DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah, Koordinator Pembina, Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan SPI BLUD.

(2)Spl berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD.
(3)Pembentukan spl dengan mempertimbangkan:
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen;
3. c.volume; dan/atau
4. d.jangkauan pelayanan.
(4)Tugas SPI, membantu menajemen untuk:
1. a.pengalnanarl harta kekayaan;
2. b.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
3. c.menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
4. d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 9

(1)Keanggotaan SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern atau lebih dan dipimpin oleh kepala SPI.
(2)Anggota SPI dipimpin dan bertanggungjawab secara langsung kepada kepala SPI.
(3)Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLUD.
(4)Kebutuhan jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau unit di BLUD yang membidangi sumber daya manusia.
(5)Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI.
(6)Auditor intern SPI dapat terdiri atas ASN dan/atau tenaga profesional non-ASN.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagal SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang balk, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD ;
c.memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
d.memahami tugas dan fungsi BLUD;
e.memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
f.berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
1. 9.pengalarnan kelja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
h.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i.tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; A / tr c±
j.tidak sedang menjalani sanksi pidana;
k.mempunyai sikap independen dan obyektif; dan
1. 1.tidak merangkap tugas dan jaba.tan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLUD, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen resiko.
a.mendapatkan akses terhadap seluruh dokunen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLUD pada seluruh bagian dan unit kerja lalnnya;
b.melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLUD;
c.mengadakan rapat secara berkala dan insidential dengan pimpinan BLUD;
d.melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan €7item Pemerintah Daerah dan/ atau aparat pemeriksaan efostem Pemerintah; dan
e.mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksaan efostem Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Pasal 12

(1)SPI menyusun rencana program keria tahunan pengawasan j7ifem dan menyampaikan kepada Pimpinan BLUD untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Rencana program kerja tahunan pengawasan I.7ite7'7L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/ atau dirahasiakan.
(3)Rencana program kerja tahunan pengawasan i7ifem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.inforlnasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang disarankan sebelumnya dan dampak dari tindak lanjut;
2. b.ruang lingkup atau cakupan ker].a pengawasan;
3. c.objek pengawasan;
4. d.teknik pengawasan yang akan digunakan; dan
5. e.jadwal pengawasan.
(4)SPI melaksanakan pengawasan berdasarkan rencana program kerja tahunan pengawasan i7item yang telah disetujui Pimpinan BLUD.

Pasal 13

SPI menyusun laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan menyampaikan kepada Pimpinan BLUD.

Pasal 14

Pimpinan BLUD memperhatikan dan/atau menindaklanjuti laporan hasil perigawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam laporan hasil pengawasan.

Pasal 15

(1)SPI secara efisien dan efektif melaksanakan pemantauan dan mendorong tindak lanjut rekomendasi pengawasan SPI, aparat pengawasan Zritem Pemerintah Daerah, aparat pemeriksaan eketem Pemerintah, dan pembina BLUD.
(2)SPI melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan BLUD yang paling sedikit memuat:
1. a.permasalahan yang menjadi temuan dan rekomendasi;
2. b.target waktu penyelesaian; dan
3. c.status penyelesaian.
(3)Pimpinan BLUD menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca. 2 (dua) tahun terakhir.
(4)Dewan Pengawas sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
(5)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(6)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
1. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. b.nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp50.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(7)Jumlah Anggota Dewan Pengawas Paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
1. a.realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir Lebih Besar dari Rploo.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; atau
2. b.nilal aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir Lebih besar dari Rp500.000.000.000,OO (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 17

(1)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) terdiri atas unsur:
1. a.1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.1(satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
3. c.1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(2)Anggota Dewan Pengawas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) terdiri atas unsur:
1. a.2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
3. c.¥e(::tnuiaonria:rt::;a8:nahhyang sesual dengan kegiatan BLUD. i
(3)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal darn tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
(4)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD yang dibentuk.
(5)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola BLUD diangkat.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagajmana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi syarat:

a.sehatjasmani dan rohani;
b.memilik keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
c.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f.berijazah paling rendah strata 1 (S1);
1. 9.berusia paling tinggi 60 (enarn puluh) tahun;
h.tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan p ailit;
i.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

(1)Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali nasa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(2)Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diarigkat kembali untuk 1 (satu I kali masa jabatan berikutnya.
(3)Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatan berakhir; atau
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu.
(4)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) humf c, karena:
1. a.tidat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
4. d.dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yarig telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.mengundurkan diri; dan
6. f.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 20

(1)Dewan pengawas memiliki tugas:
1. a.memantau perkembangan kegiatan BLUD;
2. b.menilai kinerja keuangan maupun kineija nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilalari untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
3. c.memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa ekstemal pemerintah;
4. d.memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
5. e.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
  1. 1.RencanaBisnisdan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabatpengelola;
  2. 2.Permasalahan yang menjadikendaladalampengelolaan BLUD; dan
  3. 3.Kiner]-a BLUD.
(2)Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
1. a.memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (Teritabtlitas).,
2. b.memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Z{Jcltjc!{tczs) ;
3. c.memenuhi seluruh kewajibannya (soZz/cibizzfas); dan
4. d.kemampuan penerimaan darn jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
(3)Penilaian kinelja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
(4)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam hal tidak tercapainya mufal{at sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3)Segala keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Pengawas.
(4)Hal-hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat yang dilampirkan dengan daftar hadir Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…