Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2025
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa, . berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa:
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820),
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801), . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6914), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623), . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779), . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 .Nomor -. 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100), 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89),
MEMUTUSKAN: : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARUNOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 3 at Daerah adalah Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Bupati adalah Bupati Kotabaru, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah: Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 10. K4: 12. 13. 14. 15. 16. 4, diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan, Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu, Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian seragam warna khaki yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian seragam kemeja berwarna putih yang dipakai oleh pejabat dan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya. Pakaian Adat Daerah adalah pakaian khas Batik Sasirangan yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk atribut dan kelengkapannya
BAB II JENIS PAKAIAN DINAS
BAB II
db “II
BAB III MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DESA Bagian Kedua PDU
BAB III
Bagian Ketiga Pakaian Adat Daerah
Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:
Bagian Keempat Pakaian Seragam Olahraga
Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, sebagai berikut:
BAB IV MODEL PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA Bagian Kesatu PDH
BAB IV
Bagian Kedua Pakaian Adat Daerah
Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:
Bagian Ketiga Pakaian Seragam Olahraga
Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
Model Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. BAB V ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
BAB V
Kelengkapan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:
Membuka PDF…