DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perencanaan pengadaan; menetapkan dan mengumumkan RUP; melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi gagal; menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; menetapkan Pejabat Pengadaan; menetapkan PPTK; menetapkan Pejabat Pengadaan; menetapkan penyelenggara Swakelola; menetapkan tim teknis; . menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;

n.menyatakn tender gagal/seleksi gagal; melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
a.tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah); atau s
b.seleksi/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2)PA melimpahkan kewenanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.
(3)Pelimpahan kewenangan PA kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PA.

Pasal 12

(1)KPA sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b melaksanankan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA
(2)KPA diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotabaru
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 paragraf 2 ayat (1), KPA berwenang mejawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi
(4)KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terkait dengan;
1. a.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
2. b.Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(5)KPA dapat merangkap sebagai PPK

Pasal 13

PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢, mempunyai kewenangan sebagai berikut: Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan ; Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan; Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;

e.Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan /Sub kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa
f.Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BLUD Mo Ep

Pasal 14

(1)Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. b.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerja konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. c.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. d.melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
(2)Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memiliki sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa tingat dasar/level 1.

Pasal 15

(1)PokjaPemilihansebagaimana dimaksuddalamPasal10hurufe,memiliki tugas sebagaiberikut: a.melaksanakanpersiapandanpelaksanaanpemilihan penyediakecualiE- purchasingdanpengadaanlangsung dalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b.menetapkan pemenangpemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan dalamPengadaan Barang/JasaPemerintah: 1.tender/penunjukanlangsunguntukpaketpengadaan barang/pekerjaankonstruksi/jasalainnyadengannilaipagu anggaranpalingbanyakRp.100.000.000.000,00(seratusmiliar rupiah);dan 2.seleksi/penunjukan langsung untukpaketpengadaanjasa konsultansidengannilaipaguanggaranpalingbanyakRp. 10.000.000.000,00(sepuluhmiliar rupiah).
(2)PokjaPemilihansebagaimana dimaksudpadaayat(1)beranggotakan3(tiga) orang.
(3)Dalamhalberdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota PokjaPemilihansebagaimana dimaksudpadaayat(2)dapatditambah sepanjang berjumlahgasal.
(4)Pokja pemilihan dapat dibantuoleh tim ahliatau tenagaahli. \ .

Pasal 16

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f memiliki kriteria:

(1)Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni.
(2)Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
(3)Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes.
(4)Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
(5)Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah/kampus.
(6)Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu.
(7)Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha.
(8)Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat. Contoh: Jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera, pelestarian lingkungan hidup, produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan.
(9)Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa Pembangunan fisik maupun non fisik.
1. a.Pembangunan fisik dapat berupa Pekerjaan Konstruksi sederhana yang hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur resapan, pembuatan gapura atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat. o
2. b.Peningkatan pembangunan non fisik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh: Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu, pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas sanitasi sederhana

Pasal 17

(1)Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, wajib memenuhi kualifikas sesuai dengan barang/jasa yang didakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
1. a.Pelaksanaan kontrak
2. b.Kualitas barang/jasa
3. c.Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
4. d.Ketepatan waktu penyerahan; dan
5. e.Ketepatan tempat penyerahan

Pasal 18

(1)KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2)Selain kewenangan sebagaimna dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
(4)KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
1. a.Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
2. b.mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
(5)Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia diatur di dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
(1)
(2)(©)
(1)2
(1)(2

Pasal 19

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a.e-purchasing;
b.pengadaan langsung;
c.penunjukan langsung; dan
d.tender. Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi terdiri atas:
a.seleksi;
b.pengadaan langsung; dan
c.penunjukan langsung Pemimpin BLUD dapat menggunakan metode selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal 20

Jenjang nilai pada metode pemilihan untuk setiap BLUD terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ni. Penentuan jenjang nilai pada Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh setiap BLUD.

Pasal 21

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal pemilihan dan kontrak di BLUD dapat dilaksanakan secara elektronik. BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi sistem rencana umum pengadaan dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

(1)() @3) ()
(1)2 @)
(1)2

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

Satuan pengawas internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan, persiapan, pengadaanm persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

n.menyatakn tender gagal/seleksi gagal; melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
a.tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah); atau s
b.seleksi/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2)PA melimpahkan kewenanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.
(3)Pelimpahan kewenangan PA kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PA.

Pasal 12

(1)KPA sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b melaksanankan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA
(2)KPA diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotabaru
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 paragraf 2 ayat (1), KPA berwenang mejawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi
(4)KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terkait dengan;
1. a.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
2. b.Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(5)KPA dapat merangkap sebagai PPK

Pasal 13

e.Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan /Sub kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa
f.Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BLUD Mo Ep

Pasal 14

(1)Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. b.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerja konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. c.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. d.melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
(2)Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memiliki sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa tingat dasar/level 1.

Pasal 15

(1)PokjaPemilihansebagaimana dimaksuddalamPasal10hurufe,memiliki tugas sebagaiberikut: a.melaksanakanpersiapandanpelaksanaanpemilihan penyediakecualiE- purchasingdanpengadaanlangsung dalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b.menetapkan pemenangpemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan dalamPengadaan Barang/JasaPemerintah: 1.tender/penunjukanlangsunguntukpaketpengadaan barang/pekerjaankonstruksi/jasalainnyadengannilaipagu anggaranpalingbanyakRp.100.000.000.000,00(seratusmiliar rupiah);dan 2.seleksi/penunjukan langsung untukpaketpengadaanjasa konsultansidengannilaipaguanggaranpalingbanyakRp. 10.000.000.000,00(sepuluhmiliar rupiah).
(2)PokjaPemilihansebagaimana dimaksudpadaayat(1)beranggotakan3(tiga) orang.
(3)Dalamhalberdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota PokjaPemilihansebagaimana dimaksudpadaayat(2)dapatditambah sepanjang berjumlahgasal.
(4)Pokja pemilihan dapat dibantuoleh tim ahliatau tenagaahli. \ .

Pasal 16

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f memiliki kriteria:

(1)Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni.
(2)Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
(3)Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes.
(4)Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
(5)Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah/kampus.
(6)Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu.
(7)Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha.
(8)Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat. Contoh: Jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera, pelestarian lingkungan hidup, produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan.
(9)Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa Pembangunan fisik maupun non fisik.
1. a.Pembangunan fisik dapat berupa Pekerjaan Konstruksi sederhana yang hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur resapan, pembuatan gapura atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat. o
2. b.Peningkatan pembangunan non fisik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh: Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu, pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas sanitasi sederhana

Pasal 17

(1)Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, wajib memenuhi kualifikas sesuai dengan barang/jasa yang didakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
1. a.Pelaksanaan kontrak
2. b.Kualitas barang/jasa
3. c.Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
4. d.Ketepatan waktu penyerahan; dan
5. e.Ketepatan tempat penyerahan

Pasal 18

(1)KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2)Selain kewenangan sebagaimna dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
(4)KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
1. a.Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
2. b.mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
(5)Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia diatur di dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
(1)
(2)(©)
(1)2
(1)(2

Pasal 19

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a.e-purchasing;
b.pengadaan langsung;
c.penunjukan langsung; dan
d.tender. Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi terdiri atas:
a.seleksi;
b.pengadaan langsung; dan
c.penunjukan langsung Pemimpin BLUD dapat menggunakan metode selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.