DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 48) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 9), diubah Ketentuan Pasal 3 diubah Ketentuan Pasal 4 diubah Ketentuan Pasal 6 diubah Ketentuan Pasal 9 diubah Ketentuan Pasal 10 diubah Ketentuan Pasal 11 diubah Ketentuan Pasal 12 diubah Ketentuan Pasal 13 diubah Ketentuan Pasal 14 diubah Ketentuan Pasal 15 diubah Ketentuan Pasal 16 diubah Ketentuan Pasal 17 diubah Ketentuan Pasal 18 diubah Ketentuan Pasal 19 diubah Ketentuan Pasal 20 diubah Ketentuan Pasal 21 diubah Ketentuan Pasal 22 diubah Ketentuan Pasal 23 diubah Ketentuan Pasal 24 diubah Ketentuan pasal 25 diubah

Isi peraturan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rpl .981.640.638.283,64 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah enam empat sen) berkurang sebesar Rp5.898.027.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rpl.975.742.611.283,64 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah enam empat sen), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp270.503.546.133,64 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah enam empat sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp279.503.546.133,64 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tigajuta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah enam empat sen), yang terdiri atas: rupiah enam empat sen), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp217.263.951.020,44 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah empat empat sen) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp217.263.951.020,44 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah empat empat sen).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.327.686.904,60 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,OO (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp55.327.686.904,60 (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.909.604.017,60 (tiga miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh belas rupiah enam sen) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.909.604.017,60 (tiga miliar/7. sembilan ratus sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh belas rupiah t enam sen).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.002.304.191,00 (tiga miliar dua juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.002.304.191,00 (tiga miliar dua juta tiga ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.327.686.904,60 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enaln ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp55.327.686.904,60 (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah enam sen), yang terdiri atas:
1. a.retribusijasa umum;
2. b.retribusijasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.046.794.930,60 (empat puluh miliar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp49.046.794.930,60 (empat puluh sembilan miliar empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen), yang terdiri atas:
1. a.retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp37.176.794.930,60 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp46.176.794.930,60 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah enam sen);
2. b.retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp2 .620.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp2.620.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah); dan
3. c.retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp250.000.000,OO (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) , yang terdiri atas:
1. a.retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rplo.000.000,00 ±` (sepuluh juta rupiah) be-rtambah sebesar RpO,O-0 (nol rupiah) tr sehingga menjadi Rplo.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas retribusi pemakaian alat; dan
2. b.retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.070.891.974,00 (enam miliar tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp6.070.891.974,00 (enam miliar tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) , yang terdiri atas:
1. a.retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp6.000.000.000,OO (enam miliar rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ; dan
2. b.retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp70.891.974,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rp70.891.974,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut:

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rpl .711.137.092.150,00 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 14.898.027.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rpl.696.239.065.150,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat;dan
b.pendapatan transfer antar daerah.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 1.655.717.972.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rpl4.898.027.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rpl.640.819.945.000,OO (satu triliun enam ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Danadesa;
2. b.Insentif fiskal;
3. c.Dana bagi hasil (DBH);
4. d.Dana Alokasi Umum (DAU); dan
5. e.Dana Alokasi Khusus (DAK).
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl33.321.470.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rpl33.321.470.000,OO (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(3)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.046.356.000,00 (tujuh miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar RpO,OO (nol rupiah) sehingga menjadi Rp7.046.356.000,00 (tujuh miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(4)Dana bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.543.790.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp58.543.790.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(5)Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp986.569.997.000,OO (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus enaln puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp9.926.008.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp976.643.989.000,OO (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(6)Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp470.236.359.000,00 (empat ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.972.019.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp465.264.340.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp55.419.120.150,00 (lima. puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp55.419.120.150,OO (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah), yang merupakan q±. pendapatan bagi hasil pajak.
7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rpl.991.741.388.360,07 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen) berkurang sebesar Rp5.898.027.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rpl.985.843.361.360,07 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tigajuta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol tujuh sen), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 8.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rpl.435.126.168.084,91 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah sembilan satu sen) berkurang sebesar Rp32.743.660.787,96 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus a empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan enam sen) sehingga menjadi Rpl.402.382.507.296,95 (satu triliun empat ratus dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan lima sen), yang terdiri atas:

a.belan].a pegawai; dan
b.belanja barang danjasa.
1. 9.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

( 1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp703.472.253.710,99 (tujuh ratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ra.tus sepuluh rupiah sembilan sembilan sen) berkurang sebesar Rp 1.067.862.963,21 (satu miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua satu sen) sehingga menjadi Rp702.404.390.747,78 (tujuh ratus dua miliar empat ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh delapan sen), yang terdiri atas:

a.belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
b.belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
d.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e.belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
f.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

(2)Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp416.405.005.704,67 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima juta lima ribu tujuh ratus empat rupiah enam tujuh sen) bertambah sebesar Rpl.300.150.606,16 (satu miliar tiga ratus juta seratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah satu enam sen) sehingga menjadi Rp417.705.156.310,83 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah delapan tiga sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp306.168.314.771,66 (tiga ratus enam miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah enam enam sen) berkurang sebesar Rp7.484.437.844,OO (tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat ].uta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp298.683.876.927,66 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enaln ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enam enam sen);
2. b.belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp27.320.389.913,51 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah lima satu sen) berkurang sebesar Rp96.496.535,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp27.223.893.378,51 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tigajuta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah lima satu sen);
3. c.belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp 4.566.412 .617,00 (empat miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tu].uh belas rupiah) berkurang sebesar Rp7.802. 604,00 (tujuh juta delapan ratus dua ribu enam ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.558.610.013,00 (empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga belas rupiah);
4. d.belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26.610.737.380,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp978.863.943,OO (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp27.589.601.323,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan e ijr|l:u:h:a:t::iLan:e::;u:nng:;5nr;:u;STs;9iu4;1;;3r;ltg[:ri::tpui;:;a|:;I:ue:=t;i; A rupiah); tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus e.mpat t -_--1--1_ L=__ .____ : _1_ I ' puluh tiga rupiah tiga tujuh sen) berkurang sebesar Rp58.843.612,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp5.448.285.831,37 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah tiga tujuh sen);
5. f.belanja tunjangan beras Aparatur sipil Negara semula direncanakan sebesar Rpl5.911.250.518,75 (lima belas miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp4.000.370,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rpl5.907.250.148,75 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah tujuh lima sen);
  1. 9.belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp974.039.104,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp8.130.717.871,16 (delapan miliar seratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah satu enam sen) sehingga menjadi Rp9.104.756.975,16 (sembilan miliar seratus empatjuta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah satu enam sen);
6. h.belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp8.217.976,OO (delapan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rpl.098.951,OO (satu juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp9.316.927,00 (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ; belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp26 .146 .970.657,75 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rp20.148.142,OO (dua puluh juta seratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp26.126.822.515,75 (dua puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah tujuh lima sen); belanja iuran jaminan kec'elakaan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp750.593.078,88 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah delapan delapan sen) bertambah sebesar Rp255.953,00 (dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp750.849.031,88 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah delapan delapan sen);
7. k.belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp2.238.516.406,75 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus enam rupiah tujuh lima sen) berkurang sebesar Rpl.215.141,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.237.301.265,75 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah tujuh lima sen); dan
  1. 1.belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat + Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp202.433.837,00 (dua ratus dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rpl37.841.864,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp64.591.973,00 (enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp257.089.057.974,32 (dua ratus lima puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah tiga dua sen) berkurang sebesar Rp2 .448.014 .498,37 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga tujuh sen) sehingga menjadi Rp254.641.043.475,95 (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan lima sen), yang terdiri atas:
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kelja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp75.450.008.742,95 (tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah sembilan lima sen) berkurang sebesar Rpl.146.125.407,55 (satu miliar seratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah lima lima sen) sehingga menjadi Rp74.303.883.335,40 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah empat nol sen);
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp5.585.883.113,88 (lima miliar lima ratus delapan puluh lima ].uta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah delapan delapan sen) berkurang sebesar Rp338.933.577,26 (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah dua enam sen) sehingga menjadi Rp5.246.949.536,62 (lima miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah enam dua sen);
3. c.tambahan penghasilan berda.sarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp67.542.149,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rpl0.121.097,00 (sepuluh juta seratus dua. puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp77.663.246,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)
4. d.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebesar Rp58.475.769.632,49 (lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah empat sembilan sen) berkurang sebesar Rp973.076.610,56 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah lima enam sen) sehingga menjadi Rp57.502.693.021,93 (lima puluh tujuh miliar lima ratus dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah sembilan tiga sen). t4, I:Trba#ranQ;£;:nn#::;,nan.^E:I:::a.r_k^anj..Ee_r.t.±Ea=§= _o.t¥.:k,t.]f .::_i.=Ffy: t Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rpl 17.509.854.336,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga men].adi Rpl 17.509.854.336,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.987.967.051,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp80.000.929,00 (delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp28.067.967.980,OO (dua puluh delapan miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(6)Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl.138.222.981,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rpl.138.222.981,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
(7)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,OO (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar 0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp852.000.000,OO (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

10.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Belanja barang danjasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp683.380.299.282,92 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah sembilan dua sen) berkurang sebesar Rpl8.538.447.446,75 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah tujuh lima sen) sehingga menjadi Rp664.841.851.836,17 (enam ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah satu tujuh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanjajasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain / masyarakat ;
6. f.belanja barang danjasa Belanja operasional sekolah (BOS); dan
  1. 9.belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(2)Belanja barang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a.>` direncanakan sebesar Rp275.080.265.242,32 (dua ratus. tujur| pu!uh t 1.I.__ _ ___=1=_ __ _1 _1 _ _ _ 1 I . lima miliar delapan puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah tiga dua sen) berkurang sebesar Rp 13.516 .439.670,26 (tiga belas miliar lima ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah dua enam sen) sehingga menjadi Rp261.563.825.572,06 (dua ratus enam puluh satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah nol enam sen).
(3)Belan].ajasa sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b direncanakan sebesar Rp223.216.976.595,26 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah dua enam sen) bertambah sebesar Rp5.678.918.479,40 (lima miliar enam ratus tu].uh puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat sen) sehingga menjadi Rp228.895.895.074,66 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah enam enam sen) .
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.423.528.915,36 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah tiga enaln sen) bertambah sebesar Rp2 .463.718.320,00 ( dua miliar empat ratus enam puluh tigajuta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp23.887.247.235,36 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tiga enam sen).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.907.461.838,98 (empat puluh miliar sembilan ratus tu].uh juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan delapan sen) berkurang sebesar Rpl8.631.842.136,93 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah sembilan tiga sen) sehingga menjadi Rp22.275.619.702,05 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua rupiah nol lima sen).
(6)Belanja uang dan/ataujasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp550.000.000,OO (lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar RpO,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta juta rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.128.012.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.532.802.438,96 (tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan enam sen) sehingga menjadi Rp69.595.209.561,04 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh limajuta dua ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah nol empat sen).
(8)Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp49.074.054.691,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp58.074.054.691,00 (lima puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

11.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesarRp48.218.315.091,00(empatpuluhdelapanmiliarduaratusdelapan belas juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp 14.075.070.000,00 (empat belas miliar tujuh puluh limajuta tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp34.143.245.091,00 (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
b.belanja hibah dana BOSP.
1. 12.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp937.719.622,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuhjuta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp993.019.622,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja bantuan sosial kepada individu; dan
b.belanja bantuan sosial kepada keluarga.
1. 13.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp287.770.728.535,89 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah delapan sembilan sen) bertambah sebesar Rp27.060.933.787,96 (dua puluh tujuh miliar enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan enam sen) sehingga menjadi Rp314.831.662.323,85 (tiga ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah delapan lima sen), yang terdiri atas:

a.belanja modal tanah;
b.belan].a modal peralatan dan mesin;
c.belanja modal gedung dan bangunan;
d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
e.belanja modal aset tetap lainnya.
1. 14.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…