DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PROSEDUR PROGAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KELILING, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3.Badan adalah badan yang membidangi urusan pendapatan daerah.
4.Kepala Badan adalah Kepala badan yang membidangi urusan pendapatan daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Carat.
6.Camat adalah pejabat yang memimpin kecamatan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewaj.iban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah.
9.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan un`iuk keperluari daerah bagi sebesar-besarl-iya kel-riakmuran rakyat.
10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecua]i kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan dan pertambangan.
11.Program Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Keliling yang selanjutnya disebut Program Pelayanan PBB-P2 Keliling adalah program yang dilakukan secara berkeliling di tiap Kecamatan dan/atau Desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya untuk melayani pendaftaran, pembayaran dan perubahan data terkalt dengan PBB-P2.
12.Petugas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas saat pelaksanaan Program Pelayanan Jaring. -

Pasal 2

Program Pelayanan PBB-P2 Keliling bertujuan untuk mengoptima]kan penerimaan Pajak Daerah dari sektor PBB-P2. BAB 11 PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

(1)Program Pelayanan PBB-P2 Keliling diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang akan melakukan pelayanan PBB-P2, meliputi:
1. a.pendaftaran PBB-P2 baru;
2. b.pembayaran PBB-P2; dan
3. c.perubahan data PBB-P2.
(2)Prograln Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkeliling di tiap kecamatan dan/atau desa dan dilaksanakan setiap setahun sekali.
(3)Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perbankan di Daerah.
(4)Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

(1)Pelayanan pajak dalam program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan berkas yang menjadi persyaratan.
(2)Kelengkapan berkas Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.fotokopi sertifkat tanah atau surat keterangan tanah; dan
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk sesuai dengan sertifikat tanah atau surat keterangan tanah.
(3)Kelengkapan berkas Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan atau tahun sebelumnya.
(4)Kelengkapan berkas Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan atau tahun sebelumnya;
2. b.fotokopi sertifikat tanah atau surat keterangan tanah; dan
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk sesuai dengai-1 sertifikat tanah atau surat keterangan tanah.

BAB ILL

PR°SEDUR Pp¥%SFs¥IAPNE:A#E¥KPoATJAAKNBKUE¥:LT£¥ BANGUNAV A

Pasal 5

(1)Badan melakukan koordinasi kepada Camat dan/atau Kepala mengenai pelaksanaan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling.
(2)Camat dan/atau Kepala Desa menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Prograln Pelayanan PBB-P2 Keliling.
(3)Wajib Pajak harus membawa kelengkapan persyaratan sebagainana dimaksud dalam Pasal 4 dalam pelaksanaan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling.
(4)Petugas melakukan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(5)Dalaln hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Paj ak untuk dilengkapi kembali.
(6)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, petugas akan menerbitkan:
1. a.surat pemberitahuan pajak terhutang bagi wajib pajak yang melakukan pengurusan pendaftaran PBB-P2 ;
2. b.surat tanda terima setoran bagi wajib pajak yang melarfukan pengurusan pembayaran PBB-P2; dan
3. c.surat pemberitahuan pajak terutang bagi wajib pajak yang melakukan pengurusan perubahan data PBB-P2.

Pasal 6

( 1) Program pelayanan PBB-P2 Keliling dilaksanakan secara onzjne.

(2)Dalam hal proses pelaksanaan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling mengalalni gangguan teknis, maka pengurusan dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor Badan dengan membawa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalani penyelenggaraan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling. Pembinaan dan pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat( 1) teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan. Pembinaan dan pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan mengoptimalkan penerimaan Paj ak Daerah.

(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
1. a.sosialisasi; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Program Pelayanan Pajak Daerah Keliling (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya - 3audpaAtTTKngu:u'fa¥NAa,-flL sOOS` Diundangkan di Sungai Raya padatanggal....?.q...W.qr.{f...€P.?S SEKR S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA IZAM ERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ?.q9.f NOMOR . ..I.P.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…