DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa, . berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820),
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801), . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6914), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623), . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779), . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 .Nomor -. 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100), 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89),
13.Peratuan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 23),
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3),
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 3). MEMUTUSKAN: : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARUNOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 3 at Daerah adalah Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Bupati adalah Bupati Kotabaru, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah: Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 10. K4: 12. 13. 14. 15. 16. 4, diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan, Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu, Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian seragam warna khaki yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian seragam kemeja berwarna putih yang dipakai oleh pejabat dan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya. Pakaian Adat Daerah adalah pakaian khas Batik Sasirangan yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk atribut dan kelengkapannya

18.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

(1)Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
1. a.PDH, yaitu:
  1. 1.PDH Warna Khaki,
  2. 2.PDH Kemeja Putih, dan
  3. 3.PDH Batik Daerah/nasional. db “II
2. c.Pakaian seragam KORPRI
3. d.Pakaian Adat Daerah: dan
4. e.Pakaian Seragam Olahraga.
(2)Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.PDH, yaitu:
  1. 1.PDH Kemeja Putih, dan
  2. 2.PDH Batik Daerah/nasional.
2. b.Pakaian Adat Daerah: dan
3. c.Pakaian Seragam Olahraga.

BAB III

MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

Pasal 3

(1)PDU sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
(2)PDU sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai oleh Kepala Desa.
(3)PDU sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

1.PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :

a.kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak,
b.celana panjang warna putih, dan
c.kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
1. 2.PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
a.kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak,
b.rok panjang warna putih, dan
c.kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
1. 3.PDH Batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 4

Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:

a.Pakaian adat daerah pria adalah jenis batik sasirangan, dengan ketentuan:
1. 1.Kemeja lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, berkancing 5 (buah),
2. 2.celana panjang warna hitam/gelap (non jeans), dan
3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
b.Pakaian khas daerah wanita, dengan ketentuan:
1. 1.kemeja lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu,
2. 2.kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, dan
3. 3.celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non jeans).
c.Pakaian khas daerah untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 5

(1)Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut : Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, sebagai berikut:
1. a.kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek, dan
2. b.celana olahraga training.
(2)Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

BAB IV

MODEL PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a . angka 1, sebagai berikut :
1. a.PDH Kemeja Putih pria, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan pendek, berkerah berdiri, tanpa lidah bahu, 1 (satu) saku depan atas sebelah kiri tanpa tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai nama Kabupaten Kotabaru dan Lambang Kabupaten Kotabaru, dan tanpa menggunakan lencana KORPRI,
  2. 2.celana panjang warna hitam (non jeans), dan
  3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
2. b.PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, tanpa lidah bahu, 1 (satu) saku depan atas sebelah kiri tanpa tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai nama Kabupaten Kotabaru dan Lambang Kabupaten Kotabaru, dan tanpa menggunakan lencana KORPRI:
  2. 2.celana panjang (tidak ketat)/rok warna hitam, dan
  3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
3. c.PDH kemeja putih wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
(2)PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2, sebagai berikut:
1. a.PDH Batik pria, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja batik lengan pendek, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku sebelah kiri atas tanpa tutup, berkancing 5 (lima) buah,
  2. 2.celana panjang warna hitam/ gelap (non jeans), dan
  3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
2. b.PDH Batik wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja batik lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, kerah rebah/tertutup, saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, dan
  2. 2.celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non jeans).
3. c.PDH Batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 7

Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

a.Pakaian Adat Daerah pria adalah jenis Batik Sasirangan, dengan ketentuan:
1. 1.Kemeja lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, berkancing 5 (buah),
2. 2.celana panjang warna hitam/gelap (non jeans), dan
3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
b.Pakaian Adat Daerah wanita, dengan ketentuan:
1. 1.kemeja lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, dan
2. 2.celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non jeans).
c.Pakaian Adat Daerah untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 8

(1)Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut : Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek, dan
2. b.celana olahraga training.
(2)Keseragaman model Pakaian Olahraga ditentukan oleh Kepala Desa masing-masing.
(3)Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 9

Model Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 10

(1)Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
1. a.tanda pangkat, tanda jabatan, tanda jasa, lencana korps pegawai Republik Indonesia, Nalencana perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh indonesia
2. f.papan nama,
3. g.nama Kementrian Dalam Negeri,
4. h.nama Kabupaten Kotabaru, dan
5. i.lambang daerah Kabupaten Kotabaru.
(2)Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.papan nama, b.nama Kabupaten Kotabaru, dan
2. c.lambang daerah Kabupaten Kotabaru.

Pasal 11

Kelengkapan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

a.tutup kepala,
b.ikat pingggang nilon / kulit,
c.kaos kaki dan sepatu hitam pria pantofel bertali untuk PDH,
d.sepatu hitam wanita pantofel dengan hak sepatu maksimal 5 cm,
e.sepatu dan kaos kaki putih untuk PDU Kepala Desa,
f.kerudung wanita berjilbab, dengan ketentuan :
1. 1.PDH khaki warna krem polos,
2. 2.PDH Kemeja Putih warna pink salem,
3. 3.PDH Batik Daerah/nasional disesuaikan dengan baju tanpa motif (polos),
4. 4.PDU disesuaikan dengan baju tanpa motif (polos):

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820),
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801), . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6914), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623), . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779), . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 .Nomor -. 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100), 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89),
13.Peratuan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 23),
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3),
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 3). MEMUTUSKAN: : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARUNOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

18.Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

(1)Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
1. a.PDH, yaitu:
  1. 1.PDH Warna Khaki,
  2. 2.PDH Kemeja Putih, dan
  3. 3.PDH Batik Daerah/nasional. db “II
2. c.Pakaian seragam KORPRI
3. d.Pakaian Adat Daerah: dan
4. e.Pakaian Seragam Olahraga.
(2)Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.PDH, yaitu:
  1. 1.PDH Kemeja Putih, dan
  2. 2.PDH Batik Daerah/nasional.
2. b.Pakaian Adat Daerah: dan
3. c.Pakaian Seragam Olahraga.

BAB III

MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

Pasal 3

(1)PDU sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
(2)PDU sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai oleh Kepala Desa.
(3)PDU sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

1.PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :

a.kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak,
b.celana panjang warna putih, dan
c.kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
1. 2.PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
a.kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak,
b.rok panjang warna putih, dan
c.kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
1. 3.PDH Batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 4

Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:

a.Pakaian adat daerah pria adalah jenis batik sasirangan, dengan ketentuan:
1. 1.Kemeja lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, berkancing 5 (buah),
2. 2.celana panjang warna hitam/gelap (non jeans), dan
3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
b.Pakaian khas daerah wanita, dengan ketentuan:
1. 1.kemeja lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu,
2. 2.kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, dan
3. 3.celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non jeans).
c.Pakaian khas daerah untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 5

(1)Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagai berikut : Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, sebagai berikut:
1. a.kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek, dan
2. b.celana olahraga training.
(2)Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

BAB IV

MODEL PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a . angka 1, sebagai berikut :
1. a.PDH Kemeja Putih pria, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan pendek, berkerah berdiri, tanpa lidah bahu, 1 (satu) saku depan atas sebelah kiri tanpa tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai nama Kabupaten Kotabaru dan Lambang Kabupaten Kotabaru, dan tanpa menggunakan lencana KORPRI,
  2. 2.celana panjang warna hitam (non jeans), dan
  3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
2. b.PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, tanpa lidah bahu, 1 (satu) saku depan atas sebelah kiri tanpa tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai nama Kabupaten Kotabaru dan Lambang Kabupaten Kotabaru, dan tanpa menggunakan lencana KORPRI:
  2. 2.celana panjang (tidak ketat)/rok warna hitam, dan
  3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
3. c.PDH kemeja putih wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
(2)PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2, sebagai berikut:
1. a.PDH Batik pria, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja batik lengan pendek, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku sebelah kiri atas tanpa tutup, berkancing 5 (lima) buah,
  2. 2.celana panjang warna hitam/ gelap (non jeans), dan
  3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
2. b.PDH Batik wanita, dengan ketentuan:
  1. 1.kemeja batik lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, kerah rebah/tertutup, saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, dan
  2. 2.celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non jeans).
3. c.PDH Batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 7

Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

a.Pakaian Adat Daerah pria adalah jenis Batik Sasirangan, dengan ketentuan:
1. 1.Kemeja lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, berkancing 5 (buah),
2. 2.celana panjang warna hitam/gelap (non jeans), dan
3. 3.baju kemeja dikeluarkan.
b.Pakaian Adat Daerah wanita, dengan ketentuan:
1. 1.kemeja lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, dan
2. 2.celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non jeans).
c.Pakaian Adat Daerah untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 8

(1)Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut : Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek, dan
2. b.celana olahraga training.
(2)Keseragaman model Pakaian Olahraga ditentukan oleh Kepala Desa masing-masing.
(3)Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 9

Model Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 10

(1)Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
1. a.tanda pangkat, tanda jabatan, tanda jasa, lencana korps pegawai Republik Indonesia, Nalencana perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh indonesia
2. f.papan nama,
3. g.nama Kementrian Dalam Negeri,
4. h.nama Kabupaten Kotabaru, dan
5. i.lambang daerah Kabupaten Kotabaru.
(2)Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.papan nama, b.nama Kabupaten Kotabaru, dan
2. c.lambang daerah Kabupaten Kotabaru.

Pasal 11

Kelengkapan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

a.tutup kepala,
b.ikat pingggang nilon / kulit,
c.kaos kaki dan sepatu hitam pria pantofel bertali untuk PDH,
d.sepatu hitam wanita pantofel dengan hak sepatu maksimal 5 cm,
e.sepatu dan kaos kaki putih untuk PDU Kepala Desa,
f.kerudung wanita berjilbab, dengan ketentuan :
1. 1.PDH khaki warna krem polos,
2. 2.PDH Kemeja Putih warna pink salem,
3. 3.PDH Batik Daerah/nasional disesuaikan dengan baju tanpa motif (polos),
4. 4.PDU disesuaikan dengan baju tanpa motif (polos):