DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Kewenangan Penghapusan, Dasar Penghapusan, Penatausahaan, Kedaluwarsa Penagihan, Penyisihan Piutang.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kriteria kualitas Piutang Pajak Daerah:

1.kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria: a) umur Piutang Pajak Daerah kurang dari 1 (satu) tahun; b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau d) Wajib Pajak likuid; dan/atau e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau I) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
2.kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria: a) umur Piutang Pajak Daerah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Pertama belum melakukan pelunasan; c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; dan/atau e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
3.Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria: a) umur Piutang Pajak Daerah lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Kedua belum melakukan pelunasan; c) Wajib pajak tidak kooperatif; d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
4.Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria: a) umur Piutang Pajak Daerah lebih dari 5 (lima) tahun; b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan t terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau e) Wajib Pajak mengalami musibah fforce mcijenre/,.

(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu tahun sekali, pada akhir tahun anggaran.
1. a.kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas lancar;
2. b.kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas kurang lancar;
3. c.kualitas diragukan, sebesar 50°/o (lima puluh persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
4. d.kualitas macet, sebesar l00% (seratus persen) dari piutang pajak Daerah dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Pasal 12

(1)Pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan Piutang Pajak Daerah.
(2)Pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporarl dan dicatat sebesar nilai kotor. sebagaimana dimaksud pelaporan atau tanggal

Pasal 13

(1)Pelaporan penyisihan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yaitu:
1. a.beban penyisihan Piutang Pajak Daerah; dari
2. b.penyisihan Piutang Pajak Daerah tidak tertagih.
(2)Beban penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional.
(3)Penyisihan Piutang Pajak Daerah tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 14

(1)Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalarn laporan hasil penelitian.
(3)Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
(4)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Bapenda dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(5)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1)Penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi, untuk melihat keberadaan atas objek pajak.
(2)Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan dan berita acara hasil penelitian setempat.
(3)Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi, untuk memastikan objek pajak sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan piutang paj ak.
(4)Penelitian adminitrasi sebagalmana dimaksud pada ayat (3) harus disertai formulir hasil pemeriksaan.

Pasal 16

(1)Berdasarkan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tim Verifiiikasi membuat usulan 7. penghapusan pajak Daerah.
(2)Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Kepala Badan.
(3)Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
1. a.Nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
2. b.Alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
3. c.Nomor pokok wajib pajak Daerah;
4. d.Jenis pajak daerah;
5. e.Tahun pajak;
6. f.Tanggal dan nomor penetapan pajak (skum/kohir);
  1. 9.Jumlah Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
7. h.Jumlah sanksi administrasi yang berupa denda dan/atau kenaikan tarif;
8. i.Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
9. j.Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk di hapuskan.
(4)Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan harus mengusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati.
(5)Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Penghapusbukuari atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh Bapenda.

Pasal 17

(1)Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh Bapenda.

Pasal 18

(1)Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
1. a.Piutang Pajak Daerah melampaui batas umur atau kedaluwarsa yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas ffutang Pajak Daerah macet;
2. b.Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Kedua;
3. c.Wajib Pajak dalam keadaan kahar;
4. d.Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Wajib Pajak tidak mempunyai haTta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menyatakan bahwa debitor memang sudah tidak mempunyai kekayaan lagi;
6. f.Wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  1. 9.Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
  2. 1.pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap I berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari Pejabat yang berwenang; dan / atau
  3. 2.telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan pemyataan dari Pejabat yang berwenang;
7. h.dokumen-dokumen sebagal dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan kahar seperti bencana alarn, kebakaran dan sebagaimanya berdasarkan surat keterangan/ pemyataan kepala badan; dan/ atau
8. i.objek piutang pajak daerah hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pej abat yang berwenang.
(2)Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah tidak menghilangkan hak tagih terhadap Piutang Pajak Daerah, yang dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daerah.

Pasal 19

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang Pajak Daerah sebagainana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

Pasal 20

0bjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan Piutang Pajak Daerah, dihapus dari daftar Piutang Pajak Daerah dan objek pajak dipindah kedalam data objek tidak aktif. Pasal 2 1 Dokumen yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 32);
b.Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. A - H (

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya padatanggal I? uar.e` ao®§ Diundangkan di Sungai Raya padatanggal....{P...H.qt?I...9.q9.?. SEKR YUSRA ARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NIZAM BERITA D ERAH KABupATEN KUBu RAyA TAHUN .€g.af NOMOR . ..I.G. - |.iL - a Ch a a a a fd = * a 00 I a i i. i:B: a CO I CO Z t` I i:= Q. =0 a ' ::= 101 ii LO a=iI? i. tr: S a E! Ce i <* :i a a `fl CV Qal 8E Zz a - Z

8.FORM IAPORAN PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH Namawajibpajck : NPWPD/NOPD Alanat wajib pajak : Alamat Usaha/objek :

a.Jumlah Flutang pajak HASIL PENELITIAN Masa Nilai (Rp.) Dokumen Penagihan Keterangan Pajak/Tahun Piutang 1 2 3 4 5 1......................2......................3......................4......................
b.Hasil penelitian Administrasi
c.Hasil penelitian setempat Kesimpulan : Mengetahui : Kepala Bidang Pengawasan dan Penagihan Catatan: Sungai Raya, Petugas Pelaksana C. FORM BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SETEMPAT Pada hari ini ...... tanggal ....... Bulan .............. tahun ......... telch dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek pajak daerah pada : Wajib pajak : Alanat NPWPD Dengan hasil berikut : Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum. Sungai Raya, WAJIB PAJAK (.................) PETUGAS 1..................(.............) 2....--............(............) 3............-.....(.............) EEEii Z 0\ a a a a E I. B * a CO I a < i- io: a OD - CO a P` I a :i <Z aE: ff Ef: *< 0 a a al =0 a I S5 i:E D! LJO1 ii LO Ia=ji i- +: < IJ a co- Cr) i <* :i a Z= £! Cq a - a

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…