatan penegakan dan penagihan pajak daerah serta retribusi daerah.
f.meminta data, informasi, dan dokumen terkait dari wajib pajak dan wajib retribusi;
g.melakukan pemanggilan wajib pajak atau wajib retribusi;
h.melaksanakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
1. 1.bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas.
c.Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Wakil Ketua;
d.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
e.Anggota:
1. 1.Kepala Satuan Palisi Pamong Praja;
2. 2.Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan;
3. 3.Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan;
4. 4.pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Pendapatan Daerah;
5. 5.penyidik pegawai negeri sipil di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
6. 6.pejabat fungsional/aparatur sipil negara terkait lainnya. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH /rf:~, ,UPATEN KONAWE SELATAN, ·.~' ~i":_,\ ' ,. - ',,. ~ « >« ,/ ,, J ' 'v/11~, / ~lfui ,,, -- ' . DR. SUHARDIN S.H. M.H Pembina. TK. I, GoL IV /b NIP .19730819 200604 1 005 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Bupati rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 3 November 2025 BUPATI KONAWE SELATAN Ttd IRHAM KALENGGO Diundangkan di Andoolo pada tanggal 3 November 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, Ttd ICHSAN POROSI BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 59

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…