DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2025

Nomor: 62
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, BAB III PEMBENTUKAN, BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS, BAB VI HUBUNGAN KERJA, BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VIII PENDANAAN, BAB IX SANKSI ADMINISTRASI, BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa nilai partisipasi masyarakat, gotong royong, kemandirian, dan kearifan lokal merupakan landasan filosofis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga di tingkat Kelurahan diperlukan lembaga kemasyarakatan yang mampu menjadi wadah aspirasi, prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta menjadi mitra Lurah dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat secara terstruktur dan berkelanjutan;
b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Menimbang TENTANG PEDOMANPEMBENTUKANLEMBAGAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BUPATIKONAWESELATAN PROVINS!SULAWESI TENGGARA PERATURANBUPATIKONAWESELATAN NOMOR {, 2- TAHUN2025 lsALINANI• BUPATIKONAWESELATAN PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURANBUPATI KONAWESELATAN sALINAN] NOMOR62TAHUN2025 TENTANG PEDOMANPEMBENTUKANLEMBAGAPEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN Menimbang DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIKONAWESELATAN, a.bahwanilai partisipasimasyarakat,gotongroyong, kemandirian,dankearifanlokalmerupakanlandasan filosofisdalampenyelenggaraanpemerintahandi Indonesia,sehinggaditingkatKelurahandiperlukan lembagakemasyarakatanyangmampumenjadiwadah aspirasi, prakarsa,danperanaktif masyarakatserta menjadimitraLurahdalammenggerakkan pemberdayaanmasyarakatsecaraterstrukturdan berkelanjutan; b.bahwauntukmeningkatkanefektivitasperencanaan, pelaksanaan, danpengawasanpembangunanserta pemberdayaanmasyarakatdiKelurahan,diperlukan pedomanyang menjadiacuandalampembentukan danpenguatankelembagaanLembagaPemberdayaan MasyarakatKelurahan; c.bahwaberdasarkanketentuanPasal14ayat(2) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor18Tahun2018 tentangLembagaKemasyarakatanDesadanLembaga AdatDesa,perlumenetapkanPeraturanBupati tentangPedomanPembentukanLembaga PemberdayaanMasyarakatKelurahan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan. MEMUTUSKAN:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Mengingat
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan.

Pasal 2

(1)LPMK merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, LPMKbertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah.

2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe selatan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
7.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
8.Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang berperan dalam mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. BABII KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI - 3 --3-
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe selatan.
4.Kecarnatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Carnal.
5.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
7.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
8.Lembaga Kemasyarakalan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakal sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalarn memberdayakan masyarakat.
9.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang berperan dalam mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPMK merupakan mitra Lurah dalarn pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
(2)Dalarn melaksanakan tugasnya, LPMK berlanggung jawab kepada Carnal melalui Lurah.

Pasal 5

(1)LPMKdibentuk di setiap Kelurahan.
(2)Pembentukan LPMK dilakukan melalui musyawarah perwakilan masyarakat Kelurahan yang melibatkan unsur RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda.
(3)Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.menetapkan nama LPMKKelurahan;
2. b.menetapkan struktur organisasi; dan
3. c.memilih dan menetapkan calon pengurus LPMK.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK mempunyai fungsi meliputi:

a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
d.menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan basil pembangunan secara partisipatif;
e.menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3

LPMK bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong. - 4 -- 4-

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK mempunyai fungsi meliputi:

a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
d.menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan basil pembangunan secara partisipatif;
e.menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

(1)LPMK dibentuk di setiap Kelurahan.
(2)Pembentukan LPMK dilakukan melalui musyawarah perwakilan masyarakat Kelurahan yang melibatkan unsur RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda.
(3)Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.menetapkan narna LPMK Kelurahan;
2. b.menetapkan struktur organisasi; dan
3. c.memilih dan menetapkan calon pengurus LPMK. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. a.ketua;
5. b.wakil ketua;
6. c.sekretaris;
7. d.bendahara; dan
8. e.seksi-seksi.
(4)Struktur organisasi pengurus LPMK

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…