DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Bupati berwenang

Menetapkan

menetapkan Administrasi Pemerintahan Desa:

d.berdasarkan berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Mengingat Et. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623), 9. 10. Id: 12: 13. 14, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89), Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 07), Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 3).
1. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 3).
2. 16.Kode klasifikasi surat adalah sistem pengelompokan surat berdasarkan isi dan fungsinya untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, dan penyimpanan arsip. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
5.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. 10. El. Dipindahkan menjadi Pasal 1 angka 3 baru dalam Raperbup ini. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 1P3 13. 14. 15. 16. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan. Kode klasifikasi surat adalah sistem pengelompokan surat berdasarkan isi dan fungsinya untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, dan penyimpanan arsip.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. Cc. kewenangan, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

a.Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.
b.Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka: Penyelenggaraan pemerintahan Desa Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat. rm an Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.
i.Aparatur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melaksanakan pengisian Buku Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, dan Administrasi Pembangunan adalah Perangkat Desa dan Bendahara Desa. j-. Aparatur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melaksanakan pengisian Buku Administrasi lainnya adalah BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
1. a.Tertib pencatatan data dan informasi dalam
(2)
(1)
(2)buku-buku register desa dan penggunaan kode klasifikasi, dan
1. b.Pengembangan buku register desa dan penggunaan kode klasifikasi yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa dan penggunaan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Pasal 5

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Buku Peraturan Di Desa:
b.Buku Keputusan Kepala Desa,
c.Buku Inventaris dan Kekayaan Desa,
d.Buku Aparat Pemerintah Desa,
e.Buku Tanah Kas Desa:
f.Buku Tanah di Desa,
g.Buku Agenda,
h.Buku Ekspedisi, dan

(3)4
(1)
(2)
(3)ii Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pengisian Buku Administrasi umum secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 6

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Buku Induk Penduduk, Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
b.Buku Mutasi Penduduk Desa:
c.Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk,
d.Buku Penduduk Sementara, dan Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. (4

(1)
(2)
(3)
(4)Pengisian Buku Administrasi Penduduk secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 7

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.buku anggaran pendapatan dan belanja Desa, buku rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank Desa.» 90 Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pengisian Buku Administrasi Keuangan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 8

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: buku rencana kerja pembangunan Desa, buku kegiatan pembangunan, buku inventarisasi hasil pembangunan, dan ap? » buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk dan tata cara pengisian buku Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pengisian Buku Administrasi Pembangunan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 9

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dimuat

(2)
(3)
(4)dalam buku administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.Kegiatan BPD dalam buku administrasi BPD,
2. b.Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam buku administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Buku Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
3. a.buku Agenda, buku Ekspedisi, buku Data Inventaris BPD: 2buku Laporan Keuangan BPD, buku Tamu BPD, buku Data Anggota BPD, buku Data Kegiatan BPD, buku Data Aspirasi Masyarakat, buku Daftar Hadir Rapat BPD: buku Notulen Rapat BPD, buku Data Peraturan/Keputusan BPD, Pu Ba ap NN Eki buku Data Peraturan Desa: . buku Keputusan Musyawarah Desa, B5 B buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Buku Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :
4. a.Buku Agenda,
5. b.Buku Data Inventaris, Cc. Buku Laporan Keuangan,
6. d.Buku Data Anggota,
7. e.Buku Data Kegiatan.
(5)Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KODE KLASIFIKASI

Pasal 10

(1)Tata cara klasifikasi merupakan hasil analisis fungsi dalam menyusun skema Klasifikasi yang terdiri dari jenjang fungsi yang disusun secara sistematis dan logis dari pengertian luas ke pengertian yang bersifat spesifik dan teknis.
(2)Klasifikasi menggunakan kode klasifikasi berupa angka.
(3)Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
(4)Ketentuan mengenai kode Klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang mengatur kode klasifikasi

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Bupati berwenang

Menetapkan

menetapkan Administrasi Pemerintahan Desa:

d.berdasarkan berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Mengingat Et. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623), 9. 10. Id: 12: 13. 14, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89), Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 07), Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 3).
1. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 3).
2. 16.Kode klasifikasi surat adalah sistem pengelompokan surat berdasarkan isi dan fungsinya untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, dan penyimpanan arsip. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
5.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. 10. El. Dipindahkan menjadi Pasal 1 angka 3 baru dalam Raperbup ini. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 1P3 13. 14. 15. 16. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan. Kode klasifikasi surat adalah sistem pengelompokan surat berdasarkan isi dan fungsinya untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, dan penyimpanan arsip.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. Cc. kewenangan, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

a.Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.
b.Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka: Penyelenggaraan pemerintahan Desa Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat. rm an Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana.
i.Aparatur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melaksanakan pengisian Buku Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, dan Administrasi Pembangunan adalah Perangkat Desa dan Bendahara Desa. j-. Aparatur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melaksanakan pengisian Buku Administrasi lainnya adalah BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
1. a.Tertib pencatatan data dan informasi dalam
(2)
(1)
(2)buku-buku register desa dan penggunaan kode klasifikasi, dan
1. b.Pengembangan buku register desa dan penggunaan kode klasifikasi yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa dan penggunaan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.

Pasal 5

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Buku Peraturan Di Desa:
b.Buku Keputusan Kepala Desa,
c.Buku Inventaris dan Kekayaan Desa,
d.Buku Aparat Pemerintah Desa,
e.Buku Tanah Kas Desa:
f.Buku Tanah di Desa,
g.Buku Agenda,
h.Buku Ekspedisi, dan

(3)4
(1)
(2)
(3)ii Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pengisian Buku Administrasi umum secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 6

a.Buku Induk Penduduk, Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
b.Buku Mutasi Penduduk Desa:
c.Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk,
d.Buku Penduduk Sementara, dan Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga. Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. (4

(1)
(2)
(3)
(4)Pengisian Buku Administrasi Penduduk secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Pasal 7

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.buku anggaran pendapatan dan belanja Desa, buku rencana anggaran biaya, buku kas pembantu kegiatan, buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank Desa.» 90 Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pengisian Buku Administrasi Keuangan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 8

Pasal 9

(2)
(3)
(4)dalam buku administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.Kegiatan BPD dalam buku administrasi BPD,
2. b.Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam buku administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Buku Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
3. a.buku Agenda, buku Ekspedisi, buku Data Inventaris BPD: 2buku Laporan Keuangan BPD, buku Tamu BPD, buku Data Anggota BPD, buku Data Kegiatan BPD, buku Data Aspirasi Masyarakat, buku Daftar Hadir Rapat BPD: buku Notulen Rapat BPD, buku Data Peraturan/Keputusan BPD, Pu Ba ap NN Eki buku Data Peraturan Desa: . buku Keputusan Musyawarah Desa, B5 B buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Buku Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :
4. a.Buku Agenda,
5. b.Buku Data Inventaris, Cc. Buku Laporan Keuangan,
6. d.Buku Data Anggota,
7. e.Buku Data Kegiatan.
(5)Bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KODE KLASIFIKASI

Pasal 10

(1)Tata cara klasifikasi merupakan hasil analisis fungsi dalam menyusun skema Klasifikasi yang terdiri dari jenjang fungsi yang disusun secara sistematis dan logis dari pengertian luas ke pengertian yang bersifat spesifik dan teknis.
(2)Klasifikasi menggunakan kode klasifikasi berupa angka.
(3)Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
(4)Ketentuan mengenai kode Klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang mengatur kode klasifikasi