DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM Bab ini mendefinisikan istilah-istilah kunci seperti Daerah (Kabupaten Kubu Raya), Pemerintah Daerah, Pegawai ASN (termasuk PNS dan PPPK), CPNS, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi, dll.), Kelas Jabatan, Plt/Plh, LHKPN, aktivitas kerja, dan e-kerja. Maksud peraturan ini sebagai pedoman pemberian TPP, dengan tujuan meningkatkan kinerja, disiplin, kesejahteraan ASN, tertib administrasi keuangan, dan kualitas pelayanan masyarakat. BAB II: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Bab ini menyatakan bahwa TPP diberikan setiap bulan kepada Pegawai ASN dan CPNS sesuai kemampuan keuangan daerah, termasuk PNS dan PPPK. TPP tidak diberikan jika ASN tidak memiliki tugas, diberhentikan sementara, menjalani hukuman pidana, cuti besar, tugas belajar tanpa jabatan, atau masa persiapan pensiun. BAB III: BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Bab ini menjelaskan penetapan besaran basis TPP berdasarkan parameter: kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. Besaran dihitung dengan rumus: (tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan) × (indeks kapasitas fiskal) × (indeks kemahalan) × (indeks penyelenggaraan). BAB IV: KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Bab ini membahas kriteria pemberian TPP: beban kerja (minimal 112,5-170 jam/bulan, dihitung persentase × basis TPP), prestasi kerja (untuk prestasi tinggi, dihitung persentase × basis TPP), kondisi kerja (risiko tinggi seperti kesehatan/keamanan, diberikan ke unit tertentu seperti Sekda, Inspektorat, dll., dihitung persentase × basis TPP), kelangkaan profesi (untuk jabatan tertinggi seperti Sekda, dihitung persentase × basis TPP), dan pertimbangan objektif lainnya (sesuai undang-undang, termasuk insentif realisasi pajak/retribusi hingga Rp40 juta). ASN pemungut pajak daerah mendapat TPP berdasarkan beban kerja, dan besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V: PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Bab ini mengatur penilaian TPP bulanan berdasarkan aktivitas kerja (60% dari TPP maksimal, dihitung dari e-kerja, divalidasi atasan, kategori persentase berdasarkan jam efektif) dan disiplin kerja (40% dari TPP maksimal, berdasarkan presensi 2x/hari, pengurangan untuk absen/telat/pulang awal, apel/upacara, cuti tahunan/sakit/melahirkan/alasan penting). TPP ditunda jika belum lapor LHKPN, ada tuntutan perbendaharaan/ganti rugi, laporan BMD terlambat, atau gratifikasi tidak dilaporkan. ASN rangkap jabatan (Plt/Plh) mendapat TPP tambahan 20% atau nilai lebih tinggi. BAB VI: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Bab ini menyatakan TPP dibayarkan setelah bulan berakhir dengan daftar tanda terima, melampirkan rekap aktivitas/absensi e-kerja, daftar pembayaran, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (format lampiran). BAB VII: PEMBIAYAAN Bab ini menjelaskan TPP dibayarkan Januari-Desember, bersumber dari APBD termasuk pajak TPP. BAB VIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bab ini menyatakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TPP dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah. BAB IX: KETENTUAN PENUTUP Bab ini mencabut peraturan sebelumnya (Perbup 54/2023, 55/2023, 35/2024) dan menyatakan peraturan ini berlaku sejak diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2024, belum sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalaln huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kelja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturari perundang- undangan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalali Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kelja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kelja, prestasi kerja, kondisi kelja, kelangkaan profesi dan / atau pertimbangan objektif lainnya.
9.Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
10.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang pejabatnya kosong.
11.Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang pejabatnya berhalangan sementara.
12.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Penyelenggara Negara.
13.Aktivitas kelja adalah pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pegawal serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
14.e-kelje adalah aplikasi yang dipergunakan untuk membantu pencatatan kehadiran dan aktivitas kelja harian ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan:

a.kinelja dan prestasi kelja Pegawai ASN;
b.disiplin dan kesejahteraan Pegawai ASN;
c.tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan
d.kualitas pelayanan kepada masyarakat. BAB 11 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

(1)Pegawai ASN dan CPNS diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Pegawai Negeri Sipil; dan
2. b.Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Kerja.

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN apabila:

a.Pegawai ASN yang nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
b.diberhentikan sementara;
c.menjalani hukuman pidana;
d.menjalankan cuti besar;
e.melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
f.mengambil masa persiapan pensiun.

BAB ILL

BIASJC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

(1)Penetapan besaran Bas{c TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
1. a.kelas Jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal Daerah;
3. c.indeks kemahalan konstruksi; dan
4. d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Besaran Bast.c TPP perkelas Jabatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (besaran tunjangan kinelja Badan Pemeriksa Keuangan perkelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (lndeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

BAB IV

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

( 1) Pemberian TPP didasarkan pada kriteria:

a.beban kelja;
b.prestasi kelja;
c.kondisi kerja;
d.kelangkaan profesi; dan/atau
e.pertimbangan objektif lainnya. q ® tr

(2)Perangkat Daerah dan/atau Pegawai ASN dan CPNS dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan beban keria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui batas beban kelja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
(2)Beban kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalaln hal ada kebijakan cuti bersama dan libur nasional.
(3)Besaran TPP berdasarkan beban kelja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran bczsz.c TPP.
(4)Besaran TPP berdasarkan beban kelja dihitung dengan menggunakan rumus sebagal berikut: TPP beban kerja = persentase beban kelja x Bast.c TPP

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan prestasi kelja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 7 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki presatasi kelja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(2)Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basis TPP.
(3)Besaran TPP berdasarkan prestasi kelja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP prestasi kelja = persentase prestasi kerja x Bast.c TPP

Pasal 10

(1)TPP berdasarkan kondisi kelja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawal ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, kearnanan jiwa dan lainnya.
(2)Kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif;
3. c.pekeriaan yang berisiko dengan keselamatan kelja;
4. d.pekeriaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; Jabatan yang setingkat tapi tidak ada pejabat pelaksananya; dan
5. f.pekerjaan yang 1 (satu) tingkat dibawahnya sudah didukung Jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya. 4 Eizl
6. e.pekeljaan yang 1 (satu) tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau t T-L -.--- _.____ __i:__ _1__i i_ _ . J.1 1 1 . . .
(3)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten;
3. c.Star Ahli;
4. d.[nspektorat Daerah;
5. e.Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. f.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  1. 9.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. h.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
8. i.Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;
9. j.Camat;
10. k.Bagian pengadaan Barang dan Jasa;
  1. 1.Bagian Hukum; in. Kasubbag Rencana Kelja dan Keuangan/Analis Perencanaan Keuangan Pusat dan Daerah;
11. n.Bendahara pengeluaran;
12. o.Bendahara penerimaan; dan
13. p.Pengurus barang.
(4)Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP kondisi ken.a = persentase kondisi kerja x Basis TPP
(1)TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi di Pemerintah Daerah.
(2)TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah.
(3)Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran bast.c TPP.
(4)Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP kelangkaan profesi = persentase kelangkaan profesi x Basis TPP

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…