DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Bab ini berisi definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, DPRD, Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Tunjangan Perumahan. BAB II Tunjangan Perumahan: Bab ini mengatur ketentuan umum terkait pemberian tunjangan perumahan, besaran tunjangan, dan bagaimana tunjangan tersebut dianggarkan. BAB III Ketentuan Penutup: Bab ini menyatakan peraturan-peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta tanggal mulai berlakunya peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa besamya tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Pelwakilan Rakyat Da-erahsudintidaksesuaii;gidenganko;disi-;t-in-d-ar-`h~=g-;// saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilari Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8.Tunjangan Perumahan adalah tunj.angan dalaln bentuk uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulal tanggal pengucapan sumpah atau janji dalarn hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan atau rumah dinas bagi chggota DPRD.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya. BAB 11 TUNJANGAN PERUMAIIAN

Pasal 2

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 3

(1)Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalaln bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
(3)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
(4)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 4

(1)Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) mengandung pengertian bahwa:
1. a.besaran tunjangan perumahan yang diberikan kepada Anggota besamya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai jabatan yang ditempati oleh pimpinan apabila disewakan;
2. b.besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD; :iiT:ufiliig::iE:p::s=i¥i==iuF¥et:ru:ns;;;:::tl;;Rppbnok::::e;:i;i;;t
3. e.besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan, disetarakan dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk mebel, belanja. Iistrik, air, gas, dan telepon.

Pasal 5

Besarnya uang tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD sebagal berikut:

a.Ketua DPRD sebesar Rp 20.000.000/bulan;
b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 19.000.000/bulan; dan
c.Anggota DPRD sebesar Rp 18.000.000/bulan.

Pasal 6

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penganggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya:

a.Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da.erah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 30) ;
b.Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupa.ten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 48); dan
c.Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya. (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya., memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal lo r+are+ 3o®f /UPATIKUBURAYA,A SUJIWO Diundangkan di Sungal Raya pa.da tanggal . /.a. . .Hqf¥t SEKR BERITA RIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NIZAM ERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN . ..rp?.a: .... NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…