Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2025
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, PEMBIAYRAN, KETENTUAN PENUTUP
KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, PEMBIAYRAN, KETENTUAN PENUTUP
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
dan prosedur yang dirangcang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. 9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungari dengan penggunaan angga.ran dengan kualitas terukur. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dalam pelaksanaan eva.Iuasi AKIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan acuan bagi Tim Evaluasi dan PD dalam pelaksanaan evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai ketentuan pera.turan perundang-undangan. BAB 11 PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( 1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi AKIP.
Pelaksanaan evaluasi AKIP di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB Ill PEMBIAYRAN
Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya padatanggal 0 April eoos .fif ATI KUBU Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .`.tl . . .I.P+i. ` . .coa9. . , SEKR YUSRA RIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, NIZAM BERITA D ERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..?9.??... NOMOR ...£y.. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinelja lnstansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mama implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap PD untuk berkomitmen dan secara konsisten t meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.
qu PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI PERANCANGAN DESAIN EVALUASI METODOLOGI DAN TEKNIK INSTRUMEN DAN ALAT MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI C. Tujuan Evaluasi AKIP Secara umum tujua.n evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mama implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi t SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:
dan
D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP Bvaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh lnspektorat Daerah. Evaluasi dilakukan kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melakukan evaluasi AKIP, Tim dapat menggunakan instrument evaluasi berbasis sistem elektronik. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan eva.Iuasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:
Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian daerah terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbang ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan. BAB 11 PERANCANGAN DESAIN EVALUASI Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam dokumen laporan kinerja buka.nlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih baik dalam perencanaan kinelja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:
Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi AKIP antara. lain sempitnya waktu, terbatasnya anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi dan kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilkakukan untuk menjaga kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal. Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan professional U.uczgemertt), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing-masing memerlukan jenis pembangingan yang berbeda, sehingga memerlukan desain evaluasi yang berbeda. Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain:
Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut: A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP. Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.
Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:
Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan. Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen Peljanjian Kinelja, dengan melakukan telaa.h misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerj a.
Ecaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit ataupun kebijakan, program, dan kegiatan pada PD. Evaluasi dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji petik (samp!t.ng) atau pemilihan beberapa elemen, unit ataupun kebijakan, program dan kegiatan.
Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:
Begitu juga evaluasi pada tingkat pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. Chekzist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data. Dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerjasama.
Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalarn rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.
BAB Ill MEKANISME EVALUASI AKIP Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi yang diperlukan dala.in evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, seperti gambar berikut: Pendokumentasian Data Analisis Data Interpretasi Data Pembahasan dan Penyususnan Rancaneran LHE Reviu Rancangan LHE Pemantauan Berkelanj.utan Pengendalian Evaluasi
Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhimya LHE ditantatangani oleh penanggung jawab evaluasi.
Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya. Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain :
Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas, dan/atau penanggung jawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut :
Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hasil evaluasi, seperti mekanisme penerbitasn surat tugas dan penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebij akan yang berlaku. [Type here] BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI AKIP Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut: Pra Evaluasi AKIP 111111+ Evaluasi AKIP A. Pra Evaluasi AKIP
Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain :
Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terj.ebak pada pengumpulan data yang terla.Iu mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami perangkat daerah yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalarn merencanakan evaluasi.
Variabel-variabel tersebut, yaitu:
LKE meyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: Nilai Aluntabiljtas Klnerj. Sub-Komponen 1 Keberadaan 20% 20 Sub-Komponen 2 Kualitas 30% 7,5 30 Sub.Komponen 3 Pemanfaatan 50% 12,5 50 Total Bobot 30 30 15 25 loo Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut: KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA
(6%) 2. Terdapat dokumen p eren canaan kin elj a j angka panj ang.
standar yang balk, yaitu 2. Dokumen Perencanaan untuk mencapai hasil Kinerj a telah dengan ukuran kinerja dipublikasikan tepat yang SMART , waktu. menggunakan 3. Dokumen Perencanaan penyelarasan Kinerj a telah ( casc ading) dis etiap menggambarkan level secara logis, serta Kebutuhan atas Kinelja memperhatikan kinelj a sebenarnya yang perlu bi clang lain dicapai. (crosscutting). (9o/o) 4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/ Sasaran) telah j elas men ggambarkan kondisi kinelja yang akan dicapai.
hasil yang 2. Aktivitas yang berkesinanbungan. dil aks anakari telah (15%) mendukungKinerjayangingindicapal.3.TargetyangditetapkandalamPerencanaanKinerjatelahdicapaidenganbaik,atausetidahayamasihorLtherighitrack.4.Rencanaaksikineljadapatbeljalandinamiskarenacapaiankineljaselaludipantausecaraberkala.5.Terdapatperbaikan/penyempumaanDokumenPerencanaanKinetiayangditetapkandarihasilanalisisperbalkankineljasebelumnya.6.Terdapatperbaikan/penyempumaanDokumenPerencanaanKinerjadalarnmewujudkankondisi/hasilyanglebihbalk.7.Setiapunit/satuankerjamemahamidanpeduli,sertaberkomitmendalanimencapaikinerjayangtelahdirencanakan.8.SetiapPegawaimemahamidanpeduli,sertaberkomitmendalarn KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERA mencapai kinerja yang telah direncanakan.
kinerja/ penghasilan.
KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERA AV 5.PengukurankinerjatelahmempengaruhipenyesuaranKebijakandalammencapaikinelja.6.PengukurankinerjatelahmempengaruhipenyesuaianAktivitasdalammencapaikinerja.7.PengukurankineriatelahmempenganihipenyesuaianAnggarandalammencapaikineria.8.Terdapatefisiensiataspenggunaananggarandalammencapaikinelja,9.Setiapunit/satuankeljamemahamidanpeduliatashasilpengukurankinerja.10.Setiappegawaimemahamidanpeduliatashasilpenqukurankineria.
mengganbarkan 2. Dokumen Laporan Kineq.a Kinelja (3%) telah di su sun se caraberkala,3.DokumenLaporanKineljatelahdiformalkan.4.DokumenLaporanKineljatelahdireviu.5.DokumenLaporanKinerjatelahdipublikasikan.6.DokumenLaporanKineljatelahdisampalkantepatwaktu.
mengganbarkanKualitas atasPencapaianKinelja,informasikeberhasilan/kegagalankineljasertaupayaperbalkan/
(4,5%) 4. DokumenLaporanKinerjatelahmenginfokanperbandinganrealisasikineljadengantargetjangkamenengah.5.DokumenLaporanKineljatelahmenginfokanperbandinganrealisasikineriadenganrealisasikineljatahun-tahunsebelumnva. KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA EL 6.DokumenLaporanKinerjatelahmenginfokanperbandinganrealisasikineH.adenganrealiasikinerjadilevelnasional/internasional(Benchmarkhieria).7.DokumenLaporanKinerjatelahmenginfokankualitasatascapaiankinerjabesertaupayanyatadan/atauhambatannya.8.DokumenLaporanKineljatelahmenginfokanefisiensiataspenggunaansumberdayadalarnmencapaikineH.a.9.DokumenLaporanKineljatelahmenginfokanupayaperbaikandanpenyempurnaankinerjakedepan(Rekomendasiperbaikankineria).
i
REnerja lnternal dilaksanakan. (5°/o) 2. Evaluasi AKIP Internal (25%1 telah dilaksanakan pada KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA selu ruh unit kelj a / perangkat daerah.
b erku alitas denganSumberDayayangmemadai.(7,5%)
Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan p en dalaman yan g memadai.
EvaJ.uasi AKIP Internal telah dilaks anakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Kin erj a lnternal
Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan "Pro/essz.oncz! LJztczgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.
- Target predikat c dan D, tidak perlu penilaian sczmpzfrLg unit kerja karena fokus perbaikan adalah pada level "Pusat"; Target predikat CC perlu sczmpzt.rLg unit kerja yang ada pada "Klaster Utama" dengan jumlah sczmp!t.ng minimal 3 unit kerja; Target predikat 8 selain perlu sampzt.ng unit kerja yang ada pada "Klaster Utama" dengan jumlah sczmpzt.rig minimal 3 unit kerja, juga perlu sampzt.7ig unit kerja yang ada pada "Klaster Pendukung"dengan jumlah sc{mp!j7ig minimal 3 unit kerja, dan rata-rata sampling unit kelja pada "Klaster Utama" harus minimal "Balk" (Rata-rata 8). Target predikat 88 selain perlu sampling unit kerja yang ada pada "Klaster Utama" dan "Klaster Pendukung' dengan jumlah sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja yang ada pada "Klaster Tambahan" dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster Utama" harus minimal "Sangat Baik" (Rata-Rata 88) ; Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kelja, dengan jumlah sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada"Klaster Utama" harus minimal "Memuaskan" (Rata-rata A) dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster Pendukung" harus minimal "Sangat Baik" (Rata-rata 88); dan Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing- masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada seluruh klaster harus minima.I "Memuaskan" (Rata-rata A).
AA (Bobot nilai loo) |Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional. A (Bobot nilai 90) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi ( 1000/o) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. 88 (Bobot nilai 80) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi ( 100°/o) sesuai dengan mandate kebiiakan. 8 (Bobot nilai 70) Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi(>75°/o-100°/o). CC (Bobot nilai 60) Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi(>50°/o-75°/o) C (Bobot nilai 50) LJika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50°/o) D (Bobot nilai 30) LJika kriteria penilalan akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%) E (Bobot nilai 0) Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan serta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) disetiap komponen.
predikat Interpretasi AA Sangat Memuaskan (Nilai >90-loo) Telah terwujud GoocZ Gouemcznce. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Re/o77n). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. A Memuaskan (Nilai > 80 - 90) Te rdapat gambaran bahwa in stan s i pemerintah/unit kelja perangkat daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Sub-koordinator. 88 Sangat Baik (Nilai > 70 - 80) Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja perangkat daerah, baik itu unit kerja utama, maupun, unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat balk ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. 8 Baik (Nilai > 60 - 70) Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1 / 3 unit kerja perangkat daerah, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan eselon 2/unit keria. CC Cukup (Memadai) (Nilai > 50 - 60) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tid ak mend as ar khu su snya akuntabilitas kiner:ia pada unit kerja. C Kurang (Nilai > 30 - 50) Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terintemplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar dilevel pusat. D (Nilai > 0 - 30) Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penera.pan manajeman kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya s angat men d as ar , khu su snya dalam 1ementasi SAKIP.
BABV PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI AKIP Setiap surat tugas yang diterbitkan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Bvaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fckta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta sasaran dan rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsii fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada perangkat daerah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyaj ikan informasi tindak lanjut rekomendasi dari tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. LHE AKIP pada Unit Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh evaluator lnspektorat, disampaikan kepada pimpinan unit kerja/ perangkat daerah yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati. Ikhtisar keseluruhan dari LHE tersebut disampaikan kepada Kementerian PANRB. Format LHE, selain bentuk surat (short-/om/, juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (lortg-/o7'7.n). Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP dapat disampaikan seperti berikut:
1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinelja 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja
BAB VI PENUTUP Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinelja instansi pemerintah dan perangkat daerah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP ini, diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator diharapkan juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan perangkat daerah serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan perangkat daerah terhadap kinerj anya. ::i::=8:=..ti\.:EOTq?I:.£;i: BERITA D BupATI KUBU RAYA, h :;-i?-:.::..i:::.i.utT-. S DAERAII KABUPATEN KUBU RAYA, NIZAM ERAII KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .£9.9.?.. NOMOR ...f!¥.
Membuka PDF…
Dokumen