DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 4 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III PELAKSANA, BAB IV JENIS LAYANAN, BAB V PELAKSANAAN, BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, BAB VII PENDANAAN, BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN, BAB IX PELAPORAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layarlan Nomor Tunggal Panggilan Darurat maka Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat harus menggunakan Nomor 112;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undarig-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ]sALINAN] Menimbang Mengingat BUPATI KONAWE SELATAN PRO VIN SI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAANLAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN,

a.bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Konawe Selatan diperlukan guna mendukung pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/ atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat maka Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat harus menggunakan Nomor 112;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSRAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7.Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan CczZZ CerLter 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
8.Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
9.Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi.
10.Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan. 1 1. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
12.Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
13.VI7rfuciz Prit;czte Ivettuork (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) 1okasi ccizz center yang berbeda, bersifat aman/ secltre dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7.Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Call Center 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
8.Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
9.Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi.
10.Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/ atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
11.Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/ atau pelayanan rujukan.
12.Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
13.Virtual Private Network (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center yang berbeda, bersifat aman/ secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan CczZZ CerLter 112 terdiri dari:

a.pelaksana;
b.jenis layanan;
c.pelaksanaan;
d.tugas dan tanggungjawab;
e.pendanaan;
f.monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
1. 9.pelaporan.

BAB ILL

PELAKSANA

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Layanan Cciz! Center 112 dilaksanakan oleh Diskominfo.
(2)Penyelenggaraan Layanan Ccizz Center 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Instansi pemerintah; dan
3. c.Instansi terkait lainnya.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengintegrasian Layanan CczZZ CerLter 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a antara lain:
1. a.Dinas Komunikasio, Informatika dan Persandian;
2. b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. c.Satuan polisi pamong praja;
4. d.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
5. e.Dinas Kesehatan;
6. f.Dinas pekerjaan umum dan Tata Ruang;
  1. 9.Dinas Lingkungan Hidup;
7. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. i.Rumah sakit umum Daerah Konawe selatan;
(2)Instansi pemerintah yang terlibat dalam pengintegrasian Layanan Ccizz Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, antara lain:
1. a.Kepolisian Resor Konawe Selatan; dan
2. b.Komando Distrik Militer 1417 Halu Oleo Kendari
(3)Instansi terkait lainnya yang terlibat dalam pengintegrasian Layanan Ccizz CerLter 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c antara lain:
1. a.PI`. PLN (Persero);
2. b.Palang Merah Indonesia;
3. c.Badan SAR Nasional;
4. d.Manggala Agni; dan
5. e.Badan hukum lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Call Center 112 terdiri dari:

a.pelaksana;
b.jenis layanan;
c.pelaksanaan;
d.tugas dan tanggungjawab;
e.pendanaan;
f.monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
g.pelaporan.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 3

( 1) Penyelenggaraan Layanan Call Center 112 dilaksanakan oleh Diskominfo.

(2)Penyelenggaraan Layanan Call Center 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Instansi pemerintah; dan
3. c.Instansi terkait lainnya.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengintegrasian Layanan Call Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a antara lain:
1. a.Dinas Komunikasio, lnformatika dan Persandian;
2. b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. c.Satuan Polisi Pamong Praja;
4. d.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
5. e.Dinas Kesehatan;
6. f.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
7. g.Dinas Lingkungan Hidup;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. i.Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan;
(2)Instansi pemerintah yang terlibat dalam pengintegrasian Layanan Call Center 112 se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, antara lain:
1. a.Kepolisian Resor Konawe Selatan; dan
2. b.Komando Distrik Militer 1417 Halu Oleo Kendari
(3)Instansi terkait lainnya yang terlibat dalam pengintegrasian Layanan Call Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c antara lain:
1. a.PT. PLN (Persero);
2. b.Palang Merah Indonesia;
3. c.Badan SAR Nasional;
4. d.Manggala Agni; dan
5. e.Badan hukum lainnya.

BAB IV

JENIS LAYANAN

Pasal 5

Jenis Layanan CczZZ Ce7iter 112 meliputi:

a.Permintaan Pelayanan Ambulans gawat darurat;
b.Permintaan penyelamatan Manusia;
c.Penanganan Kebakaran;
d.Penanganan kejadian Kecelakaan;
e.Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
f.Penanganan kejadian terorisme;
1. 9.Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
h.Penanganan hewan buas atau berbisa;
i.Penanganan kejadian terkait Kebencanaan;
j.Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
k.Penanganan persampahan; I. Penanganan kerusakan jalan dan jembatan serta bangunan pemerintah; dan in. Penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 6

Bentuk integrasi jenis Layanan Ca,ZZ Center 112 antara Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV PELAKSANAAN

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016