DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembinaan dan pengawasan, kegiatan ekonomi rakyat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa;
c.bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentu kan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa Merah Putih; Mengingat : 1. Pa.sal 18 ayat (6) Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 3. Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751 ) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. 7.Pera.turan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nana lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakrasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nana lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nana lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9.Nolaris adalali pcjabal umum yarig diai'igkal berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Kopaerasi.
10.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pclaksanaan kebijaksanaan dan pcngclolaan Koperasi.
12.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpcitensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
14.Revitalisasi koperasi yang selanjutnya disebut revitalisasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan koperasi, pemerintah, pemerintah provinsi. pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi.
15.Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan kepada Koperasi oleh sebuah lembaga inkubasi untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupatj jrii untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memaiukan Derekonomian Daerah. BAB 11 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberda.yaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengari dan/atau kementerian yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukai dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam p embentukan Kop erasi melalui p end irian , pengembangan, atau Revitalisasi;
c.menugaskan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaari masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan mu syawarah de sa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta Notaris; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB ILL

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi di Desa sesuai dengan kondisi kinerja Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinelja sebagalmana. dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinelja sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema Revitalisasi.

Pasal 5

(1)Model pembentukarl Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa, potensi Desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa. (2` Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada. dilaksanakan pada Desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup balk guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.Revitalisasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa vans sudah ada namun kineljanya tidak aktif/1e`mafi yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 6

(1)Setiap Desa yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdavaan masvarakat Desa bersama dengan `-hperangkit Dae-rah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi mama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.
(4)Hasil musyawarah Desa khusus sebagalmana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 7

(1)Pengajuan nana Koperasi harus memuat nana Desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nana Desa setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan mama Desa, maka ditambahkan mama kecamatan / kabupaten.

Pasal 8

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan Revitalisasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Desa sedi±gdi ex offlcio.
(4)Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.geral penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor Koperasi;
4. d.unit simpan pinjam Koperasi:
5. e.gerai klinik Desa;
6. f.penyediaan cozcz storcige/coZcz cha{ri atau gudang;
  1. 9.Iogistik/distribusi; dan/atau
7. h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kelja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Umum Pasal 1 1 Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, dan perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021