DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 18 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENGADAAN, BAB III PERSYARATAN, BAB IV TAHAPAN PENGADAAN, BAB V PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN, BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN, BAB VII PEMBERHENTIAN, BAB VIII PENDANAAN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lalnnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan. Men8in8at 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) ;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAII SAKIT UMUM DAERAH KONAWE SELATAN. -, ]sALINAN] BUPATI KONAWE SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONAWE SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE SELATAN, Menimbang Mengingat Menetapkan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan penambahan tenaga di RSUD Kabupaten Konawe Selatan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga ProfesionaI Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KONAWE SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Rekening kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditunjuk oleh Bupati.
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan yang telah menerapkan BLUD.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah. 10.Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Keja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan peljanjian keria untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11.Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekeljaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
12.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah PNS dan/atau Tenaga Profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13.Pemimpin adalah pemimpin pada BLUD RSUD Konawe Selatan.
14.Gaji adalah imbalan kelja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan pegawal setiap

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Rekening kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditunjuk oleh Bupati.
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan yang telah menerapkan BLUD.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11.Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
12.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah PNS dan/ atau Tenaga Profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13.Pemimpin adalah pemimpin pada BLUD RSUD Konawe Selatan.
14.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan pegawai setiap bulan.
15.Insentif adalah imbalan kelja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/ Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan pegawai.
16.Tunjangan Tetap adalah imbalan kelja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
17.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan , keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 18.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kelja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
19.Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pemimpin untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
20.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dalan suatu organisasi. BAB 11 PENGADAAN

Pasal 2

(1)Sumber daya manusia BLUD RSUD Konawe Selatan terdiri atas:
1. a.Pejabat Pengelola; dan
2. b.Pegawai.
(2)Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Konawe Selatan terdiri atas:
1. a.PNS;
2. b.PPPK mendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
3. c.Tenaga Profesional lainnya.
(3)Dalam mendukung kineH.a BLUD RSUD Konawe Selatan, Pemimpin dapat melaksanakan pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional 1ainnya.
(4)Pengadaan Pejabat Pengelola sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengisi jabatan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan/atau Pejabat Teknis RSUD Konawe Selatan.
(5)Pengadaan untuk mengisi jabatan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan/atau Pejabat Teknis RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati. bulan.

15.Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/ Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan pegawai.
16.Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
17.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
18.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
19.Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pemimpin untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
20.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dalam suatu organ1sas1.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 2

(1)Sumber daya manusia BLUD RSUD Konawe Selatan terdiri atas:
1. a.Pejabat Pengelola; dan
2. b.Pegawai.
(2)Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Konawe Selatan terdiri atas:
1. a.PNS;
2. b.PPPK mendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
3. c.Tenaga Profesional lainnya.
(3)Dalam mendukung kinerja BLUD RSUD Konawe Selatan, Pemimpin dapat melaksanakan pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
(4)Pengadaan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengisi jabatan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan/ atau Pejabat Teknis RSUD Konawe Selatan.
(5)Pengadaan untuk mengisi jabatan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan/atau Pejabat Teknis RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati.
(6)Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(7)Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan jumlah dan komposisi yang disetujui oleh PPKD.
(8)Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan untuk menduduki jabatan ASN.

BAB ILL

PERSYARATAN

Pasal 3

Setiap warga negara Indonesia mempunyal kesempatan yang sama untuk mendaftar menjadi Pegawai BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenagr Fhofesional lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima tahun);
b.tidak berstatus sebagai PNS, PPPK dan Pejabat Pengelola RSUD Konawe Selatan;
c.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
d.tidak pemah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
e.memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
f.memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlalni dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan Jabatan ;
1. 9.sehatjasmani; dan
h.syarat kompetensi lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya adalah sebagai berikut:
1. a.Warga negara Indonesia;
2. b.Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling
(6)Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(7)Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan jumlah dan komposisi yang disetujui oleh PPKD.
(8)Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan untuk mendudukijabatan ASN.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftar menjadi Pegawai BLVD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima tahun);
b.tidak berstatus sebagai PNS, PPPK dan Pejabat Pengelola RSUD Konawe Selatan;
c.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
d.tidak pemah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
e.memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
f.memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan Jabatan;
g.sehat jasmani; dan
h.syarat kompetensi lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya adalah sebagai berikut:
1. a.Warga negara Indonesia;
2. b.Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
3. c.Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. d.Tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK;
5. e.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
6. f.Tidak pemah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
  1. 9.Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah saljana atau diploma IV;
7. h.Memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 7 (tujuh) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun;
8. i.Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; dan
9. j.Sehatjasmani dan rohani.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesual dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya adalah sebagai berikut:
1. a.Warga negara Indonesia;
2. b.Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
3. c.Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. d.Tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK;
5. e.Tidak menjadi anggota atau pengurus partal politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
6. f.Tidak pemah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
  1. 9.Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sapjana atau diploma IV;
7. h.Memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 9 (sembilan) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
8. i.Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
9. j.Sehatjasmani dan rohani.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Kompetensi Teknis sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan Pasal 4 ayat (1) huruf i diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekelja secara teknis
(2)Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. tinggi 60 (enam puluh) tahun;
1. c.Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
2. d.Tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK;
3. e.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
4. f.Tidak pemah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
5. g.Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
6. h.Memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 7 (tujuh) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun;
7. i.Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; dan
8. j.Sehatjasmani dan rohani.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD RSUD Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya adalah sebagai berikut:
1. a.Warga negara Indonesia;
2. b.Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
3. c.Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
4. d.Tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK;
5. e.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
6. f.Tidak pemah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
7. g.Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
8. h.Memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 9 (sembilan) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
  1. 1.Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
9. j.Sehat jasmani dan rohani.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…