DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS, PEMBAYARAN, PENDANAAN

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2.Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan keljanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nana negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawal Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekelja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang ban lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertana.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kelja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan peljanjian kelja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non-Pegawai ASN adalah Tenaga Pendukung yang bekerja pada layanan umum daerah maupun pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9.Hari Raya adalah Hari Raya Idul F`itri.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. EL „` try 1 BAB 11 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Non-Pegawai ASN pada PD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)Non-Pegawai ASN pada PD diluar dari Badan Layanan Umum Daerah diberikan tunjangan hari raya.
(3)Khusus untuk tenaga kebersihan jalan, supir truk kebersihan, petugas persampahan diluar outsoLtra.rtg diberikan Tunjangan Hari Raya.
(4)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalaln jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalarn jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
  1. 9.fungsional ahli pertama;
7. h.fungsional penyelia;
8. i.fungsional mahir;
9. j.fungsional terarnpil;
10. k.fungsional pemula; dan
  1. 1.pelaksana.
(5)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
(6)Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh selama dua tahun sejak pengangkatan sebelum 310ktober 2023;
3. c.Pendanaannya bersumber dari APBD;
4. d.Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perianjian keria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan dy EiE tr I
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam bulan februari.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi gum atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
3. c.Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling banyak sebesar pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan yang setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan nasa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekelja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan nasa kelja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.
(6)::al¥:::i¥ear;=i:SaL::#mifs::u#:t¥:£=:gdaa±2±(:)=a:)e::ui:di:iji:¥£:|¥:1::¥?. kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(7)Penghasilan sebagaimana pada ayat ( 1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 °/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(8)Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebesar Rp500.000,00-.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya kecuali Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

BAB ILL

PEMBAYARAN

Pasal 5

( 1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiuri Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kelja sebelum tanggal Hari Raya.

(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 6

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 7

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABV

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berla]ai pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya padatanggal `Y Na{¢l eo3s` „ BUPATI KUBU RAYA, Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . . !y. . . t#.rpf. . .e9.ef SEKR YUSRA BERITA D IS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NIZAM ERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR ....'.Y..

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…