DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, TUNJANGAN TRANSPORTASI, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8.Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan atau kendaraan perorangan dinas bagi Anggota DPRD.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya. BAB 11 TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi. A, / i
(2)Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pemgucapan sumpah/janji.
(3)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunj angan transportasi.

Pasal 3

(1)Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengandung pengertian bahwa:
1. a.besaran tunjangan transportasi yang diberikan kepada Anggota DPRD tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan standar satuan harga sewa kendaraan untuk standar kendaraan perorangan dinas pimpinan;
2. b.besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD;
3. c.besaran tunjangan trasnportasi Wakil Ketua DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan transportasi ketua DPRD; d.besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi; dan
4. e.besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan, disetarakan dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.

Pasal 4

Besarnya uang tunjangan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD sebagal berikut:

a.Ketua DPRD sebesar Rpl6.000.000/bulan;
b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rpl5.000.000/bulan; dan
c.Anggota DPRD sebesar Rp 14.000.000/bulan.

Pasal 5

Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penganggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya:

a.Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 55);
b.Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal `o uaTol aoeg /BupATIKUBURAYA,A Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ...... !1......ugrft. . . SEKR ARIS DAERAH KABUPATEN KUBU NIZAM BERITA D RAYA RAH KABupATEN KUBu RAyA TAHUN .... ap.9s... NOMOR ......`.a .....

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…