DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA, TATA CARA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan di luar Badan Jalan; Men8ingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN DI LUAR BADAN JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5.Pejabat adalah pegawal yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.
7.Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya yang selanjuthya disebut Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditun].uk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Satuan Kelja Perangkat Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, atau Badan usaha milik daerah, atau Badan usaha milik desa dengan nana dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi.
12.Wajib Pungut Retribusi yang selanjutnya disebut Wajib Pungut adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pemungutan Retribusi.
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
19.Kendaraan adalah suatu bentuk sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. BAB 11 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersanakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.karcis;
2. b.kupon;
3. c.kartu langganan; dan
4. d.surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik.

Pasal 3

(1)Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada tempat parkir yang berada di tepi jalan umum.
(2)Pelaksanaan pengelolaan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana dan dapat bekeljasama dengan pihak lain.
(3)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan, yang merupakan Wajib Pungut.
(4)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Tugas atau Izin Pengelolaan Parkir.
(5)Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Juru Parkir/Petugas Parkir yang ditunjuk oleh lnstansi Pelaksana.
(6)Izin Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Badan atau Koordinator Parkir yang memiliki Juru Parkir/Petugas Parkir sendiri.
(7)Pemungutan Retribusi dilakukan dengan cara:
1. a.Harian; dan
2. b.Bulanan.

Pasal 4

Tata cara pemungutan Retribusi harian:

a.pemungutan Retribusi ditujukan ke Wajib Retribusi yang menggunakan tempat parkir;
b.pemungutan Retribusi dilakukan oleh Wajib Pungut dengan cara tunal atau non tunal;
c.pembayaran Retribusi secara tunai mendapat karcis atau kupon dari Juru/Petugas Parkir setelah Wajib Retribusi selesal memarkir kendaraannya;
d.pembayaran Retribusi secara non tunai dilakukan dengan aplikasi pelayanan elektonik ke Juru/Petugas Parkir yang sudan memiliki fasilitas aplikasi pembayaran elektronik dan mendapat tanda bukti pembayaran secara risik atau elektronik setelah Wajib Retribusi selesal memarkir kendaraanya;
e.penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagalmana dimaksud pada huruf c, disetor ke Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu paling lambat lx24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan SSRD;
f.penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d, langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
1. 9.dalam hal penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf e jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukali pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi bulanan:

a.wajib Retribusi/Wajib Pungut menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan setiap bulan selama masa izin pengelolaan parkir berlaku;
b.instansi Pelaksana menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi/Wajib Pungut pada akhir bulan tagihan;
c.akhir bulan tagihan yang dimaksud pada huruf b adalah jangka waktu 7 (tujuh) hari terakhir dalam setiap bulan tagihan;
d.wajib Retribusi/Wajib Pungut menyetorkan pembayaran retribusi ke Bendahara Penerimaan atau langsung ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan SSRD dan wajib melaporkannya ke Bendahara Penerimaan;
e.pembayaran retribusi yang dimaksud pada huruf d tidak boleh melewati tanggal akhir bulan tagihan; dan
f.dalam hal pembayaran Wajib Retribusi/Wajib Pungut melewati tanggal akhir bulan tagihan, akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Retribusi Pelayanan Parkir di Luar Badan Jalan dilaksanakan pada fasilitas parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan pengelolaan fasilitas parkir di luar badan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana dan dapat bekeljasama dengan pihak lain.
(3)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan, yang merupakan Pengelola Parkir.
(4)Bentuk kelja sana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kontrak peljanjian kerja sama.
(5)Pemungutan Retribusi dilakukan dengan cara:
1. a.harian; dan
2. b.Iangganan.
(6)Pemungutan Retribusi dengan langganan yang dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Kartu Langganan yang diterbitkan oleh Pengelola Parkir dengan nilal Retribusi khusus langganan sesual dengan jenis kendaraan dan dengan nasa berlaku tertentu.
(7)Bentuk Kartu Langganan yang dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kartu fisik maupun elektronik dan/atau stiker khusus yang ditempel di kendaraan.
(8)Masa berlaku tertentu sebagalmana dimaksud pada ayat (6) adalah:
1. a.mingguan;
2. b.bulanan; dan
3. c.tahunan.
(9)Nilai Retribusi khusus langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(10)Pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah badan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Parkir untuk mengelola pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Pasal 7

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Luar Badan Jalan Harian, sebagal berikut:

a.pemungutan Retribusi ditujukan ke Wajib Retribusi yang menggunakan Fasilitas Parkir;
b.pemungutan Retribusi dilakukan oleh Pengelola Parkir/Wajib Pungut dengan cara tunal atau non tunai;
c.pembayaran Retribusi secara tunal mendapat karcis atau kupon dari Pengelola Parkir/Wajib Pungut setelah Wajib Retribusi selesai memarkir kendaraannya;
d.pembayaran Retribusi secara non tunai dilakukan dengan aplikasi pelayanan elektonik ke Pengelola Parkir/Wajib fungut yang sudah memiliki fasilitas aplikasi pembayaran elektronik dan mendapat tanda bukti pembayaran secara fisik atau elektronik setelah Wajib Retribusi selesai memarkir kendaraanya;
e.penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor ke Bendahara Penerimaan dalaln jangka waktu paling lambat lx24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan SSRD;
f.penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
1. 9.dalam hal penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf e jatuh pada hard libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kelja berikutnya.

Pasal 8

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Luar Badan Jalan Langganan, sebagai berikut:

a.pemungutan Retribusi ditujukan ke Wajib Retribusi yang menggunakan Fasilitas Parkir dengan Kartu Langganan;
b.pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan membeli Kartu Langganan yang disediakan oleh Pengelola Parkir/Wajib Pungut sesuai nilai retribusi khusus langganan dengan jenis kendaraan dan masa berlaku tertentu ;
c.penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
d.penerimaan hasil pungutan Retribusi sebagalmana dimaksud pada huruf c, disetor ke Rekening Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat lx24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan SSRD.

BAB ILL

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk:
1. a.mengatur tata cara dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
2. b.menjadi acuan bagi Instansi Pelaksana dalam pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
(2)Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Retribusi;
2. b.memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusinya;
3. c.memberikan kejelasan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dan Wajib Retribusi tentang pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
4. d.meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.

Pasal 10

(1)Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi.
(2)Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh orang atau badan yang telah melakukan kontrak peljanjian kelja sama dengan Pemerintah Daerah, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wajib Pungut. Pasal 1 1 ( 1) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan kepada Wa].ib Retribusi dikarenakan:
1. a.kondisi Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
  1. 1.Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di Daerah;
  2. 2.Wajib Retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi; dan
  3. 3.Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
2. b.dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
(2)Pembebasan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 10 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
1. a.kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi;
  1. 1.Objek Retribusi yang Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan;
  2. 2.Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkalt dengan program investasi, politik, dan kepentingan Pemerintah/ Pemerintah Daerah; dan
  3. 3.Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkena bencana.
2. b.dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
(3)Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3, merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
1. a.perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
2. b.Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menunjukan penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian, dimana kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
(4)Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alarri meliputi:
1. a.gempa bumi;
2. b.tsunani;
3. c.gunung meletus;
4. d.banjir;
5. e.kekeringan;
6. f.angin topan; dan
  1. 9.tanah longsor.
(5)Bencana non alam sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(2)huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa a.tau rangkaian peristiwa non alam meliputi:
1. a.kebakaran;
2. b.perang;
3. c.huru-hara;
4. d.tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lalnnya;
5. e.makar atau pemberontakan;
6. f.peledakan; dan
  1. 9.perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 12

( 1) Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD.

(2)Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , merupakan pokok Retribusi terutang.
(3)SKRD dan/atau STRD sebagalmana dimaksud pada ayat (2), yang telah diberikan pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…