DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 9. 10. 11. 12. 13. 14. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita Negara RepublikIndonesiatahun 2015Nomor2036), sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanmenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentang PerubahanAtasPeraturanmenteriDalamNegeri Nomor80Tahun2015tentangPembentukanProduk HukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesia tahun 2019Nomor157); PeraturanMenteriPendidikan,Kebudayaan,Riset,dan TeknologiNomor47Tahun2023tentangStandar Pengelolaan padaPendidikanAnakUsiaDini,Jenjang Pendidikandasar,danJenjang PendidikanMenengah (BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor 596); Peratutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Murid Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612); Peraturan Meneteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3); Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 86 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 87); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dinas adalah dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.
5.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6.Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
8.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 10.0rang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
11.Perpindahan Murid adalah penerimaan Murid dari suatu sekolah ke sekolah lain. 12.Jjazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan. 0
13.Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
14.Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
15.Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
16.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Murid termasuk yang memiliki hambatan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Murid pada umumnya. 17.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
18.Dewan Guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan Murid baru pada pelaksanaan SPMB.
19.Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara.
20.Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 21.Jalur Afirmasi adalah jalur SPMB yang diperuntukkan khusus bagi Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas 22.Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur SPMB dimana orang tua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Kabupaten Kotabaru ke Kabupaten Kotabaru
23.Jalur Prestasi adalah jalur SPMB berdasarkan prestasi baik akademik maupun non akademik. 24.Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk menampung Murid yang berbakat dalam bidang olahraga tertentu.

Pasal 2

Asas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) meliputi:

a.Obyektif artinya bahwa SPMB bagi murid baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum; Transparan artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali murid, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi; dan Akuntabel artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun lainnya.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya peraturan Bupati ini, yaitu untuk: a. b. C. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan; mewujudkan pengelolaan SPMB yang baik, lancer, serta sederhana berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif; dan digunakan sebagai pedoman bagi:

1.Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan SPMB; dan
2.Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMB.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi: FRrmoao0 TP

(1)() . jalur penyelenggaraan SPMB; wilayah Domisili SPMB; mekanisme dan persyaratan SPMB; tahapan SPMB; pendataan ulang dan pemutahiran data; perpindahan murid; pelaporan dan pengawasan; dan sanksi.

BAB IL

JALUR PENYELENGGARAAN SPMB

Pasal 5

Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a.domisili;
b.afirmasi;
c.perpindahan tugas orang tua/wali atau anak guru; dan
d.prestasi. Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
a.kuota Jalur Domisili SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
b.kuota SPMB Jalur Domisili SMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah; pendaftaran SPMB Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam Wilayah Satuan Pendidikan terdekat; . domisili calon murid didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang terbit paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB; Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili; perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana chmaksud pada huruf d, antara lain . penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid);
1. 2.pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
2. 3.Kartu Keluarga (KK) hilang atau rusak. dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga (KK), maka harus disertakan:
3. 1.Kartu Keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
4. 2.surat keterangan kehilangan dari kepolisisan apabila Kartu Keluarga (KK) hilang. . dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut; nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu Keluarga sebelumnya; dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Kartu Keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/ wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga (KK) terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang; . surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB; seleksi Jalur Domisili didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal/domisili calon murid ke sekolah; . calon murid baru hanya bisa memilih 1 jalur pendaftaran dalam 1 (satu) Wilayah Satuan Pendidikan terdekat;
n.dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Domisili memiliki jarak domisili yang sama, maka seleksi penentuan murid ditentukan melalui usia tertua dari calon murid baru; dan selain melakukan pendaftaran SPMB melalui Jalur Domisili dalam wilayah satuan pendidikan yang telah ditetapkan, calon murid baru dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi, di luar wilayah domisili murid sepanjang memenuhi persyaratan.

(3)Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
1. a.diperuntukan bagi calon murid baru:
  1. 1.berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  2. 2.penyandang disabilitas. SPMB melalui jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon murid baru yang berdomisili di Dalam Wilayah maupun di Luar Wilah Satuan Pendidikan terdekat; kuota jalur Afirmasi SD paling sedikit 15% (lima belas persen) dan SMP paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah; bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
  3. 1.kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam data pokok pendidikan;
  4. 2.kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosisal; atau
  5. 3.bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); jika kuota jalur ini belum terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke jalur domisili; dalam hal pendaftar SPMB Jalur Afirmasi melebihi kuota, maka seleksi SPMB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  6. 1.keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
  7. 2.jarak terdekat ke sekolah; dan
  8. 3.usia tertua. bagi calon murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
  9. 1.surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
  10. 2.surat keterangan dari psikolog; dan/atau
  11. 3.kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(4)jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut: a. b. kuota Jalur Perpindahan orang tua/wali bagi SD dan SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibuktikan dengan surat penugasan dari: Instansi; Lembaga; Kantor; Perusahaan yang mempekerjakan; dan/atau Surat Keterangan Pindah Domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peseta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar; dan dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Perpindahan Orang Tua/Wali melampaui jumlah kuota yang ditentukan, maka penentuan seleksi murid baru ditentukan melalui jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah. O b 010 =
(5)jalur Prestasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) huruf d diatur sebagai berikut: a. b. C. kuota jalur prestasi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah; jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid baru dari dalam dan di luar wilayah zonasi; rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat 1 — 3 nilai rapor murid dari sekolah asal; prestasi dibidang akademik maupun non-akademik; rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada data pokok pendidikan:

1.skor nilai rata-rata pada rapor 5 (lima) semester terakhir;
2.skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang non-akademik minimal pada tingkat kabupaten/kota dan/atau, tigkat provinsi, tingkat nasional, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran SPMB; dan/atau
3.bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh: a) Pemerintah Pusat; b) Pemerintah daerah; c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau e) lembaga lainnya.

Pasal 6

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan untuk:

a.Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); Sekolah Indonesia di luar negeri; Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus; Sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus: Sekolah berasrama; Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar. mo 0o

BAB III

WILAYAH DOMISILI

Pasal 7

(1)ketentuan wilayah domisili SPMB diatur sebagai berikut:
1. a.Dalam wilayah domisili merupakan domisili calon murid baru di dalam dan di luar wilayah domisili yang berjarak O (nol) sampai dengan 2 (dua) kilometer dari satuan pendidikan; dan
2. b.Luar wilayah domisili merupakan domisili calon murid baru di dalam dan di luar wilayah domisili yang berjarak lebih dari 2 (dua) kilometer dari satuan pendidikan.
(2)wilayah domisili SPMB TK merupakan domisili calon murid baru di dalam yang berada di wilayah satuan pendidikan terdekat.
(3)wilayah domisili SPMB SD didasarkan pada kelompok wilayah desa yang berada di dalam wilayah satuan pendidikan terdekat.
(4)wilayah domisili SPMB SD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) terdiri dari desa/kelurahan sebagaimana terlampir.
(5)wilayah domisili SPMB SMP merupakan domisili calon murid baru di dalam dan luar wilayah satuan pendidikan terdekat.
(6)wilayah domisili SPMB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) terdiri dari desa/kelurahan sebagaimana terlampir.

Pasal 8

Jumlah calon murid baru yang berasal dari luar wilayah domisili paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN SPMB

Pasal 9

Persyaratan calon murid baru TK meliputi :

a.paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b.paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

(1)persyaratan calon murid baru SD, meliputi:
1. a.7 (tujuh) tahun; atau
2. b.paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
(2)persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon murid baru yang berusia 7 (tujuh) tahun.
(3)persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid baru yang memiliki :
1. a.kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
2. b.kesiapan psikis.
(4)calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(5)dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP meliputi:

a.berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
b.memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI;
c.memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang sejenis bagi calon murid baru pemeluk agama Islam lulusan SD umum;
d.persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dibuktikan dengan:
1. 1.ijazah; atau
2. 2.dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dinas adalah dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.
5.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6.Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
8.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 10.0rang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
11.Perpindahan Murid adalah penerimaan Murid dari suatu sekolah ke sekolah lain. 12.Jjazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan. 0
13.Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
14.Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
15.Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
16.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Murid termasuk yang memiliki hambatan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Murid pada umumnya. 17.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
18.Dewan Guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan Murid baru pada pelaksanaan SPMB.
19.Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara.
20.Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 21.Jalur Afirmasi adalah jalur SPMB yang diperuntukkan khusus bagi Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas 22.Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur SPMB dimana orang tua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Kabupaten Kotabaru ke Kabupaten Kotabaru
23.Jalur Prestasi adalah jalur SPMB berdasarkan prestasi baik akademik maupun non akademik. 24.Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk menampung Murid yang berbakat dalam bidang olahraga tertentu.

Pasal 2

Asas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) meliputi:

a.Obyektif artinya bahwa SPMB bagi murid baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum; Transparan artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali murid, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi; dan Akuntabel artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun lainnya.

Pasal 3

1.Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan SPMB; dan
2.Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMB.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi: FRrmoao0 TP

(1)() . jalur penyelenggaraan SPMB; wilayah Domisili SPMB; mekanisme dan persyaratan SPMB; tahapan SPMB; pendataan ulang dan pemutahiran data; perpindahan murid; pelaporan dan pengawasan; dan sanksi.

BAB IL

JALUR PENYELENGGARAAN SPMB

Pasal 5

Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a.domisili;
b.afirmasi;
c.perpindahan tugas orang tua/wali atau anak guru; dan
d.prestasi. Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
a.kuota Jalur Domisili SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
b.kuota SPMB Jalur Domisili SMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah; pendaftaran SPMB Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam Wilayah Satuan Pendidikan terdekat; . domisili calon murid didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang terbit paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB; Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili; perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana chmaksud pada huruf d, antara lain . penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid);
1. 2.pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
2. 3.Kartu Keluarga (KK) hilang atau rusak. dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga (KK), maka harus disertakan:
3. 1.Kartu Keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
4. 2.surat keterangan kehilangan dari kepolisisan apabila Kartu Keluarga (KK) hilang. . dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut; nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu Keluarga sebelumnya; dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Kartu Keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/ wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga (KK) terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang; . surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB; seleksi Jalur Domisili didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal/domisili calon murid ke sekolah; . calon murid baru hanya bisa memilih 1 jalur pendaftaran dalam 1 (satu) Wilayah Satuan Pendidikan terdekat;
n.dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Domisili memiliki jarak domisili yang sama, maka seleksi penentuan murid ditentukan melalui usia tertua dari calon murid baru; dan selain melakukan pendaftaran SPMB melalui Jalur Domisili dalam wilayah satuan pendidikan yang telah ditetapkan, calon murid baru dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi, di luar wilayah domisili murid sepanjang memenuhi persyaratan.

(3)Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
1. a.diperuntukan bagi calon murid baru:
  1. 1.berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  2. 2.penyandang disabilitas. SPMB melalui jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon murid baru yang berdomisili di Dalam Wilayah maupun di Luar Wilah Satuan Pendidikan terdekat; kuota jalur Afirmasi SD paling sedikit 15% (lima belas persen) dan SMP paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah; bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
  3. 1.kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam data pokok pendidikan;
  4. 2.kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosisal; atau
  5. 3.bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); jika kuota jalur ini belum terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke jalur domisili; dalam hal pendaftar SPMB Jalur Afirmasi melebihi kuota, maka seleksi SPMB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  6. 1.keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
  7. 2.jarak terdekat ke sekolah; dan
  8. 3.usia tertua. bagi calon murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
  9. 1.surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
  10. 2.surat keterangan dari psikolog; dan/atau
  11. 3.kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(4)jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut: a. b. kuota Jalur Perpindahan orang tua/wali bagi SD dan SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibuktikan dengan surat penugasan dari: Instansi; Lembaga; Kantor; Perusahaan yang mempekerjakan; dan/atau Surat Keterangan Pindah Domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peseta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar; dan dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Perpindahan Orang Tua/Wali melampaui jumlah kuota yang ditentukan, maka penentuan seleksi murid baru ditentukan melalui jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah. O b 010 =
(5)jalur Prestasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) huruf d diatur sebagai berikut: a. b. C. kuota jalur prestasi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah; jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid baru dari dalam dan di luar wilayah zonasi; rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat 1 — 3 nilai rapor murid dari sekolah asal; prestasi dibidang akademik maupun non-akademik; rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada data pokok pendidikan:

1.skor nilai rata-rata pada rapor 5 (lima) semester terakhir;
2.skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang non-akademik minimal pada tingkat kabupaten/kota dan/atau, tigkat provinsi, tingkat nasional, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran SPMB; dan/atau
3.bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh: a) Pemerintah Pusat; b) Pemerintah daerah; c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau e) lembaga lainnya.

Pasal 6

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan untuk:

a.Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); Sekolah Indonesia di luar negeri; Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus; Sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus: Sekolah berasrama; Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar. mo 0o

BAB III

WILAYAH DOMISILI

Pasal 7

(1)ketentuan wilayah domisili SPMB diatur sebagai berikut:
1. a.Dalam wilayah domisili merupakan domisili calon murid baru di dalam dan di luar wilayah domisili yang berjarak O (nol) sampai dengan 2 (dua) kilometer dari satuan pendidikan; dan
2. b.Luar wilayah domisili merupakan domisili calon murid baru di dalam dan di luar wilayah domisili yang berjarak lebih dari 2 (dua) kilometer dari satuan pendidikan.
(2)wilayah domisili SPMB TK merupakan domisili calon murid baru di dalam yang berada di wilayah satuan pendidikan terdekat.
(3)wilayah domisili SPMB SD didasarkan pada kelompok wilayah desa yang berada di dalam wilayah satuan pendidikan terdekat.
(4)wilayah domisili SPMB SD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) terdiri dari desa/kelurahan sebagaimana terlampir.
(5)wilayah domisili SPMB SMP merupakan domisili calon murid baru di dalam dan luar wilayah satuan pendidikan terdekat.
(6)wilayah domisili SPMB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) terdiri dari desa/kelurahan sebagaimana terlampir.

Pasal 8

Jumlah calon murid baru yang berasal dari luar wilayah domisili paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN SPMB

Pasal 9

Persyaratan calon murid baru TK meliputi :

a.paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b.paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

(1)persyaratan calon murid baru SD, meliputi:
1. a.7 (tujuh) tahun; atau
2. b.paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
(2)persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon murid baru yang berusia 7 (tujuh) tahun.
(3)persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid baru yang memiliki :
1. a.kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
2. b.kesiapan psikis.
(4)calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(5)dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP meliputi:

a.berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
b.memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI;
c.memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang sejenis bagi calon murid baru pemeluk agama Islam lulusan SD umum;
d.persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dibuktikan dengan:
1. 1.ijazah; atau
2. 2.dokumen lain yang menyatakan kelulusan.