DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pasal 1-3): Bab ini berisi berbagai definisi yang relevan (seperti Daerah, SKPD, Rekonsiliasi, dan E-Rekonsiliasi), serta menjelaskan maksud peraturan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan E-Rekonsiliasi dan tujuannya, seperti mengidentifikasi perbedaan pencatatan dan mempermudah proses rekonsiliasi. BAB II: PROSEDUR ELEKTRONIK REKONSILIASI (Pasal 4-7): Bab ini merinci prosedur yang harus dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, Kas Umum Daerah, dan Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah, termasuk perbandingan data SP2D dan LRA, serta menetapkan periode rekonsiliasi yang dilakukan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 setiap bulan. BAB III: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 8): Bab ini menetapkan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan rekonsiliasi bendahara SKPD melalui aplikasi E-Rekonsiliasi.

Pasal 3

Tujuan dari E-Rekonsiliasi sebagai berikut:

a.mengidentifikasi adanya kemungkinan perbedaan pencatatan antara bendahara SKPD dengan pencatatan BUD;
b.mengetahui kesesuaian antara nilai SP2D yang ditransfer oleh BUD dengan SP2D yang diterima SKPD;
c.mengetahui kesesuaian antara Register SP2D dengan realisasi belanja pada LRA SKPD; dan
d.mempermudah proses Rekonsiliasi. BAB 11 PROSEDUR ELEKTRONIK RBKONSILIASI

Pasal 4

(I) Bendahara Pengeluaran SKPD memeriksa/memastikan jumlah dan nilal SP2D yang diterima SKPD sesuai dengan pencatatan pada buku kas umum Bendahara Pengeluaran dan laporan fungsional Bendaliara Pengeluaran setiap bulannya..

(2)Bendahara Pengeluaran SKPD memastikan nilai SP2D yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan yang tersaji dalam menu E-Rekonsiliasi pada sistem.
(3)Bendahara Pengeluaran SKPD membandingkan nilai SP2D yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai SP2D yang disalurkan oleh Kas Umum Daerah sebagaimana tersaji dalam menu E-Rekonsiliasi.
(4)Bendahara Pengeluaran SKPD membandingkan nilal SP2D dengan laporan realisasi belanja SKPD sebagaimana tersaji dalam menu E-Rekonsiliasi pada sistem.
(5)Apabila terdapat ketidaksesuaian data maka dilakukan analisa perbedaan data dan dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi.

Pasal 5

(1)Petugas/Pekelja pada Kas Umum Daerah memeriksa/memastikan jumlah dan nilai SP2D yang ditransfer ke SKPD sesuai dengan pencatatan pada bulou kas umum BUD dan rekening koran.
(2)Petugas/Pekelja pada Kas Umum Daerah memastikan nilai SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tersaji dalam menu B-Rekonsiliasi pada sistem.
(3)Nilai SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibandingkan dengan nilal SP2D SKPD sebagaimana terdapat dalam menu E-Rekonsiliasi pada sistem.
(4)Apabila terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan analisa perbedaan data dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 6

(1)Mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh BUD dan SKPD.
(2)Memeriksa/memastikan nilal SP2D yang diterima SKPD tercatat pada SPJ Fungsional SKPD.
(3)Memeriksa/memastikan nilai pengembalian belanja SKPD tercatat pada SPJ Fungsional SKPD.
(4)Memeriksa/memastikan nilai SP2D dan pengembalian sesual dengan nilai laporan realisasi anggaran SKPD.
(5)Melakukan rekapitulasi terhadap data Bersama SKPD dan staf Kas Umum Daerah apabila terdapat perbedaan data Rekonsiliasi SP2D SKPD dan Kas Umum Daerah.
(6)Melakukan analisa data bersama SKPD dan star Kas umum Daerah apabila terdapat perbedaan data Rekonsiliasi SP2D SKPD dan Kas Umum Daerah.
(7)Melakukan analisa data bersama SKPD apabila terdapat perbedaan antara SP2D dengan LRA SKPD.
(8)Menuangkan hasil E-Rekonsiliasi pada Berita Acara Rekonsiliasi.
(9)Apabila terdapat perbedaan sebagaimana ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
(10)Memberikan persetujuan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 7

(1)Rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 setiap bulan atau hari kelja sebelumnya apabila hari libur.
(2)Format dokumen E-Rekon dan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupa.ten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya padatanggal 21 APrt` co9S` BUPATI KUBU RAyA, Paraf Koordinasi Sekretaris Daerah It Asisten Administrasi Umum \?. Kepala Bagian Hukum ty Diundangkan di Sungai Raya padatanggal... 2` April 3o®r S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA IZAM RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUNJ.a?.fNOMOR .?.6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3C TAHUN2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKO NSI LIASI BEN I)AHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SECARA ELEKTRONIK A. Format Berita Acara Rekonsiliasi sebagai berikut: KOP SKPD BERITA ACARA REKONSILIASI Pada hari ini yang bertandatangan di bawah ini, telah melakukan rekonsiliasi antara SKPD Daerah ; Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kubu Raya. Terhadap data realisasi SP2D belanja SKPD Bulan ...,...,... Tahun Anggaran ... (Triwulan ...), sebagaimana terlampir. (Lampiran berupa laporan rekon realisasi belanja berdasarkan SP2D antara Kas Umum Daerah, SKPD dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan). Berita Acara Rekonsiliasi ini bukan merupakan pengi|jian atas kebenaran materi belanja namun sebatas proses rekonsiliasi realisasi belanja SKPD Tahun ... Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sungai Raya ,... Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Nama NIP Pejabat Keuangan SKPD Nana NIP

a.Format e-rekonsiliasi SP2D SKPD dan SP2D Kas Umum Daerah serta LRA SKPD REKONSILIASI TRIWULAN .... TAHUN .... SKPD : . . . No Bulan Kas Umum Daerah GU Gaji Barang dan Jasa Pihak ke 3 Total No Bulan SKPD GU Gaji Barang dan Jasa ELak ke 3 Total No Bulan Akuntansi Belanja Pegawai Belanja Belanja Total Barang dan Jasa Modal Paraf Koordinasi Sekretaris D aerah h Asisten Administrasi Umum _\ Kepala Bagian Hukum Th

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…