DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB IbKETENTUAN UMUM, BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI, BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, BAB IV PENAGIHAN, BAB V KADALUWARSA PENAGIHAN, BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA, BAB VII TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 8). Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan. DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN, TENTANG TATACARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAANTENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN PERATURANBUPATI KONAWE SELATAN NOMOR Go TAHUN 2025 BUPATI KONAWE SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA !sALINAN!

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
6.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7.Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
8.Rencana Penggunaa TKA yang selanjutnya disebut RPTKA, adalah rencana Penggunaan TKA pada jabatan dan jangka waktu tertentu.
9.Pengesahan RPTKAadalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
10.Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKAadalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
11.Sistem Online pelayanan penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKAmelalui sitem ketenagakerjaan.
12.Pemberi TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan pengendalian pengawasan atas kegiatan guna melindungi kepentingan umum dan lingkungan menjaga kelestarian.
15.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 3

(1)Pembayaran DKPTKA dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Bupati.
(2)Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi
(1)Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas TKA yang dipekerjakan, sebagai pendapatan Daerah.
(2)Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan atas perpanjangan penggunaan TKA yang berada dalam 1 (satu) Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
20.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
22.Hari adalah hari kerja.

(4)Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi penggunaan TKA.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi penggunaan TKA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

(1)Surat peringatan dan/atau surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
(2)Penerbitan surat peringatan dan/ atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD dan STRD.
(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan dan/atau surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB IV

PENAGIHAN

Pasal 4

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, wajib menunjuk Bendahara penerima bukti setoran retribusi penggunaan TKA.
(2)Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meneliti dan membukukan bukti setoran retribusi dan melaporkan setiap bulannya kepada Kepala Dinas.
(3)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara penerima melakukan koordinasi dengan Bank penerima retribusi untuk memastikan kebenaran bukti setoran retribusi penggunaan TKA. pembayaran DKPTKAoleh pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya setelah Wajib Retribusi mengunggah tanda bukti pembayaran/ slip setoran dari Bank ke sistem TKA Online dan pengajuan permohonan validasi DKPTKA pengesahan RPTKAperpanjangan melalui daring pejabat.
(3)Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian keabsahan tanda bukti pembayaran/ slip setoran dan dokumen permohonan validasi DKPTKA pengesahan RPTKA perpanjangan melalui sistem pelaporan daring Dinas.
(4)Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) memberikan bukti validasi melalui sistem TKAOnline.
(5)Pembayaran DKPTKA oleh Wajib Retribusi, dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten.
(6)Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA dan dibayarkan di muka, sekaligus dan lunas.
(7)Rincian tarif retribusi DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Piutang retribusi penggunaan TKA yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati.
(3)Permohonan penghapusan piutang Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat:
1. a.nama dan alamat wajib retribusi; b.jumlah piutang retribusi penggunaan TKA;dan
2. c.tahun retribusi penggunaan TKA.
(4)Permohonan penghapusan piutang retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
1. a.Bukti salinan/tindasan SKRD dan STRD;
2. b.Surat keterangan dari Kepala Badan/Dinas pemungut retribusi penggunaan TKA bahwa piutang retribusi penggunaan TKAtersebut tidak ditagih lagi; dan

BAB VI

PENGHAPUSANPIUTANG RETRIBUSIPENGGUNAANTKA

Pasal 6

( 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Penggunaan TKA menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Penggunaan TKA, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi penggunaan TKA.

(2)Kedaluarsa penagihan retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
1. a.diterbitkan surat teguran; atau
2. b.ada pengakuan utang retribusi penggunaan TKA dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran terse but.
(4)Pengakuan utang retribusi penggunaan TKA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi penggunaan TKA dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang retribusi penggunaan TKA secara langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. BABV KADALUWARSAPENAGIHAN

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Tata cara penyelesaian keberatan:

a.Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan dan/ atau tindakan administrasi atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keberatan;
b.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan dan/ atau tindakan administrasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau pejabat yang ditunjuk;
c.Keputusan dan/ atau tindakan administrasi Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
d.Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan . suatu keputusan dan/ atau tindakan administrasi, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 8

(1)Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKRD.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi perpanjangan penggunaan TKA dan pelaksanaan penagihan retribusi perpanjangan penggunaan TKA.
1. c.Daftar piutang retribusi penggunaan TKA yang tidak tertagih.
(5)Ketentuan tata cara penghapusan piutang retribusi penggunaan TKA berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH re;:TENA ~;NAWE SEU TAN, r:·, 7>, . ,,J11rn~11n1 11,;-- ,, DR. SUHARDIN S.H. M.H Pembina. TK. I, Gol. IV /b NIP .19730819 200604 1 005 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 1-o -\J OVC""lktr 2025 BUPATI KONAWE SELATAN Ttd IRHAM KALENGGO Diundangkan di Andoolo pada tanggal 1-o \.-11,�N'I�,... 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, Ttd ICHSAN POROSI BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 60 • tv ...... z 0 ~ 0 "O tr c "O tr~ 0 0 ::S O ..... ~ 8 '"1 ....... 8 ::r tr ~. c tr c, ~~ w ~ Sl,) c, ....... 'i:I ~ t:i::1 e; p) (/) 0 e; z..... c '"1 0 ~ Sl,) - "' ::s § 8 0 U) -r-1- 0 ~. ::s 0O C "O ::s Sl,) "O "O::s ~ 0 ....... p) 0 p) 'i:I ::s ~ ::s ::s ~8 0 (7Q si,, o~ -~o ~tr O (IJ ~ (/) c~.~ ~~ - Sl,) p) ~§§ § ::s c: c: .__§ tO .__ t:i::1 U) U) O c........, ~ -Efl- -Efl- ~ ~ ~ tO...... ...... z > to -0 0 o,_,c:'":rj 0 0 > U) z- 'i:I ~ ~ t:i::1 tv ...... ..... ~ ~~ tv tr ::s to to c (7Q > s:: tO -- '-> ....... c c § s to U) '":rj ............ Sl,) Sl,) c: > tO ::s ::s Sl,) s t:i::1 "' ....., z tO ....... to O c, c c: c: - c: U) c: to s:: ....... U) U) U) >~ tO -Efl- -Efl- -Efl- ~tv ...... ~ ::r: ~ tv "' tO ><: ~0 00 0 ~>00 z~ 2" ~ @"] 0 ~ ~ tO ~ S:: ....... ~ ....., (/) ~ tO e-+ s:: cc ..... 0 0 0 0 ~i::: ..... '"1s»tr.g~::ss» ~ '"1 p.. tr 'i:I ....... ::s Sl,) ~ '"1 8 p) 'O O '"1 ....... (/) ~ (/) ~ g. c ::i. s- fil(/J.,...r-1-si,,-C.-·s»si,, § 0(7Q c ....... c z- tr ::s c ....... tr ::s 'ij 'ij ~ ....., z 'ij t"" '"1 '"1 8 c (7Q ~ ~Oo.9CCC1Q~ O p) § &. (/) (/) §Os» (IJ(IJ t:i::11::i::1 t:i::101::i::1 > er :::: (/) . ....., s» .... . "O ~ :::: 'i:I § .... . "O ~ tOZ~Zs::~S:: O e; §. 'i:I ~ ::S O t...i. (7Q p) Sl,) ....., 0 t...i. "O O ....., 0 'ij'"1 0 ::s Sl,) tr '"1 ....... ~ ::s Sl,) ...... 'ti (7Q 0 ....... p.. ....... (7Q >on>:::o...,~ ~ ....... . 'i:I ....... c, 0 ....., '"1 o ..... p..o P..~....., t c: > z c: ~ O§~g&(IJ~ ~ '"1 'i:I :::..· ::s & ~ ~ >z~O~~z. ::r 2 ~. 0 ....... p) ~ 2~~05rsi,, ZS: 0 z [ ::s§e§~s»o. c, 'i:I 8 ::s ~ Sl,) o, s;z"O ~toSl,) g. (7Q 'i:I (7Q ~ ::s ..... • p) § 'i:I (7Q e; ::s ..... 'i:I ::s ~ ~ tO ~ 'i:I ~. Sl,) ~ tO ~ ~ z ....., t:i::1 ::r: c: tO (7Q (/) ~ "O p) ~ (/) :::o§~~§~~ t:i::ls:: c:~ C ~ ~ § 0 ::S C t:i::1 C(!Q§::s ~s» ....., zC: z..., 'i:I ::s c ~ ~ e?. 'E. ~~ . ~ >z ....... ..... o.e?~o . ~ O tv ~ ~ Sl,) "O(IJ(IJ Sl,) ~ 0(1)(/J Sl,) §2 c: 8 0::s p.. 'i:I Sl,) 0 ::s 'i:I Sl,) 0 ::s er °§ia[~ tr 0 ::r ....... ~ (Jl z 0 'i:I 0 2§~ 'i:I ~z ~ '"1 Sl,) '"1 Sl,) p.. Sl,) (/) p.. p.. (/) ::r p.. p) ::s ~ tO Sl,) p) ~:;o Sl,) ~ tO t:i::1(/) (/) e; &.~s» ~ ~ Sl,) ~ ~ ....... ~ >~ U) '"1 t:i::1 ~ ~§~~ 0 ~ 0 >~ ~§ 'i:I p) ::s ~ 0 'i:I 0 . '"1 c ::s . '"1 c U) to g ::s er ....... er ....... ....... c: ~p.. r-1- :::..· c ..... c::s ::s p.. ....... z U) t=; §c o.::s (/) ..... Sl,) ::s (/) -. o ....... z § Sl,) ~ § - p) e?. (7Q ::s Sl,) p) ::s ~ ::s..... •

3.I Pembayaran Pengesahan DKPTKA kurang dari 1 (satu) bulan
4.I Pembayaran Pengesahan DKPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten ---------- - -- -- us$ 100 us$ 100 1 Bulan us$ 100 Wajib membayar DKPTKA 1 (satu) bulan penuh. Kurs Dollar terhadap Rupiah berdasarkan nilai !_ukar yang berlaku. Masa kerja TKA disesuaikan pada Keputusan tentang Pengesahan Perpanjangan RPTKA. Retribusi dibayarkan setelah terbitnya Keputusan tentang Pengesahan Perpanjangan RPTKA dan sebelum TKA ditempatkan ke perusahaan. Jumlah yang dibayarkan dihitung berdasarkan tarif retribusi di kali dengan masa kerja Perpanjangan TKA. Kurs Dollar terhadap Rupiah berdasarkan yang berlaku. BUPATI KONAWE SELATAN, Ttd IRHAM KALENGGO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…