DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah, Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah, Penggunaan Kemampuan Keuangan Daerah

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinelja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9.Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10.Dana Operasional yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB 11 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1)Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. a.tinggi;
2. b.sedang; dan
3. c.rendah.
(2)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.di atas Rp550.000.000.000,OO (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
2. b.Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,OO (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
3. c.di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

(1)Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2)Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
(3)Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pendapatan pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(2)Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Dana Bagi Hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat.
(3)Belanja Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)terdiri atas:
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Jabatan;
4. d.Tunjangan Fungsional;
5. e.Tunjangan Flmgsional umum;
6. f.Tunjangan Beras, Tunjangan pph/Tunjangan Khusus;
  1. 9.Pembulatan Gaji;
7. h.Iuran Jaminan Kesehatan;
8. i.Iuran Jaminan Kecelakaan Ken.a; dan
9. j.Iuran Jaminan Kematian.
(4)Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
1. a.beban kerja;
2. b.kondisi kelja;
3. c.kelangkaan profesi;
4. d.prestasi kelja; dan
5. e.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang meliputi:
  1. 1.belanja insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  2. 2.belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  3. 3.belanja tunjangan khusus guru Pegawal Negeri Sipil Daerah; dan
  4. 4.belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 5

(1)Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.
(2)Berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp510.249.007.748,11 (lima ratus sepuluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah satu satu sen) dengan formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Berdasarkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dikelompokkan dalam Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

Pasal 6

Besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan DO disesuaikan besaran pembayarannya pada Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

a.tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap bulannya;
b.tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan reses dan Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD; dan
c.DO bagi Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD dan DO bagi Wakil Ketua DPRD masing- masing disediakan 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi.

Pasal 7

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan setiap bulannya dengan ketentuan:

a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB ILL

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 2§ April oogis` BUPATI KUBU RAYA, „. B:I:dt::ggkgkg..::.Sg.:.:A=+.n5\:y.gg.e}..... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA IZAM ERAH RABupATEN KUBu RAyA TAHUN .eg.?.a. NOMOR ...?.g LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

1.DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2023 NO UFunN JUMLAH 1 2 3 123 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 201.559.443.902,57 DANA BAGI HASILDANAALOKASIUMUM (DAU) 81.063.320.325,00 788.949.879.960,00 JUMLAH 1.071.572.644.187,57
2.HASIL PERHITUNGAN FORMULASI PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH NO URAIAN JUMLAH 1 2 3 12 PENERIMAAN UMUMBELANJAPEGAWAI 1.071.572.644.187,57 561.323.636.439,46 JUMLAH 510.249.007.748,11 Diundangkan di Sungai Raya padatanggal.„..30...,Ape.\...?.9.?£ SEKRETARIS YUSRAN BERITA D DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA IZAM RAH KABupATEN KUBu RAyA TAHUN .p9.p£ NOMOR . . .ee

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…