Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2025
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembinaan dan pengawasan, kegiatan ekonomi rakyat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembinaan dan pengawasan, kegiatan ekonomi rakyat
menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
Mengingat : 1. Pa.sal 18 ayat (6) Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751 ) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6914);
1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupatj jrii untuk:
BAB 11 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberda.yaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
BAB Ill PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosf aljsasi dan Tahapan Persiapan
BAB ILL
Paragraf 2 Model Pembentukan Koperasi
(2` Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:
dilaksanakan pada Desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup balk guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
Paragraf 3 Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi
Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan usaha Koperasi
Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, dan Perizinan Umum Pasal 1 1 Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, dan perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Paragraf 2 Aspek Kebtjakan
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)