DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kelembagaan dan Kewenangan, Maklumat Pelayanan Publik, Standar, dan Manajemen Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga perlu dilakukan pnyesuaian ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Men8ingat 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 18) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Hntu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pelayanan Terpadu Satu Hntu yang selanjutnya disingkat FTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7.Pelayanan Teapadu Satu Pintu Elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang di berikan melalui PTSP secara elektronik
8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMFTSP adalah Dinas Penariaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
9.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, balk dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenal penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pemyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 13.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
14.Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektonik.
15.Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut Sicantik adalah berupa sgstem cZoucZ yang dapat digunakan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara o7tz{7ie yang terintegrasi secara nasional.
16.O.rdipe S±r_tg~le_9±bmissiop_ Fish Basecl Approachyang se\anjutnya di singkat OSS RBA atau OSS Berbasis Risiko adalah sistem Elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
17.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya di singkat SIMBG Adalah sistem elektronik berbasis zueb yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PEG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 2

Tuj uan Penyelenggaraan PTSP adalah :

a.meningkatkan kualitas FTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
c.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan PTSP yaitu tervujutnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, teljangkau, profesional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. BAB 11 KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui FTSP.

Pasal 5

(I) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Iayanan adminstrasi terpadu kecamatan/Desa;
2. b.gerai layanan atau outlet;
3. c.Iayanan keliling;
4. d.Iayanan antar jemput;
5. e.1ayanan bersama PTSP provinsi dan kabupaten/kota; dan
6. f.Mat Pelayanan Publik.
(3)Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMFTSP.
(5)Layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

( 1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan dan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP selaku Penyelenggara PTSP.

(2)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
(3)Apabila Kepala DPMFTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh:
1. a.Pelaksana Tugas, apabila Kepala DPMPTSP berhalangan tetap; dan b.jika berhalangan dibawah 3 (tiga) bulan, penandatangan Perizinan dan Nonperizinan yang pelayanan dilakukan secara elektronik, penerbitan dokumen izin dan nonizin dilakukan dengan tanda tangan elektronik dan/ atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
(4)Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lanpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi:

a.penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
b.penerbitan dokumen perizinan dan Nonperizinan;
c.penyerahan dokumen perizinan dan Nonperizinan; dan
d.pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 8

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dari Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 9

(1)Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara DPMPTSP dengan PD terkait melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
(2)Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan P'I`SP dibentuk Tim Teknis dan Tim Pembina serta Pengawasan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari PD terkait.
(2)Tim Pembina dan pengawasan memberikan kewenangan dan mengusulkan star yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk melaksanakan tugasnya di DPMPTSP sebagai Tim Teknis.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis, rekomendasi dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
(4)Tim Teknis PTSP serta Tim Pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetepkan dengan Keputusan Bupati.
(1)DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib membentuk MPP Perizinan dan Nonperizinan
(2)MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jenis pelayanan yang disediakan;
2. b.syarat;
3. c.prosedur;
4. d.biaya;
5. e.waktu;
6. f.hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
  1. 9.penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
(3)MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangi oleh Bupati dan Kepala DPMPTSP serta dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2019